DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019; MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 701 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015 – 2019 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Jakarta i DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL ii DAFTAR GAMBAR iii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Kondisi Umum 1 1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan 2010-2014 1 1.1.2 Aspirasi Masyarakat 10 1.2 Potensi dan Permasalahan 12 1.2.1 Potensi 12 1.2.2 Permasalahan 13 BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS 21 2.1 Visi 21 2.2 Misi 21 2.3 Tujuan Strategis 22 2.4 Sasaran Strategis 22 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 23 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 23 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti 29 3.2.1 Arah Kebijakan Kemenristekdikti 29 3.2.2 Strategi Kebijakan Kemenristekdikti 29 3.3 Kerangka Regulasi 32 3.4 Kerangka Kelembagaan 33 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 34 4.1 Target Kinerja 34 4.2 Kerangka Pendanaan 53 BAB V PENUTUP 54 ii DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014 ………………. Pencapaian Target Kinerja Dikti Tahun 2009-2013 ……………………… Jumlah Permintaan Paten antara Negara ASEAN dan Jepang ……………. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara ………………………………………... Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis ……………….. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ………………………… 4 9 18 19 34 35 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6 Gambar 1.7 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Dikti Tahun 2009-2014 ……………… Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi …………… Kerangka Logis Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing …… Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri ……………………………… Rasio Alokasi Anggaran Litbang Pemerintah …………………………. Perbandingan Paten Domestik dan Patern Luar Negeri ………………. Sumber Teknologi di Industri Manufaktur ……………………………. Kerangka Kerja Logis dan Program Kemenristekdikti ……………….. Kerangka Kelembagaan Kemenristekdikti 2015-2019 ……………… 8 11 14 15 16 18 20 31 33 1 Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi yang telah dicapai pada periode 2010-2014 merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian pada periode 2015-2019. 1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014 1.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Iptek 2010-2014 Program Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada periode 2010-2014 adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Dalam hal ini, pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINas yaitu 2 kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, disamping core business Iptek itu sendiri, yakni relevansi dan produktivitas Iptek serta pendayagunaan Iptek. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Kementerian Negara menetapkan bahwa tugas pokok Kemenristek adalah penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dengan fungsi: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi. Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, Kemenristek telah menetapkan kebijakan di bidang riset dan teknologi, khususnya berkaitan dengan penguatan SINas yang berupa peraturan dan keputusan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha; Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi. Adapun Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 241a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243/M/Kp/XI/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 tentang Arah Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang Pembentukan Program Insentif Riset SINas Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 21/M/Kp/V/2014 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi; 3 Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 30/M/Kp/III/2013 tentang Pembentukan Program Technopreneurship Pemuda, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 175/M/Kp/IV/2013 tentang Program Inkubasi Bisnis Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Selain itu, PMK No 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Atas PNBP Royalti Paten telah berhasil dikeluarkan atas upaya dorongan yang sangat kuat dari Kemenristek. Sementara itu, terdapat kebijakan-kebijakan lainnya yang diperlukan dalam rangka penguatan SINas yang masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah kebijakan pengembangan pusat unggulan Iptek, kebijakan masterplan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, kebijakan pengembangan Science and Technology Park (STP), kebijakan mobilisasi peneliti dan perekayasa di lembaga litbang (lemlitbang) pemerintah ke industri, kebijakan pre-commercial government procurement untuk penelitian dan pengembangan. Selain itu, Kemenristek juga memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang- undangan yang diprakarsai oleh LPNK di bawah koordinasi Kemenristek diantaranya, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenristek, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Di samping itu, pada tahun 2010-2014 terdapat 2 (dua) Memorandum of Understanding (MoU) Luar Negeri di bidang Iptek yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2014 tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Scientific and Technological Cooperation) dan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation). 4 Selanjutnya, dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi, beberapa capaian penting tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU Kemenristek secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014 No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Sampai 2014 Realisasi Sampai 2014 Capaian

1.Menguatnya Kelembagaan Iptek Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian Peringkat 45 Peringkat 41 Naik 4 Peringkat
2.Menguatnya Sumberdaya Iptek Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk) 500 551 Tercapai 110% Prosentase investasi litbang terhadap PDB 1.00% 0,09% Tercapai 9%
3.Menguatnya Jaringan Iptek Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri 20 25 Tercapai 125%
4.Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Jumlah Paten Terdaftar 3.800 6.868 Tercapai 180,74% Jumlah Publikasi Ilmiah 90 394 Tercapai 437,78%
5.Meningkatnya Pendayagunaan Iptek Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk national security 158 182 Tercapai 115,19% Pada pilar Kelembagaan Iptek, peringkat kualitas lembaga penelitian Indonesia menurut laporan GCI-WEF (Global Competitiveness Index-World Economic Forum) tahun 2014 berada pada nomor 41. Capaian peringkat ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu nomor 45. Tercapainya target IKU ini didapatkan karena dukungan sumber daya baik berupa dukungan anggaran yang memadai, SDM yang kompeten, dukungan kebijakan dari pimpinan, maupun efektivitas instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenristek dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan Iptek. Instrumen kebijakan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan IKU ini adalah program Pusat Unggulan Iptek (PUI). Melalui instrumen kebijakan ini, Kemenristek dalam 5 tahun terakhir terus mendorong tumbuh kembangnya PUI di seluruh Indonesia. Dengan memberikan insentif pembinaan kepada pusat-pusat litbang berpotensi dan berkinerja baik, sampai saat ini 5 telah ditetapkan 9 pusat litbang menjadi PUI (Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember; Lembaga Penyakit Tropis (Institute of Tropical Disease) Universitas Airlangga; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Kopi); Pusat Studi Biofarmaka–IPB; Pusat Kajian Hortikultura Tropika–IPB; Pusat Penelitian Karet; Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung; Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia; dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi). Pelaksanaan program PUI ini tidak hanya meningkatkan kinerja dari pusat litbang itu sendiri, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan pengakuan dari pihak industri kepada pusat litbang. Setelah ditetapkan menjadi PUI banyak tawaran kerjasama riset yang datang dari industri bahkan dari lembaga internasional dan negara sahabat. Pada pilar Sumber Daya Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk IKU Jumlah peneliti & perekayasa (orang/1 juta penduduk) telah dicapai sebesar 110% yaitu 551 peneliti dan perekayasa dari yang ditargetkan 500 peneliti dan perekayasa. Sedangkan, untuk IKU Prosentase investasi litbang terhadap PDB dicapai sebesar 9% yaitu 0.09% dari yang ditargetkan 1%. Lemahnya investasi litbang dipicu dari kebijakan perpajakan yang belum kondusif terhadap inovasi. Pengaturan insentif perpajakan dan kepabeanan dalam PP 35/2007 tidak bersifat mandiri, tetapi sangat tergantung pada regulasi perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (3) PP 35/2007. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, sebagian pengaturan mengenai insentif perpajakan dan kepabeanan yang disebut dalam PP 35/2007 sebenarnya telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan dan kepabeanan. Beberapa regulasi tersebut antara lain :
1.PP No. 93/2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
2.PMK 231/KMK.03/2001 s.t.d.d. PMK 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk;
3.KMK 143/KMK.05/1997 s.t.d.d. PMK 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan
