DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagai berikut:
1.Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2.Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3.Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4.Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
5.Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
6.Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
7.Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
8.Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik.
9.Purna Tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
10.Pemohon adalah pemimpin perguruan tinggi.
11.Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain.
12.Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13.Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
2.Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

a.warga negara Indonesia;
b.telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
e.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap;
f.sehat jasmani dan rohani; dan
g.tidak menyalahgunakan narkotika.
1. 3.Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(1)NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan.
(2)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
(3)Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.
(4)NIDK diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dosen purna tugas berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia:
1. a.70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
2. b.65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.
(5)NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(6)NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7)Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh NIDK pertama kali setelah 2 (dua) tahun bekerja di institusinya.
(8)NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rentang usia:
1. a.70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan
2. b.65 (enam puluh lima) - 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
(9)NIDK bagi Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan usia:
1. a.79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor;
2. b.70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
(10)Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dengan melampirkan:
1. a.perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
2. b.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
(11)Dalam hal Dosen pindah perguruan tinggi, NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

4.Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
1. a.telah diangkat sebagai Dosen oleh perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
2. b.memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.tidak menyalahgunakan narkotika.
(2)Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sesuai dengan persyaratan.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi Dosen yang berkewarganegaraan asing berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor; dan
3. c.paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.
  1. 5.Diantara Pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi:

Pasal 8A

Pembiayaan Dosen NIDK menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pengguna.

6.Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

Persyaratan Memperoleh NIDN, NIDK, dan NUP, Kualifikasi dan Komposisi NIDN dan NIDK, Tata Cara dan Proses Registrasi, serta Nomor Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Diantara Bab IV dengan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 12 dengan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga Bab IVA dan Pasal 12A serta Pasal 12B berbunyi: BAB IVA HAK DOSEN YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP

Pasal 12A

(1)Hak Dosen yang memiliki NIDN, yaitu:
1. a.memperoleh gaji dan tunjangan;
2. b.mengusulkan jabatan akademik;
3. c.mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan;
4. d.mengajukan beasiswa;
5. e.mengajukan sertifikasi dosen;
6. f.mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
7. g.dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
8. h.dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.
(2)Hak Dosen yang memiliki NIDK, yaitu:
1. a.untuk dosen PTN berhak:
  1. 1.memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;
  2. 2.mengusulkan jabatan akademik;
  3. 3.mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
  4. 4.mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
  5. 5.dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
2. b.untuk dosen PTS berhak:
  1. 1.memperoleh honor dan/atau tunjangan;
  2. 2.mengusulkan jabatan akademik;
  3. 3.mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
  4. 4.mengajukan beasiswa;
  5. 5.mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
  6. 6.dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
(3)Hak Dosen yang memiliki NUP, yaitu:
1. a.memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan
2. b.mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Pasal 12B

(1)Pembiayaan bagi Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak pada perguruan tinggi pengguna.
(2)Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibiayai dari perguruan tinggi/yayasan pengguna.
(3)Pembiayaan bagi Dosen yang diangkat pemimpin PTS/ ketua yayasan yang memiliki NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Pembiayaan bagi Dosen PTN yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dari masing-masing perguruan tinggi pengguna melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/Block Grant/Penerimaan Negara Bukan Pajak atau sumber lain yang sah.
(5)Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka dari masing-masing perguruan tinggi pengguna.
(6)Pembiayaan bagi Dosen PTS yang memiliki NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf b angka 5 dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(7)Pembiayaan bagi Dosen NUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dibiayai dari masing-masing perguruan tinggi pengguna. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001u Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 40

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…