DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem jdih.kemdikbud.go.id Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
6.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
7.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. jdih.kemdikbud.go.id
8.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
10.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
12.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
13.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15.Koordinator SPBE Kementerian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
16.Pengelola SPBE Kementerian adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

(1)SPBE Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. jdih.kemdikbud.go.id
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

a.tata kelola SPBE Kementerian;
b.manajemen SPBE Kementerian;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE Kementerian; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Menteri menyelenggarakan penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu.
(2)Penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian.
(3)Unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.Aplikasi SPBE Kementerian;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.Layanan SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Kementerian disusun oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(2)Dalam menyusun Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE Kementerian dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian.
(5)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan SPBE Kementerian.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(3)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Koordinator SPBE Kementerian melaporkan hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat:
1. a.tata kelola SPBE Kementerian;
2. b.manajemen SPBE Kementerian;
3. c.Layanan SPBE Kementerian;
4. d.Infrastruktur SPBE Kementerian;
5. e.Aplikasi SPBE Kementerian;
6. f.Keamanan SPBE Kementerian; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lini masa, target capaian, program, dan kegiatan unit kerja pada Kementerian untuk mencapai Arsitektur SPBE Kementerian.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.
(4)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Koordinator SPBE Kementerian dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. jdih.kemdikbud.go.id
(6)Peta Rencana SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE Kementerian;
3. c.perubahan rencana strategis Kementerian; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(4)Koordinator SPBE Kementerian melaporkan hasil reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 10

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem jdih.kemdikbud.go.id Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
6.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
7.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. jdih.kemdikbud.go.id
8.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
10.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
12.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
13.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15.Koordinator SPBE Kementerian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
16.Pengelola SPBE Kementerian adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. jdih.kemdikbud.go.id
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

(1)SPBE Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. jdih.kemdikbud.go.id
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

a.tata kelola SPBE Kementerian;
b.manajemen SPBE Kementerian;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE Kementerian; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Menteri menyelenggarakan penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu.
(2)Penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian.
(3)Unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.Aplikasi SPBE Kementerian;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.Layanan SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Kementerian disusun oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(2)Dalam menyusun Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE Kementerian dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian.
(5)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan SPBE Kementerian.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(3)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Koordinator SPBE Kementerian melaporkan hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat:
1. a.tata kelola SPBE Kementerian;
2. b.manajemen SPBE Kementerian;
3. c.Layanan SPBE Kementerian;
4. d.Infrastruktur SPBE Kementerian;
5. e.Aplikasi SPBE Kementerian;
6. f.Keamanan SPBE Kementerian; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lini masa, target capaian, program, dan kegiatan unit kerja pada Kementerian untuk mencapai Arsitektur SPBE Kementerian.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.
(4)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Koordinator SPBE Kementerian dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. jdih.kemdikbud.go.id
(6)Peta Rencana SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE Kementerian;
3. c.perubahan rencana strategis Kementerian; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE Kementerian di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian.
(4)Koordinator SPBE Kementerian melaporkan hasil reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.