4.PMK 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan. 6 Akan tetapi, insentif perpajakan dan kepabeanan tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh pihak industri karena dianggap tidak menarik oleh industri. Undang-Undang 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek juga belum dapat memberikan dampak siginifikan terhadap penguatan investasi litbang. Di samping itu, Budaya Inovasi juga belum sepenuhnya tumbuh dikalangan masyarakat. Belanja litbang per PDB Indonesia tersebut diatas masih di bawah 1% jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang sudah di atas 2%. Disamping itu, bila dibandingkan dengan negara- negara Asia Pasifik pada umumnya, investasi Iptek yang berasal dari dunia usaha di Indonesia terutama pihak swasta atau industri besar untuk kegiatan Research and Development (R&D) masih lebih rendah. Untuk Penguatan Jaringan Iptek sampai dengan tahun 2014 (2010-2014), telah dicapai sebesar 125% yaitu 25 kolaborasi dari yang ditargetkan 20 Kolaborasi Riset. Bentuk kolaborasi riset adalah berupa konsorsium riset. Kemeristek sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berperan aktif dalam membentuk konsorsium. Pembangunan konsorsium riset antara Perguruan Tinggi dan lembaga litbang dengan litbang perusahaan/industri, merupakan sebuah langkah lanjutan atau bentuk lain dari langkah nyata memadukan kegiatan riset yang ada di Perguruan Tinggi dan lembaga litbang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Keberadaan konsorsium akan menunjang pembentukan sinergi antara Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Industri. Dalam rangka memperkuat jaringan Iptek, Kemenristek juga berupaya untuk mewujudkan Kawasan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) tumbuh menjadi Indonesia Science and Technology Park. Untuk itu, telah dilakukan pembangunan, renovasi dan perawatan gedung laboratorium di Puspiptek. Pada pilar relevansi dan produktivitas Iptek, sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk indikator kinerja utama Jumlah Publikasi Ilmiah telah dicapai sebesar 437,78% yaitu 394 Publikasi Ilmiah dari yang ditargetkan 90 Publikasi Ilmiah. Untuk indikator kinerja utama Jumlah Paten Terdaftar telah dicapai sebesar 180,74% yaitu 6.868 Paten Terdaftar dari yang ditargetkan 3.800 Paten terdaftar. Sementara itu, dalam rangka mendorong Pendayagunaan Iptek sampai dengan akhir periode 2010-2014, untuk IKU Jumlah Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang di Industri, Masyarakat, dan untuk National Security telah dicapai sebesar 115,19% yaitu 182 dari yang ditargetkan 158. 1.1.1.2 Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 2010-2014 Hasil pelaksanaan Renstra Dikti periode tahun 2009-2014 berupa program dan kegiatan telah menghasilkan capaian-capaian yang membentuk kondisi umum pendidikan tinggi pada akhir tahun 2014 sebagai berikut: 7 1.1.1.2.1 Pengaturan Pendidikan Tinggi 2009 - 2014 Selama periode tahun 2009 - 2014 telah banyak dibuat aturan perundangan untuk mengatur pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya aturan perundangan yang mengatur pendidikan tinggi maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Diantara peraturan perundangan yang diterbitkan pada periode tahun 2009-2014, yang paling mendasar adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga telah diterbitkan beberapa undang-undang lain yang lebih spesifik yaitu: - Undang-Undang Pendidikan Kedokteran; - Undang-Undang Keinsinyuran; - Undang-Undang Tenaga Kesehatan; - Undang-Undang Keperawatan; dan - Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dari Undang-Undang tersebut di atas telah diterbitkan peraturan turunannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lainnya. Beberapa Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan selama tahun 2009-2014 adalah: - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan - Revisi RPP Nomor 58 tahun 2013 tentang Mekanisme Pendanaan Perguran Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Meskipun sudah banyak peraturan perundangan yang telah diterbitkan tetapi masih ada beberapa peraturan perundangan penting yang masih belum terselesaikan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dibawah Kementerian Agama dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain. Peraturan perundangan yang belum selesai harus dapat diselesaikan pada periode tahun 2015-2019. 1.1.1.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2009-2014 Selama tahun 2009-2014 telah banyak dilakukan program dan kegiatan prioritas untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis Dikti. Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilakukan untuk mencapai Tujuan Strategis ditunjukkan oleh Gambar 1.1. Misalkan untuk mencapai Tujuan Strategis Peningkatan Akses telah dilakukan Program dan Kegiatan: Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Penegerian Perguruan Tinggi Swasta, Pemberian Mandat Program Studi Baru, Beasiswa Adik, Beasiswa Bidikmisi, Pendirian Akademi Komunitas, dan Pemberlakukan Uang Kuliah Tunggal serta Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan Strategis yang lain dapat dilihat pada Gambar 1.1. 8 Gambar 1.1 Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2009 - 2014. Program dan Kegiatan Prioritas Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014 telah membantu mempercepat pencapaian target-target Pendidikan Tinggi tahun 2009-2014. Program dan Kegiatan yang sudah bagus dan masih relevan dengan kondisi tahun 2015-2019 harus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 1.1.1.2.3 Pencapaian Target Pendidikan Tinggi 2010-2014 Target-target Pendidikan Tinggi 2010-2014 ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Target-target yang tercapai diantaranya adalah APK, jumlah dosen bersertifikat, jumlah dosen dengan publikasi nasional, jumlah dosen dengan publikasi internasional, dan jumlah HKI yang dihasilkan seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.2 di bawah ini. 9 Tabel 1.2 Pencapaian Target Kinerja Dikti tahun 2010-2014 No. Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 2014 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *) 22,80% 24.67% 25,10% 27.01 % 26,75% 30,20% 29,10% 29,87% 30,00% 29,15% 2 Rasio Kesetaraan Gender PT 111,80% 107.6% 107,90% 103.54% 104,60% 106,80% 103,20% 109,60% 103,00% 112,20% 3 Jumlah PT PK BLU/BLU (PT BH) 20 20 27 21 35 33 35 33 40 33 4 Jumlah PT Beropini WTP Dari KAP 11 6 20 18 22 18 26 23 30 0 5 Persentase Prodi Terakreditasi 56,76% 72% 62,73% 59.93% 69,00% 68,74% 100% 88,00% 100% 90,00% 6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal 8 49,63% 58.6% 50,00% 56.15% 51,00% 52,67% 57,03% 49,30% 58,00% 52,00% 7 Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia 3 4 5 3 6 3 8 2 11 2 8 Rasio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1 19% 18,70% 21% 18.11% 24% 17,40% 27% 16,60% 30% 16,50% 9 APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun) 4,10% 5.74% 5,00% 8.06% 7,00% 7,30% 9% 7% 10% 6,60% 10 Persentase Dosen Berkualitas Minimal S2 59,50% 62% 61,50% 67.4% 63,30% 63,30% 65,50% 60,67% 70,00% 61,82% 11 Persentase Dosen Berkualifikasi S-3 9,80% 9,50% 13,50% 13.5% 10,30% 10,30% 12,50% 11,8 15,00% 12,66% 12 Persentase Dosen Bersertifikat 23,00% 21.9% 36,00% 34.5% 50,00% 43,20% 62,50% 72,28% 75,00% 47,43% 13 Jumlah Dosen dengan Publikasi Nasional 5% 17.2% 5.2% 5.5% 5,40% 6,38% 5,50% 10,50% 5,70% 12,50% 14 Jumlah Dosen dengan Publikasi Internasional 0,40% 0,75% 0,50% 0.75% 0,60% 0,63% 0,70% 2,10% 0,80% 2,35% 15 Jumlah HKI yang Dihasilkan 75 76 95 134 110 212 130 152 150 152 16 Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan 9,40% 7.3% 13% 11.46% 15% 10,25% 18% 11,30% 20% 12,50% 10 Sementara itu, target-target kinerja yang tidak tercapai diantaranya adalah: prosentase Prodi terakreditasi minimal B, jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia, dan prosentase dosen berkualifikasi S3. Secara umum, target-target yang terkait dengan akses bisa dicapai dengan baik tetapi target-target yang terkait dengan mutu dan daya saing belum bisa dipenuhi dengan baik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pada Renstra periode 2015–2019. 1.1.2 Aspirasi Masyarakat terhadap Iptek dan Pendidikan Tinggi 1.1.2.1 Aspirasi Masyarakat terhadap Iptek Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lemlitbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkokoh daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata. Presiden dan Wakil Presiden mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja dengan basis teknologi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Kemenristekdikti untuk dapat menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat. Di samping itu, Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berfokus agar Kemenristekdikti dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian teknis terkait meminta Kemenristekdikti dapat menyediakan teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan. Lemlitbang mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat menyediakan pendanaan dan Sarpras Iptek yang memadai dan mendorong pemanfaatan hasil litbang. Dan industri meminta Kemenristekdikti untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk), SDM terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan risk sharing. Tambahan pula, masyarakat mengharapkan Kemenristekdikti untuk menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif). Dari aspek regulasi, masyarakat Iptek mengharapkan Kemenristekdikti untuk mengeluarkan atau mendorong terbitnya regulasi berkaitan dengan pengaturan lemlitbang menjadi pusat unggulan, penganggaran multiyears dan penyederhanaan administrasi keuangan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, block grant dalam kegiatan litbang, double tax deduction bagi 11 perusahaan yang mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan litbang, pengembangan SDM Iptek, alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mobilisasi personil lemlitbang ke industri, dan komersialisasi hasil litbang. Sementara itu, instrumen kebijakan yang diharapkan dikeluarkan oleh Kemenristekdikti adalah penguatan kelembagaan, program beasiswa yang terintegrasi, penguatan HKI, penguatan jaringan antara lemlitbang dan industri, program penguatan kegiatan litbang, dan pendayagunaan Iptek. 1.1.2.2 Ekspektasi Masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.2. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of education. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai agent of education, masyarakat berharap lebih, Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai agent of education tetapi juga memerankan diri sebagai agent of research and development. