DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017

Nomor: 62
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi, perlu adanya tata kelola teknologi informasi secara terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No. 1480 Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
2.e-Government adalah penerapan dan pemanfaatan TI dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3.Tata Kelola TI adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
4.Enterprise Architecture adalah cetak biru dan arsitektur organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan TI yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.
5.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu obyek.
6.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
7.Aplikasi adalah komponen sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e- Government. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
8.Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menyimpan Informasi elektronik secara terpusat.
9.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali Data atau Informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
10.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
11.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
12.Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13.Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14.Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
15.Pusat adalah Pusdatin, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
16.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
17.Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan Unit Organisasi.
18.Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat Kopertis adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah.
19.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
20.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-Government untuk setiap Unit Organisasi.

Pasal 3

Unit Organisasi mengembangkan Tata Kelola TI yang di dalamnya terdiri atas:

a.Struktur Tata Kelola TI;
b.Enterprise Architecture;
c.Tata kelola pengembangan;
d.Tata kelola layanan; dan
e.Tata kelola pengawasan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480

BAB II

STRUKTUR TATA KELOLA TI

Pasal 4

Struktur Tata Kelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Struktur Tata Kelola TI Kementerian; dan
b.Struktur Tata Kelola TI Kopertis dan PTN.

Pasal 5

(1)Struktur Tata Kelola TI Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(2)Struktur Tata Kelola TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.komite TI; dan
2. b.pengelola TI.
(3)Komite TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan:
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(4)Pengarah komite TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Menteri.
(5)Ketua komite TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(6)Sekretaris komite TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Pusdatin.
(7)Anggota komite TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
1. a.Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. b.Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
3. c.Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. d.Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
5. e.Direktur Jenderal Penguatan Inovasi;
6. f.Inspektur Jenderal; dan
7. g.Staf Ahli Menteri.
(8)Pengelola TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.koordinator/Chief Information Officer (CIO); dan
2. b.anggota.
(9)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dijabat oleh Kepala Pusdatin.
(10)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan;
2. b.Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
3. c.Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. d.Kepala Biro Keuangan dan Umum;
5. e.Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik;
6. f.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
7. g.Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. h.Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
9. i.Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. j.Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. k.Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
12. l.Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
13. m.Sekretaris Inspektorat Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
(11)Komite TI dan pengelola TI Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Komite TI Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Tata Kelola TI dan menetapkan rencana strategis pengembangan TI 5 (lima) tahun; dan
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola TI.
(2)Pengelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana strategis pengembangan TI 5 (lima) tahun untuk diusulkan kepada Komite TI;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis, standar, prosedur, dan prinsip terkait TI;
3. c.mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi TI yang strategis di tingkat Kementerian;
4. d.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi TI yang strategis di tingkat Kementerian;
5. e.menyelaraskan perencanaan, pemutakhiran, dan pelaksanaan pengembangan Enterprise Architecture;
6. f.melaksanakan manajemen risiko dan tata kelola keamanan TI;
7. g.melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait TI;
8. h.mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan TI;
9. i.mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait TI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
10. j.mengelola ketersediaan sumber daya TI;
11. k.melakukan pengembangan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia TI;
12. l.melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan TI; dan
13. m.menyampaikan laporan kepada Komite TI.

Pasal 7

(1)Struktur Tata Kelola TI Kopertis dan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
1. a.Unit Pelaksana Teknis (UPT); atau
2. b.tim ad hoc.
(2)Struktur Tata Kelola TI Kopertis dan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Pengelola TI.
(3)Pengelola TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana strategis pengembangan TI 5 (lima) tahun mengacu pada rencana strategis pengembangan TI Kementerian;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis, standar, prosedur, dan prinsip terkait TI;
3. c.mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi TI yang strategis di tingkat Kementerian;
4. d.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi TI yang strategis di tingkat Kementerian;
5. e.menyelaraskan perencanaan, pemutakhiran, dan pelaksanaan pengembangan Enterprise Architecture;
6. f.melaksanakan tata kelola keamanan TI;
7. g.melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait TI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1480
8. h.mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan TI;
9. i.menjamin tercapainya service level agreement layanan TI;
10. j.mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait TI;
11. k.mengelola ketersediaan sumber daya TI;
12. l.melakukan pengembangan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia TI;
13. m.melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan TI; dan
14. n.melaksanakan tugas komite TI dalam hal tidak terdapat struktur komite TI dalam struktur Tata Kelola TI Kopertis dan PTN.
(4)Dalam hal diperlukan, Kopertis dan PTN dapat membentuk komite TI.
(3)Komite TI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Tata Kelola TI dan rencana strategis pengembangan TI 5 (lima) tahun; dan
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola TI.
(5)Struktur Tata Kelola TI Kopertis dan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh koordinator Kopertis/pemimpin PTN.

Pasal 8

Pengelola TI Kementerian melakukan koordinasi dengan struktur Tata Kelola TI pada Kopertis, PTN, dan instansi pemerintah lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No. 1480

BAB III

ENTERPRISE ARCHITECTURE

Pasal 9

(1)Enterprise Architecture sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun oleh pengelola TI lingkungan Kementerian.
(2)Enterprise Architecture sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.arsitektur proses bisnis;
2. b.arsitektur Data dan Informasi;
3. c.arsitektur aplikasi; dan
4. d.arsitektur teknologi.
(3)Arsitektur proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur proses bisnis, struktur dan interaksi antara strategi, organisasi, fungsi, proses bisnis, dan kebutuhan Informasi organisasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dan pemangku kepentingan.
(4)Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur Data, struktur dan interaksi tipe dan sumber utama Data, aset Data logikal, aset Data fisik organisasi, dan sumber daya manajemen.
(5)Arsitektur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur aplikasi, struktur dan interaksi aplikasi yang mendukung arsitektur proses bisnis serta arsitektur Data dan Informasi.
(6)Arsitektur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi untuk menggambarkan prinsip arsitektur teknologi, rancangan dari www.peraturan.go.id 2017, No. 1480 perangkat keras dan perangkat lunak server yang meliputi komputer server, media penyimpanan, workstation, middleware, jaringan, serta fasilitas- fasilitas fisik yang mendukung aplikasi dan proses- proses bisnis yang dibutuhkan organisasi.
(7)Enterprise Architecture sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan peta jalan TI.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan Enterprise Architecture sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperlukan tata kelola.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tata kelola proses bisnis;
2. b.tata kelola Data dan Informasi;
3. c.tata kelola aplikasi; dan
4. d.tata kelola teknologi.
(3)Pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar, prosedur, dan prinsip arsitektur yang ditetapkan oleh pengelola TI.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…