DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri;
c.bahwa ketentuan mengenai biaya operasional perguruan tinggi negeri tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2016, No.226

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI. www.peraturan.go.id 2016, No.226

Pasal 1

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Pasal 2

BOPTN dipergunakan untuk:

a.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b.biaya pemeliharaan pengadaaan;
c.penambahan bahan praktikum/kuliah;
d.bahan pustaka;
e.penjaminan mutu;
f.pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g.pembiayaan langganan daya dan jasa;
h.pelaksanaan kegiatan penunjang;
i.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
j.honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;
k.pengadaan dosen tamu;
l.pengadaan sarana dan prasarana sederhana;
m.satuan pengawas internal;
n.pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri; dan/atau
o.kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 3

Bantuan BOPTN tidak dipergunakan untuk:

a.belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
b.tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; www.peraturan.go.id 2016, No.226
c.tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
d.kebutuhan operasional untuk manajemen.

Pasal 4

BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan kriteria:

a.biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
b.jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
c.kinerja perguruan tinggi; dan
d.jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana.

Pasal 5

Petunjuk teknis mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian BOPTN ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.226 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…