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini dimana masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of knowledge and technology transfer dan akhirnya sebagai agent of economic development. AGENT OF EDUCATION AGENT OF RESERACH AGENT OF CULTURE, KNOWLEDGE, TECHNOLOGY TRANSFER AGENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT PEOPLE EXPECTATION MAIN PERFORM. INDICATOR ULTIMATE CONTRIBUTION EDUCATING PEOPLE RESEARCHING BASIC AND APPLICATIVE PROBLEMS TRANSFERING CULTURE, KNOWLEDGE, TECHNOLOGY TO SOCIETY AND INDUSTRY INNOVATING TO DEVELOP LOCAL AND NATIONAL COMPETITIVENESS # INNOVATION, # EMPLOYMENT # INDUSTRY # Rp GENERATED # C,K,T TRANSFERED # INDUSTRY AND COMMUNITY # PUBLICATION # PATENT # CITATION UNIVERSITY RANKING # GRADUATE EMPLOYABILITY WAITING TIME “ ….university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.” Readings (1996) PERGURUAN TINGGI MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA RENSTRA 2009-2014 RENSTRA 2015-2019 Gambar 1.2 Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi. Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic development, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagai masyarakat secara luas. Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor kemampuan Perguruan Tinggi Indonesia menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. 12 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1 Potensi Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi negara maju karena mempunyai modal pembangunan yang siap untuk diolah. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang dapat didayagunakan. Biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi, dan obat-obatan. Sementara itu, Perguruan Tinggi, lemlitbang, dan industri menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya alam tersebut. Data dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Dikti dan Kemenristek

(2012)menunjukkan bahwa lembaga Iptek yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 683 unit dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 3.019 unit merupakan wahana untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan dapat didorong untuk menghasilkan inovasi- inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional. Demikian juga, lembaga riset non- kementerian yaitu LPNK dibawah koordinasi Kemenristekdikti dan lembaga-lembaga riset kementerian serta lembaga riset yang ada di industri merupakan wahana untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi. Di lain pihak, Indonesia juga memiliki wahana industri-industri dalam berbagai sektor. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki industri pesawat PT Dirgantara Indonesia dan sebagai negara maritim Indonesia telah membangun industri perkapalan PT PAL. Di bidang Perkeretaapian, Indonesia juga memiliki PT INKA sedangkan dari sisi jasa operasi memiliki PT KAI. Hal ini untuk memenuhi moda transportasi publik untuk pulau-pulau besar yang membutuhkan transportasi darat publik yang memadai. Selain itu, masih banyak wahana- wahana industri dalam negeri seperti PT Pindad dan PT Dahana untuk mendorong sektor hankam dan material, PT LEN untuk mendorong sektor elektronika, PT Biofarma untuk mendorong sektor kesehatan, dan PT Inti untuk mendorong sektor informasi dan telekomunikasi. Jika wahana-wahana tersebut terus diberikan tempat untuk mengembangkan teknologi-teknologi untuk meningkatkan kompetensi penelitian dan pengembangan (litbang), maka menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing perekonomian bangsa dengan bisnis berbasis teknologi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah diwajibkan untuk memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN). Besarnya BOPTN yang diberikan Pemerintah setiap tahun meningkat. Tahun 2013 besarnya BOPTN adalah Rp. 2,9 triliun meningkat menjadi Rp. 3,2 triliun pada tahun 2014 dan menjadi Rp. 4,55 triliun pada tahun 2015. 13 Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% dari BOPTN harus digunakan untuk biaya penelitian. Dengan adanya BOPTN yang semakin tahun semakin meningkat maka kemampuan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam membiayai penelitian menjadi semakin besar. Akibatnya, ke depan penelitian-penelitian inovatif yang memerlukan biaya yang besar yang dulunya tidak mungkin dilakukan ke depan menjadi sangat mungkin. Pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerintah tidak hanya dilakukan lewat APBN tetapi juga lewat dana abadi pendidikan yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dengan akumulasi dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp. 18 triliun yang digunakan untuk bantuan biaya penelitian, beasiswa, dan penanggulangan bencana, maka potensi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar. Setelah lama mengusahakan untuk mendapatkan otonomi, akhirnya PTN yang memenuhi peryaratan diberikan otonomi yang luas di bidang keuangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang direvisi, Pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada PTN-BH untuk mengelola keuangannya melalui mekanisme block grant. Dengan diberikannya otonomi pada PTN-BH, terutama otonomi di bidang keuangan, PTN-BH bisa menyusun dan melaksanakan kegiatannya secara leluasa dan progresif sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan potensi yang siap dikembangkan pada masa-masa mendatang. Di samping itu, pengintegrasian fungsi pendidikan tinggi dengan fungsi riset dan teknologi akan dapat membuat kebijakan nasional menyatu untuk mengembangkan penelitian, termasuk penelitian di Perguruan Tinggi, yang utuh dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi industri. Dengan adanya pengintegrasian ini, ke depan potensi Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat/industri akan menjadi semakin besar. 1.2.2 Permasalahan Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari sisi daya saing, Indonesia saat ini menempati posisi ke-34 dalam Global Competitiveness Report (GCR) tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada di posisi ke-44 dan sempat memburuk di tahun 2012-2013 dimana Indonesia berada pada 14 peringkat 50. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31). Menurut World Economic Forum (WEF), pilar pembentuk daya saing ada 12 buah. Kemenristekdikti berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam upayanya mendukung daya saing. Untuk mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi dan inovasi, ada dua direct core element yang harus ditingkatkan oleh Kemenristekdikti, yaitu inovasi dan tenaga kerja terampil Dikti seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.3. Dua direct core element tersebut didukung oleh indirect core element, yaitu penelitian dan pengembangan serta didukung juga oleh dua supporting element, yaitu lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan kedua indeks tersebut, maka direct core element, indirect core element, dan supporting element ini harus ada dan saling mendukung satu sama lain. Gambar 1.3 Kerangka Logis yang Diambil Kemenristekdikti dalam Mendukung Daya Saing Dalam lima elemen tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan. Elemen pertama adalah lembaga yang berkualitas. Data GCR tahun 2013-2014 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset Iptek berada pada posisi 46 sementara itu Indonesia menempati posisi ke-43 pada tahun 2009-2010 dari 133 negara. Oleh karena itu, kualitas kelembagaan Iptek masih harus ditingkatkan. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa lembaga riset di Indonesia belum menjadi sumber utama bagi teknologi dalam negeri. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya aspek tata kelola administrasi lemlitbang pemerintah masih sangat rumit sehingga akan menghambat efektifitas koordinasi. 15 Sumber: Kemenristek-BPPT (2011) Isu yang cukup mendasar dalam konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lemlitbang untuk menjadi pusat unggulan atau center of excellence. Selain itu, kelembagaan Iptek lain seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Taman Sains dan Teknologi (TST) sebagai wahana implementasi SIDa, dan Inkubator Teknologi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong menjadi lembaga-lembaga yang unggul (center of excellence). Salah satu upaya dalam mendukung berkembangnya Pusat Unggulan adalah dengan mendorong efektifitas pelaksanaan akreditasi dengan penjaminan mutu lembaga litbang yang dilakukan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Karena pelaksanaannya tidak bersifat mandatory, belum banyak pranata litbang yang telah terakreditasi KNAPPP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan revitalisasi terhadap kelembagaan KANPPP dan revisi pedoman KNAPPP selama ini untuk dapat digunakan sebagai standar nasional dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu lembaga litbang. Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah. Elemen kedua adalah sumber daya yang berkualitas. Bertolak dari fakta yang ada sekarang bahwa berdasarkan data GCR peringkat ketersediaan ilmuwan dan engineer masih berada di peringkat 40 dunia pada tahun 2013-2014. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009-2010 yang berada pada peringkat 31. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan Gambar 1.4 Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri 16 Indonesia dalam menangani masalah SDM Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen, ilmuwan, dan perekayasa masih perlu ditingkatkan. Dari aspek investasi litbang, perhatian pemerintah terhadap Iptek dalam tiga dekade terakhir menunjukkan penurunan terus menerus. Indikasi bahwa perhatian pemerintah semakin rendah terlihat pada fakta bahwa sepanjang tahun 1980-2012 terjadi penurunan rasio antara anggaran yang dialokasikan untuk litbang pemerintah terhadap keseluruhan anggaran dalam APBN. Memang secara nominal rupiah terjadi peningkatan namun rasio terhadap keseluruhan APBN terus mengalami penurunan (LIPI, 2012). Gambar 1.5. Rasio Alokasi Anggaran Litbang Pemerintah Sumber: LIPI (2012) Diantara negara-negara G-20 pun, rasio belanja litbang Indonesia terhadap PDB masih jauh tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menekankan investasi modal dan belum menekankan pada investasi Iptek (Global R&D Funding Forecast, 2010). Pemerintah masih merupakan penyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sedangkan sektor swasta masih sangat terbatas peranannya, baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia dana. Rasio belanja litbang sektor pemerintah di Indonesia saat ini sebesar 82,3%, sementara sektor swasta hanya sebesar 17,7% (Survey Litbang Sektor Industri Manufaktur, 2011). Sebagai perbandingan di negara lain seperti Malaysia, rasio belanja litbang pemerintahnya hanya sebesar 15% sedangkan sektor swastanya sebesar 85% (tahun 2006). Thailand memiliki rasio belanja litbang pemerintah sebesar 55% sedangkan yang bersumber dari swasta sebesar 45%. Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana, pertama sarana-prasarana litbang yang telah dibangun di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di kawasan Puspiptek Serpong yang di dalamnya terdapat 35 laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi litbang berbagai lemlitbang di antaranya LIPI, BATAN, BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu direvitalisasi untuk mendukung relevansi dan produktivitas Iptek. 17 Kedua, untuk meningkatkan akses mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi banyak Perguruan Tinggi yang masih kekurangan gedung belajar, fasilitas dan peralatan penelitian. Kemudian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga terampil dari berbagai profesi. Sayangnya pendidikan profesi dan sertifikasi tenaga terampil terlambat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun pendidikan profesi dokter, akuntan, dan pengacara sudah dilaksanakan cukup lama tetapi beberapa pendidikan profesi, seperti profesi insinyur yang sangat dibutuhkan di lapangan kerja sampai sekarang belum dilaksanakan. Keterlambatan yang lebih parah lagi terjadi pada sertifikasi tenaga terampil. Sampai sekarang uji kompetensi dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk profesi dokter dan dimulai tahun 2014. Untuk tenaga profesi yang lain misalkan insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan sampai sekarang. Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional. Permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada dua permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik Sementara itu, elemen ketiga adalah penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan oleh produktivitas Iptek yang dinilai oleh dua indikator yaitu paten dan publikasi ilmiah. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa sekitar 90% permohonan hak paten yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI merupakan paten dari luar negeri dan sisanya sekitar 10% merupakan paten domestik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih tergantung dan dikuasai oleh teknologi dari luar dibandingkan dari dalam negeri. Pendaftaran paten domestik Indonesia jika dilihat pada Gambar 1.6 dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 semakin bertambah akan tetapi jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran paten dari luar negeri yang mengajukan ke Direktorat Jenderal HKI-Kementerian Hukum dan HAM. 18 3738 3657 3128 3473 4101 4350 4884 4781 4141 5035 5353 6202 6118 409 391 364 404 398 530 493 601 662 759 769 823 1663 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PATEN LUAR NEGERI PATEN DOMESTIK Gambar 1.6. Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri Sumber: Ditjen HKI (2014) Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2011 masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura dan hampir mendekati angka yang diperoleh negara Filipina. Sementara itu, paten domestik Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya separuh dari jumlah paten domestik Malaysia. Dalam hal ini Indonesia hanya satu level dengan Filipina. Tabel 1.3. Jumlah Permintaan Paten antara Negara-Negara ASEAN dan Jepang No Negara International Patent Domestic Patent 2009 2010 2011 2009 2010 2011 1 Indonesia 7 16 13 684 795 777 2 Malaysia 224 350 263 1.263 1.275 1.136 3 Filipina 21 14 21 668 759 822 4 Singapura 593 641 661 750 895 1.056 5 Thailand 20 72 67 2.441 2.452 2.161 6 Vietnam 5 9 18 524 521 493 7 Jepang 29.802 32.150 3.875 303,114 296,970 293,885 Sumber: WIPO dan Kantor Paten Negara Bersangkutan, 2013. Ukuran lainnya dari produktivitas Iptek adalah jumlah publikasi (dokumen). Dalam hal ini, menurut Scientific Journal Ranking (SJR), Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan H-index sebesar 112. H-index merupakan indeks komposit dari 5 indikator: (1) jumlah dokumen (publikasi) dari tahun 1996-2007; (2) jumlah publikasi yang layak dikutip (citable documents);
(3)jumlah kutipan (citations); (4) jumlah kutipan sendiri (self citation); dan (5) jumlah kutipan per dokumen (citations per document). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4. 19 Tabel 1.4. Publikasi Ilmiah Beberapa Negara Peringkat Negara Dokumen Dokumen yang Dapat Dikutip Jumlah Kutipan Mengutip Sendiri Kutipan Per Dokumen Indeks-H 32 Singapura 149.509 144.653 1.616.952 230.656 12,95 268 40 Malaysia 99.187 97.018 356.918 93.479 7,85 125 43 Thailand 82.209 79.537 621.817 109.600 10,96 167 61 Indonesia 20.166 19.740 146.670 16.149 10,94 112 67 Vietnam 16.474 16.116 125.927 18.500 11,79 107 70 Filipina 13.163 12.796 141.070 15.727 13,38 116 Sumber: Bappenas (2014) Meskipun Perguruan Tinggi memiliki banyak SDM berkualitas (ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru. Upaya membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena beberapa kendala, yaitu: (i) banyak Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud mission differentiation, dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional. Elemen keempat adalah tenaga terampil pendidikan tinggi. Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing 43,6% dan 4,4% (Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Selain itu, angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara Perguruan Tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan Perguruan Tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white collar jobs (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka (30%) juga 20 ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue- collar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di Perguruan Tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i) academic skills yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii) generic/lifeskills yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis- kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan (iii) technical skills yang berkaitan dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus pada suatu bidang pekerjaan. Elemen kelima adalah inovasi. Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam negeri di industri masih perlu ditingkatkan. Data hasil survei Kemenristek–BPPT (2011) terhadap industri manufaktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6, menyatakan bahwa 58% teknologi di industri diperoleh dari luar negeri dan hanya sekitar 31% yang menyatakan diperoleh dari dalam negeri. Jepang, Cina, Jerman dan Taiwan menjadi negara yang paling besar teknologinya digunakan oleh industri di dalam negeri. Gambar 1.7. Sumber Teknologi di Industri Manufaktur Sumber: Kemenristek-BPPT (2011) Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besarnya anggaran penelitan sebelum tahun 2015 belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai akibatnya, selama ini penelitian di Perguruan Tinggi kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala laboratorium, HKI, dan publikasi internasional. Bagaimana melakukan hilirisasi penelitian yang telah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di masa datang. 21 2.1 Visi Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 Kemenristekdikti menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. 2.2 Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kemenristekdikti adalah :

1.Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan
2.Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. 22 2.3 Tujuan Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristekdikti, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah : “Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa” Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai 4,4. 2.4 Sasaran Strategis Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah :
1.Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
2.Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
3.Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;
4.Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
5.Menguatnya kapasitas inovasi. 23
1.Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mendukung:

a.daya saing sektor produksi barang dan jasa;
b.keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
c.penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
1. 2.Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.
2. 3.Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK (P3-IPTEK) bagi peningkatan daya saing sektor produksi, diarahkan pada:
3. 1.Penyelenggaraan Litbang (Riset) Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan;

(3)kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju. Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing sektor produksi adalah:
1. a.Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (invention), melakukan uji alpha untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji beta, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat; dan
2. b.Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi. Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam periode 2015-2019 adalah antara lain.:
3. a.Untuk mendukung ketahanan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan sub-optimal seperti lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering;
4. b.Di bidang energi, akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) percontohan berskala kecil; dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW) sebagai pilot plant. 24
5. c.Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC;
6. d.Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat komuter N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototipe untuk uji statik, dan 2 prototipe untuk uji terbang;
7. e.Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan system dan framework/platform perangkat lunak berbasis Open Source khususnya sistem TIK pendukung e-Government & e-Business;
8. f.Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan; dan
9. g.Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon.
