DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2015, No.1372 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2.Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
3.Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi. www.peraturan.go.id 2015, No.1372 3
4.Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
5.Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh.
6.Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap.
7.Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak yang diperhitungkan dalam perhitungan nisbah dosen terhadap mahasiswa.
8.Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas:
1. a.Dosen;
2. b.Instruktur; dan
3. c.Tutor.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktur Jenderal.
(3)Nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.NIDN;
2. b.NIDK; dan
3. c.NUP.
(4)Pengadministrasian nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.1372 4

BAB II

NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL

Pasal 3

(1)NIDN diberikan kepada Dosen Tetap setelah memenuhi persyaratan.
(2)NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Dosen Tetap pindah perguruan tinggi, NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

a.telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
d.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap;
e.sehat jasmani dan rohani; dan
f.tidak menyalahgunakan narkotika.

Pasal 5

Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN wajib:

a.bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu;
b.melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester; dan
c.melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja bagi Dosen Tetap pada perguruan tinggi swasta dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri.

BAB III

NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS

Pasal 6

(1)NIDK diberikan kepada Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak setelah memenuhi persyaratan. www.peraturan.go.id 2015, No.1372 5
(2)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
(3)NIDK berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun untuk Guru Besar dan usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen lainnya.
(4)Dalam hal dosen pindah perguruan tinggi, NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat :
1. a.telah diangkat sebagai Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak;
2. b.memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.tidak menyalahgunakan narkotika
(2)Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dosen berkewarganegaraan asing berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor; dan
3. c.paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Pasal 8

(1)Dosen yang memiliki NIDK wajib:
1. a.melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
2. b.melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
(2)Dosen yang memiliki NIDK berhak diberikan penghargaan oleh perguruan tinggi masing-masing terhadap kinerjanya sesuai dengan kontrak kerja dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1372 6

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1)NUP diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Tutor dan Instruktur setelah memenuhi persyaratan.
(2)NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
(3)Dalam hal Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur pindah perguruan tinggi, NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.
(4)Kewajiban Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur yang memiliki NUP diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh NUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit:

a.diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur pada perguruan tinggi;
b.memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.sehat jasmani dan rohani; dan
d.tidak menyalahgunakan narkotika.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017