  1. 2.Layanan Perekayasaan dan Teknologi Secara umum, strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.
  2. 3.Layanan Infrastruktur Mutu Layanan Infrastruktur Mutu mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu. Strategi utama adalah meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri.
  3. 4.Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi meningkatkan pengawasan secara kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir dengan: (1) Memperkuat peran dan kualitas Regulatory Technical Support Organization untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.
  4. 5.Penguatan kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tingi khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan entrepreneur pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura. 25 Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup : 1) Sumber Daya Hayati (Bioresources) Arah kebijakan Pembangunan Iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (1) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi; dan (2) melaksanakan kewenangan sebagai Otoritas Keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan-perundangan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah: a) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut untuk dapat mencakup seluruh sumber daya hayati Indonesia yang keragaman dan jumlahnya sangat besar. Untuk mendukung eksplorasi biota laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan serta akan dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan Kalimantan Barat; b) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi ex-situ (kebun raya), gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut; c) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan aquaculture–biotech; dan d) Meningkatkan diseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebun- kebun percobaan, perbanyakan bibit, dan pembinaan masyarakat sendiri. 2) Sumberdaya Nir-hayati Arah kebijakan litbang sumberdaya nirhayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pusat penelitian kelautan di Pantai Penajam– Kalimantan Timur; pengembangan dan uji coba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana. 3) Penginderaan Jauh Arah kebijakan P3-Iptek untuk penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah:
(1)pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit SPOT generasi terbaru;
(2)pengembangan dan pembangunan satelit; dan (3) pengembangan roket sipil sebagai pendorong muatan satelit ke luar angkasa. 4) Mitigasi Perubahan Iklim Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfir. 26 Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi pembangunan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, arah kebijakannya adalah menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan yang mencakup seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Strateginya adalah bekerjasama dengan Universitas Negeri untuk membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, pembangunan Iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek menuju STP yang maju dan modern serta pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; (3) Pembangunan repository dan diseminasi informasi Iptek; serta (4) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset. Disamping itu, invensi pada umumnya lahir di lembaga litbang dan Perguruan Tinggi, di samping di unit-unit R&D industri dan masyarakat. Produk invensi yang masih berupa prototipe, masih harus melewati serangkaian tahapan hingga bisa diterapkan dalam proses produksi atau diproduksi massal oleh industri. Untuk itulah, diperlukan sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif. Di banyak negara maju, lembaga atau wahana tersebut sering disebut dengan Science and Technology Park (STP). Namun dengan semakin berjalannya waktu serta disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya yang spesifik di setiap wilayah di Indonesia maka dalam penamaannya ke dalam bahasa Indonesia, lembaga atau wahana ini diusulkan menjadi Taman Sains dan Teknologi (TST). Keberadaan TST ini terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. Dalam rangka pengembangan Taman Sains dan Teknologi, arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut :
1. a.Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park) yang diarahkan berfungsi sebagai : Pusat pengembangan sains dan teknologi maju; Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
2. b.Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai: Penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; dan Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. 27
3. c.Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai: Pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolah hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, Perguruan Tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan Tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:
  1. 1.Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park, N-STP) akan dilaksanakan melalui: (a) revitalisasi kawasan Puspiptek-Serpong; (b) revitalisasi Inkubator Teknologi-BPPT di Puspiptek; (c) revitalisasi Cibinong Science Centre–LIPI serta pembangunan pusat inovasi yang ada di dalamnya; (d) pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam–Kalimantan Timur; serta N-STP di lingkungan universitas; dan
  2. 2.Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh: (1) Kemenristekdikti bagi taman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun. Dalam RPJMN tahun 2015–2019, arah kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi ada 5 (lima) yaitu:
  3. 1.Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui strategi : Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3; Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif; Penambahan jumlah dan penguatan asesor BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT; Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK; dan Peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi PT.
  4. 2.Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi: Pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan Perguruan Tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja; Penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia industri untuk litbang; 28 Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara selektif dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains, keteknikan, dan kedokteran; Perlindungan prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan lain-lain; serta Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri.
  5. 3.Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui strategi: Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses Perguruan Tinggi; Peningkatan efektivitas affirmative policy; Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
  6. 4.Meningkatkan kualitas LPTK melalui stategi: Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota); Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system; Penguatan program induksi dan mentoring guru; Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama.
  7. 5.Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi melalui: Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri; Pemantapan otonomi Perguruan Tinggi dengan memfasilitasi Perguruan Tinggi menjadi PTN-BH; Penguatan institusi Perguruan Tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation; dan Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan Tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah. 29 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristekdikti 3.2.1 Arah Kebijakan Kemenristekdikti Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan. Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah : Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi; Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang; Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas; Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan Meningkatkan inovasi bangsa. Sedangkan, fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005- 2025 yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang- bidang sebagai berikut:
  8. 1.Pangan;
  9. 2.Energi;
  10. 3.Teknologi dan Manajemen Transportasi;
  11. 4.Teknologi Infomasi dan Komunikasi;
  12. 5.Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
  13. 6.Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
  14. 7.Material Maju. 3.2.2 Strategi Kebijakan Kemenristekdikti Secara filosofis berdasarkan analisis CATWOE (Customer, Actor, Transformation Process, World-view, Owner, and Environment Constraints), revitalisasi peran dan fungsi Kemenristekdikti adalah “merumuskan, menetapkan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian, pengembangan serta penerapan Iptek yang dilaksanakan oleh lemlitbang, Perguruan Tinggi, dan badan usaha untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dengan berpedoman pada Undang-Undangan Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek secara fokus dan konsisten, melalui pemberdayaan pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan Iptek dan Dikti, sumber daya Iptek dan Dikti, riset dan pengembangan, serta dengan penguatan inovasi guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa Indonesia”. Sesuai dengan revitalisasi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kemenristekdikti secara substansial strategi kebijakan diarahkan untuk: 30 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali emas di kancah internasional, mutu LPTK, dan calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru; Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia dan Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek dan Science Technology Park (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun dan mature; Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen, jumlah sumber daya litbang (peneliti/ perekayasa) yang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Dikti dan lembaga litbang yang meningkat kompetensinya, dan revitalisasi sarpras Iptek dan Dikti; Meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototipe hasil litbang termasuk yang laik industri; dan Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna. Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu) program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan yaitu:
  15. 1.Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  16. 2.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;
  17. 3.Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;
  18. 4.Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
  19. 5.Program Penguatan Inovasi;
  20. 6.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
  21. 7.Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas. Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi kebijakan Kemenristekdikti, secara singkat dapat digambarkan dalam kerangka kerja logis Kemenristekdikti sebagaimana tergambar dalam gambar 3.1. 31 Gambar 3.1 Kerangka Kerja Logis dan Program Kemenristekdikti Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi struktural dan fungsional. Pendekatan sinergi fungsional dilakukan untuk menerobos jika terjadi kebuntuan struktural melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku kepentingan dan aktor Pendidikan Tinggi dan Iptek. Dengan sinergi struktural dan fungsional yang baik, maka lulusan- lulusan Perguruan Tinggi akan menjadi lebih berkualitas sehingga bisa melahirkan calon-calon inovator handal. Selain itu, dengan sinergi struktural dan fungsional juga diharapkan hasil litbang dan penemuan Iptek yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian baik di lembaga riset pemerintah maupun badan usaha dapat diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“ untuk produk inovasi. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan litbang Iptek untuk bisa dikomersialkan atau didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain atau dengan kata lain hilirisasi hasil libang secara optimal. Dalam hal ini, Kemenristekdikti menempatkan posisi sebagai “nahkoda” untuk mendorong proses hilirisasi berbagai hasil litbang Iptek menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat supply-push menjadi demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi Nasional (SINas). Selain Perguruan Tinggi yang merupakan entitas di bawah kendali langsung Kemenristekdikti maka Kemenristekdikti juga berupaya memfasilitasi interaksi antar Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha serta interaksi dengan lingkungan eksternal. 32 3.3 Kerangka Regulasi Regulasi untuk pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi sangat diperlukan oleh Kemenristekdikti. Untuk itu, Kemenristekdikti akan merumuskan dan menetapkan regulasi- regulasi sebagai berikut :
  22. 1.Amandemen Undang-Undang Nomor18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (SINAS P3IPTEK).
  23. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP): RPP tentang program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi; RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 tahaun 2014 tentang Keinsinyuran; RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; Regulasi tentang statuta penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Regulasi tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan ASN pada PTS yang ditetapkan menjadi PTN; Regulasi tentang penugasan dosen; dan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  24. 3.Rancangan Peraturan Presiden: Rancangan Perpres tentang Dewan Insinyur Indonesia; Rancangan Perpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketuan dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir; Rancangan Perpres tentang kebijakan strategis nasional pembangan Iptek tahun 2015-2019; Rancangan Perpres tentang Kebijakan pengembangan Pusat Data dan Informasi Iptek Nasional; Rancangan Perpres tentang Masterplan SDM Iptek Nasional; Rancangan Perpres tentang Peneliti; Rancangan Perpres tantang Audit Teknologi; dan Rancangan Perpres tentang hubungan Kemenristekdikti dengan LPNK dan Balitbang Kementerian.
  25. 4.Rancangan Instruksi Presiden: Instruksi Presiden tentang Percepatan Program Nasional Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) Tahun 2015-2019. 33 3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 34 Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019 SS 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26.86% 28.16% 29.54% 31,07% 32.56% Nominal Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 60% 65% 70% 75% Nominal Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 390 405 410 420 Nominal Prosentase lulusan yang langsung bekerja 50% 60% 70% 80% 90% Nominal Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 46 46 46 46 Nominal Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 5.458 7.000 9.500 12.000 Nominal SS 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti IKSS Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 3 4 5 Kumulatif Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) 29 39 53 99 194 Kumulatif Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun 77 100 100 100 100 Kumulatif Jumal Taman Sains dan Teknologi yang mature(menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan sesungguhnya (Taman Sains), menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan (Taman Tekno), melaksanakan riset berkesinambungan, menghasilkan perusahaan pemula dan mampu menarik industri (N- TST) 6 14 27 50 58 Kumulatif Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif SS 3: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti IKSS Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nominal 35 Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor 3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif Jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya 95 161 361 366 205 Nominal Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi 126 142 145 149 153 Nominal SS 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan IKSS Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6 530 632 783 930 1.081 Nominal Jumlah prototipe laik industri TRL 7 15 15 15 15 15 Nominal SS 5: Menguatnya kapasitas inovasi IKSS Jumlah Inovasi  produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna 10 15 20 25 30 Nominal Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran program (SP) yang terdiri dari 5 sasaran program yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis dan juga ditetapkan 2 (dua) sasaran program yang bersifat dukungan dan pengawasan, dengan indikator kinerja sasaran program (IKP) sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019 SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi I K P Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 29.54% 31,07% 32.56% Nominal Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 60% 65% 70% 75% Nominal Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 390 405 410 420 Nominal Prosentase lulusan yang langsung bekerja 50% 60% 70% 80% 90% Nominal Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 46 46 46 46 Nominal 36 Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 5.458 7.000 9.500 12.000 Nominal SP (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti I K P Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 3 4 5 Kumulatif Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) 29 39 53 99 194 Kumulatif Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun 77 100 100 100 100 Kumulatif Jumal Taman dan Teknologi yang mature 6 14 27 50 58 Kumulatif Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti I K P Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nominal Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor 3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif Jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya 95 161 361 366 205 Nominal Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi 126 142 145 149 153 Nominal SP (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan I K P Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6 530 632 783 930 1.081 Nominal Jumlah prototipe laik industri TRL 7 15 15 15 15 15 Nominal SP (Outcome) 5: Menguatnya kapasitas inovasi I K P Jumlah produk inovasi  Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna 10 15 20 25 30 Nominal SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara pada unit-unit organisasi di Kemenristek I K P Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material 40 50 60 70 80 Kumulatif 37 Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program Target Ket 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya katagori B (Baik) 5 6 7 8 8 Kumulatif SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit eselon I dan Satker di Kemenristekdikti I K P Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran 90% 91% 92% 93% 94% Nominal Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Nominal Penilaian terhadap AKIP B B B B A Nominal Indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman 60% 65% 70% 75% 80% Nominal Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti 60% 70% 80% 90% 100% Nominal Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) 40% 45% 50% 55% 60% Nominal Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  26. 1.Untuk mencapai sasaran program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan Keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 1 1 1 1 1 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN 1 1 1 1 1 SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 1 1 1 1 1 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 1 1 1 1 1 SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.2 : Operasional Layanan Perkantoran Satker 12 12 12 12 12 Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 38 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 SK (Output) 2 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal 415 585 735 885 1.060 IKK 2.1 : Jumlah Pedoman Pembelajaran 30 30 30 30 30 IKK 2.2 : Jumlah Bahan Ajar 30 30 30 30 30 IKK 2.3 : Jumlah mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 80 150 150 150 150 IKK 2.4 : Jumlah Mata Kuliah yang Diselenggarakan dengan PJJ 150 200 300 400 500 IKK 2.5 : Jumlah Capaian Pembelajaran yang Ditetapkan 125 175 225 275 350 SIK (Output) 3 : Mahasiswa mengikuti program transfer kredit 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 IKK 3.1 : Jumlah Mahasiswa Mengikuti Program Transfer Kredit 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 SK (Ouput) 4 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran 560 630 630 630 630 IKK 4.1 : Jumlah Tutor Terlatih untuk Pembelajaran Khusus 80 150 150 150 150 IKK 4.2 : Jumlah Pelatih Perancangan Kurikulum 480 480 480 480 480 SK (Output) 5 : Dokumen pengakuan kualifikasi 3.510 4.515 5.520 6.525 7.530 IKK 5.1 : Jumlah SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 IKK 5.2 : Jumlah Prodi Penyelenggara RPL 10 15 20 25 30 SK (Output) 6 : LPTK yang direvitalisasi 0 47 47 47 47 IKK 6.1 : Jumlah dokumen standar mutu pendidikan Akademik Kependidikan 0 1 1 1 1 IKK 6.2 : Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas Kelembagaan 0 46 46 46 46 SK (Output) 7 : Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru 10.458 13.458 16.000 21.500 27.000 IKK 7.1 : Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru 4.458 4.458 7.000 9.500 12.000 IKK 7.2 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi 6.000 9.000 9.000 12.000 15.000 SK (Output) 8 : Penyelarasan kebijakan Kependidikan 1 2 2 2 2 IKK 8.1 : Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan Kependidikan 1 2 2 2 2 Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat 6.100 7.150 8.125 9.175 10.150 IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 39 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 IKK 2.2 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional 100 150 125 175 150 SK (Output) 3 : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa 399.798 572.085 664.840 774.273 916.801 IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan 375.598 545.485 635.540 742.073 881.401 IKK 3.2 : Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan 24.200 26.600 29.300 32.200 35.400 SK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa 1.440 1.580 1.740 1.900 2.000 IKK 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional 1.440 1.580 1.740 1.900 2.000 SK (Output) 5 : Layanan pusat karir 200 300 400 500 600 IKK 5.1 : Jumlah PT yang Melaksanakan Fungsi Pusat Karir 200 300 400 500 600 SK (Output) 6 : Dokumen studi penelusuran lulusan (tracer study) IKK 6.1 : Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan mutu program studi 13.380 15.000 17.100 19.200 23.300 IKK 2.1 : Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 10.500 12.000 14.000 16.000 20.000 IKK 2.2 : Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 IKK 2.3 : Jumlah Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi 1080 1200 1300 1400 1500 SK (Output) 3 : Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu 90 200 300 400 600 IKK 3.1 : Jumlah Pelatih SPMI Tingkat Nasional 50 100 150 200 300 IKK 3.2 : Jumlah Auditor Internal Bersertifikat 40 100 150 200 300 SK (Output) 4 : Dokumen uji kompetensi 5 10 15 20 25 IKK 3.1 : Jumlah Instrumen Baru untuk Uji Kompetensi 5 10 15 20 25 SK (Output) 5 : Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi 133.000 140.000 150.000 160.000 170.000 IKK 5.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi 133.000 140.000 150.000 160.000 170.000 40
  27. 2.Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti SK (Output) 1 : Perencanaan dan penganggaran 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perluasan akses Perguruan Tinggi IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi baru 20 22 24 26 30 IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi perubahan Perguruan Tinggi 2 2 2 2 2 IKK 2.3 : Jumlah Prodi baru 500 400 300 300 300 SK (Output) 3 : Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis 14 14 14 14 14 IKK (Output) 3.1 : Jumlah Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis 14 14 14 14 14 Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perguruan Tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 IKK 2.2 : Jumlah kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri 2.125 2.365 2.602 2.862 3.148 IKK 2.3 : Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan 840 840 840 840 840 IKK 2.4 : Jumlah Prodi langka yang dilindungi 285 290 295 300 305 SK (Output) 3 : Layanan administrasi BAN PT 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 41 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 IKK 3.2 : Jumlah layanan administrasi BAN PT 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek 27 45 64 84 105 IKK 3.1 : Jumlah lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek 27 45 64 84 105 SK (Output) 4 : BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama 5 10 15 15 15 IKK 4.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama 5 10 15 15 15 SK (Output) 5 : Pranata litbang yang terakreditasi 35 40 45 50 55 IKK 5.1: Jumlah pranata litbang terakreditasi yang dibina 30 35 40 45 50 IKK 5.2 : Jumlah pranata litbang yang terakreditasi baru 5 5 5 5 5 Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional 8 8 8 8 8 IKK 3.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional 8 8 8 8 8 Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agro Techno Park Palembang SK (Output) 1 : Paket diseminasi Iptek berbasis agro 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah paket diseminasi Iptek berbasis agro 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 42
  28. 3.Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya Iptek, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 SK (Output) 6 : Layanan Perkantoran 26.116 92.001 100.401 108.801 117.201 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker 1 1 1 1 1 IKK 6.2 : Tersalurnya tunjangan profesi dosen 25.383 86.000 94.000 102.000 110.000 IKK 6.3 : Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar 732 6.000 6.400 6.800 7.200 Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Perencanaan dan Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti 2 2 2 2 2 IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan SDM Dikti 1 1 1 1 1 IKK 3.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti 1 1 1 1 1 SK (Output) 4 : Pendidik yang mengikuti pembinaan karir 14.002 16.002 16.002 16.002 16.002 IKK 4.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga pendidik 1 1 1 1 1 IKK 4.2 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Karir dosen 1 1 1 1 1 IKK 4.3 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidik 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 IKK 4.4 : Jumlah dokumen penilaian angka kredit 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK (Output) 5 : Tenaga kependidikan yang mengikuti pembinaan karir 1.501 1.501 1.501 1.501 1.501 43 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 IKK 5.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga kependidikan 1 1 1 1 1 IKK 5.2 : Jumlah dokumen kenaikan pangkat 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK (Output) 6 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 IKK 6.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi 200 200 200 200 200 IKK 6.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 IKK 6.3 : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi 1 1 1 1 1 IKK 6.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi 5 5 5 5 5 Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM Iptek SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan kompetensi SDM Iptek 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan kompetensi SDM Iptek 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya 0 300 300 300 300 IKK 2.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya 0 300 300 300 300 Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi 126 129 132 135 138 IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi) 126 129 132 135 138 Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi 0 13 13 14 15 IKK 2.1 : Jumlah sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi 0 13 13 14 15 Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi SK (Output) 1: Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti 44 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 SK (Output) 3 : Peningkatan kualifikasi SDM DN 18.929 14.700 13.700 9.000 9.000 IKK 3.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 DN 11.295 8.700 5.700 0 0 IKK 3.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 DN 7.634 6.000 8.000 9.000 9.000 SK (Output) 4 : Peningkatan kualifikasi SDM LN 1.784 1.050 1.000 1.000 1.000 IKK 4.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 LN 1.000 500 300 0 0 IKK 4.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 LN 784 550 700 1.000 1.000 SK (Output) 5 : Perencanaan kualifikasi SDM 2 2 2 2 2 IKK 5.1 : Jumlah dokumen rencana pengembangan kualifikasi dosen 1 1 1 1 1 IKK 5.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan Kualifikasi Dosen 1 1 1 1 1 Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600 IKK 2.1 : Jumlah karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600 SK (Output) 3 : Karyasiswa Riset Pro S2 dan S3 220 275 350 400 450 IKK 3.1 : Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan S3 220 275 350 400 450 SK (Output) 4 : SDM litbang yang dilatih (Non Gelar) 95 161 361 366 205 IKK 4.1 : Jumlah SDM litbang yang dilatih (Non Gelar) 95 161 361 366 205 SK (Output) 5 : Rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro) 2 2 5 5 3 IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro) 2 2 5 5 3
  29. 4.Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Riset dan Pengembangan SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 IKK 1.1 :Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 :Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 45 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12 Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek 1 1 1 1 1 SK (Output) 3 : Technology Foresight 1 2 2 2 2 IKK 3.1 : Jumlah Technology Foresight 1 2 2 2 2 SK (Output) 4 : Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1 IKK 4.1 : Jumlah Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1 SK (Output) 5 : Rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional 1 1 1 1 1 IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional 1 1 1 1 1 Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 IKK 2.1 : Jumlah paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 SK (Output) 3 : Prototipe teknologi untuk masyarakat 12 34 34 34 34 IKK 3.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat 12 34 34 34 34 Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi 12.470 14.340 16.491 18.965 21.801 IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi 12.470 14.340 16.491 18.965 21.801 SK (Output) 2 : Hasil penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang 487 560 644 740 851 IKK 2.1 : Jumlah penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang 487 560 644 740 851 SK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 SK (Output) 4 : Minat Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa 37.557 IKK 4.1 : Jumlah Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (Dikti) 37.557 Pindah Ke Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 46 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat SK (Output) 1 : Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat 13 15 16 17 18 IKK 1.1 : Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat 14 15 16 17) 18 SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia 0 1 1 1 1 IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia 1 1 1 1 1 Kegiatan : Pengembangan Teknologi Industri SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Prototipe hasil pengembangan teknologi di industri 5 15 20 20 20 IKK 2.1 : Jumlah prototipe hasil pengembangan teknologi di industri 5 15 20 20 20 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Sentra HKI yang dibina dan diperkuat 17 20 20 20 20 IKK 2.1 : Jumlah sentra HKI yang dibina dan diperkuat 17 20 20 20 20 SK (Output) 3 : Raih HKI untuk di danai dan didaftarkan 20 40 40 40 40 IKK 3.1 : Jumlah raih HKI untuk di danai dan didaftarkan 20 40 40 40 40 SK (Output) 4 : Aplikasi ijin penelitian yang diproses 550 800 800 800 800 IKK 4.1 : Jumlah aplikasi ijin penelitian yang diproses 550 800 800 800 800 SK (Output) 5 : Teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20 IKK 5.1 : Jumlah teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi SK (Output) 1 : HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi IKK 1.1 : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi 1.580 1.725 1.910 2.100 2.300 SK (Output) 2 : Karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan 9.300 10.700 12.000 14.000 16.000 IKK 2.1 : Jumlah karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan 9.300 10.700 12.000 14.000 16.000 47
  30. 5.Untuk mencapai sasaran program menguatnya kapasitas inovasi, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12 SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker 12 12 12 12 12 Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem inovasi 4 4 4 4 4 IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi nasional 2 2 2 2 2 IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah 2 2 2 2 2 SK (Output) 3 : Rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah 0 4 4 4 4 IKK 3.1 : Jumlah rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah 0 4 4 4 4 Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek SK (Output) 1 : Paket promosi Iptek 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah paket promosi Iptek 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 3 : Paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1 IKK 3.1 : Jumlah paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1 Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Tenant yang dibina menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi 20 25 28 30 35 IKK 2.1 : Jumlah tenant yang dibina menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi 20 25 28 30 35 48 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi SK (Output) 1 : Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi 0 20 25 30 35 IKK 1.1 : Jumlah calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi 0 20 25 30 35 Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Produk inovasi litbang di industri 20 35 35 35 35 IKK 2.1 : Jumlah produk inovasi litbang di industri 20 35 35 35 35 Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri SK (Output) 1 : Produk inovasi Perguruan Tinggi di industri strategis --> Inovasi Mission Differentiation 5 5 5 5 5 IKK 1.1 : Jumlah produk inovasi Perguruan Tinggi di industri 5 5 5 5 5
  31. 6.Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Layanan dan Tugas Teknis Lainya, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja SK (Output) 1 : Dokumen program, kegiatan dan penganggaran 7 7 7 7 7 IKK 1.1 : Jumlah dokumen program, kegiatan dan penganggaran 7 7 7 7 7 SK (Output) 2 : Dokumen evaluasi program dan anggaran 7 7 7 7 7 IKK 2.1 : Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan 7 7 7 7 7 SK (Output) 3 : Dokumen akuntabilitas dan pelaporan 7 7 7 7 7 IKK 3.1 : Jumlah dokumen akuntabilitas dan pelaporan 7 7 7 7 7 Kegiatan : Dukungan Manajemen Sekjen dan PTN/Kopertis SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Operasional Layanan Perkantoran Satker 12 12 12 12 12 SK (Output) 2: Sistem informasi SNMPTN 112 112 112 112 112 IKK 2.1 : Jumlah Satker menerapkan sitem informasi SNMPTN 112 112 112 112 112 Kegiatan : Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi SK (Output) 1 : Tersedianya Dokumen PNBP 103 115 114 113 111 IKK 1.1 : Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat 103 115 114 113 111 49 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 SK (Output) 2 : Tersedianya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) non Penelitian 103 115 114 113 111 IKK 2.1 : Jumlah Satker Penerima BOPTN non Penelitian 103 115 114 113 111 SK (Output) 3 : Tersedianya Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN- BH) 7 11 12 13 15 IKK 3.1 : Jumlah Satker Penerima BPPTN-BH 7 11 12 13 15 Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SK (Output) 1 : Dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pemetaan kompetensi 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Dokumen pengembangan dan disiplin pegawai 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen pengembangan dan disiplin pegawai 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Dokumen mutasi SDM 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen mutasi SDM 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah dokumen sistem informasi dan kinerja pegawai 3 3 3 3 3 Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum SK (Output) 1 : Layanan bagian perjalanan 1 1 1 1 1 IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian perjalanan 1 1 1 1 1 SK (Output) 2 : Layanan Tata Usaha dan Protokol 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah layanan Tata Usaha dan Protokol 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Layanan Sekretariat MPTN 12 12 12 12 12 IKK 3.1 : Jumlah layanan Sekretariat MPTN 12 12 12 12 12 SK (Output) 4 : Layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi 12 12 12 12 12 IKK 4.1 : Jumlah layanan pendukung kegiatan Dewan Riset Nasional dan Dewan Perguruan Tinggi 12 12 12 12 12 SK (Output) 6 : Layanan rumah tangga dan keamanan 3 3 3 3 3 IKK 6.1 : Jumlah layanan rumah tangga dan keamanan 3 3 3 3 3 SK (Output) 7 : Kendaraan bermotor 6 13 13 13 13 IKK 7.1 : Jumlah kendaraan bermotor 7 13 13 13 13 Kegiatan : Pengelolaan Keuangan SK (Output) 1 : Layanan bagian perbendaharaan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian perbendaharaan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan akuntansi pelaporan 4 4 4 4 4 IKK 2.1 : Jumlah layanan akuntansi pelaporan 4 4 4 4 4 SK (Output) 3 : Layanan pembinaan BLU 4 4 4 4 4 IKK 3.1 : Jumlah layanan pembinaan BLU 4 4 4 4 4 50 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 SK (Output) 4 : Dokumen pelaporan Keuangan BMN 4 4 4 4 4 IKK 4.1 : Jumlah dokumen pelaporan Keuangan BMN 4 4 4 4 4 SK (Output) 5 : Layanan pengelolaan BMN 127 137 137 137 137 IKK 5.1 : Jumlah layanan pengelolaan BMN 1 11 11 11 11 IKK 5.2 : Jumlah Satker Menerapkan E- Pengadaan>50% Paket PBJ 126 126 126 126 126 IKK 5.3 : Jumlah Laporan BMN Satker Sesuai Simak BMN 126 126 126 126 126 Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi SK (Output) 1 : Layanan bagian peraturan perundang-undangan 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah layanan bagian peraturan perundang-undangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Layanan advokasi hukum 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah layanan advokasi hukum 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Layanan bagian kelembagaan 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah layanan bagian kelembagaan 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan bagian ketatalakasanaan 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan bagian ketatalakasanaan 3 3 3 3 3 Kegiatan : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Humas SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan di bidang kerjasama dalam negeri 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama dalam negeri 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Layanan di bidang kerjasama luar negeri 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah layanan di bidang kerjasama luar negeri 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Layanan di bidang hubungan masyarakat 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah layanan di bidang hubungan masyarakat 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Layanan di bidang publikasi dan dokumentasi 0 3 3 3 3 IKK 5.1 : Jumlah layanan di bidang publikasi dan dokumentasi 0 3 3 3 3 Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SK (Output) 1 : Layanan tata usaha 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkelola dengan baik 1 1 1 1 1 IKK 2.1 : Indeks kepuasan pengguna terhadap pengelolaan Puspiptek (PNBP) 3 51 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 IKK 2.2 : Laporan pengelolaan kawasan Puspiptek 1 SK (Output) 3 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 3.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 SK (Output) 4 : Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek 0 15 20 25 30 IKK 4.1 : Jumlah kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek 1 15 20 25 30 SK (Output) 5 : Layanan bisnis teknologi 0 20 20 20 20 IKK 5.1 : Jumlah layanan bisnis teknologi 0 20 20 20 20 SK (Output) 6 : Sarana dan prasarana pusat penelitian Iptek yang telah direvitalisasi 2 1 1 1 1 IKK 6.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat penelitian Iptek yang telah direvitalisasi 2 1 1 1 1 Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 2 2 2 2 2 IKK 2.1 : Jumlah dokumen bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 2 2 2 2 2 SK (Output) 3 : Dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen bidang aplikasi dan sistem informasi 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen bidang pengelolaan data dan informasi 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah dokumen bidang pengelolaan data dan informasi 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Publikasi dan Informasi di Bidang Pendidikan Tinggi 95 100 105 110 115 IKK 5.1 : Jumlah Publikasi dan Informasi di Bidang Pendidikan Tinggi Melalui Media Komunikasi Internal dan Eksternal 95 100 105 110 115 SK (Output) 6 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 1 1 1 1 1 IKK 6.1 : Prosentase kelengkapan data Pendidikan Tinggi 90% 95% 97% 99% 99% Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen program dan kerjasama diklat 2 2 2 2 2 IKK 2.1 : Jumlah dokumen program dan kerjasama diklat 2 2 2 2 2 SK (Output) 3 : Dokumen penyelenggaraan diklat 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen penyelenggaraan diklat 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen evaluasi diklat 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah dokumen evaluasi diklat 3 3 3 3 3 SK (Output) 5 : Pembangunan gedung Pusdiklat 0 1 1 1 1 IKK 5.1 : Jumlah gedung Pusdiklat 0 1 1 1 1 52
  32. 7.Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Pengawasan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti SK (Output) 1 : Dokumen perencanaan dan pelaporan 3 3 3 3 3 IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 3 3 3 3 3 SK (Output) 2 : Dokumen umum dan keuangan 3 3 3 3 3 IKK 2.1 : Jumlah dokumen umum dan keuangan 3 3 3 3 3 SK (Output) 3 : Dokumen hukum 3 3 3 3 3 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum 3 3 3 3 3 SK (Output) 4 : Dokumen Sistem Informasi Pengawasan 3 3 3 3 3 IKK 4.1 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Pengawasan 3 3 3 3 3 SK (Output)5 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 IKK 5.1 : Operasional Layanan Perkantoran Satker 12 12 12 12 12 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 SK (Output) 3 : Dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 SK (Output) 4 :Hasil pemerikasaan investigasi 5 5 5 5 5 IKK 4.1 : Jumlah hasil pemerikasaan investigasi 5 5 5 5 5 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 SK (Output) 3 : Dokumen hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 SK (Output) 4 : Hasil Pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 IKK 4.1 : Jumlah hasil Pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 53 Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 IKK 2.1 : Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 5 5 5 5 5 SK (Output) 3 : Dokumen hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 IKK 3.1 : Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 5 5 5 5 5 SK (Output) 4 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 IKK 4.1 : Jumlah hasil pemeriksaan investigasi 5 5 5 5 5 4.2 Kerangka Pendanaan Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Kemenristekdikti mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga anggaran pinjaman Hibah Luar Negeri. Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Total anggaran tahun 2015-2019 yang dibutuhkan Kemenristekdikti adalah sebesar 287,26 triliun rupiah untuk Program-Program Teknis dan Dukungan Managemen. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran 1. Selain dari APBN dan Pinjaman Luar Negeri, Kemenristekdikti akan berupaya agar pihak swasta dapat memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek melalui skema Public Private Partnership (PPP). 54 Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemenristekdikti. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Kemenristekdikti dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemenristekdikti.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…