DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tanda Pengenal Pin (TPP) sebagai suatu tanda pengenal berbentuk pin yang dikenakan pada pakaian kerja saat berdinas/bertugas sebagai tanda pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden besertakeluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, yang terdiri atas a. TPP pejabat/pegawai; b. TPP kunjungan ke luar negeri; c. TPP Pasukan Pengamanan Presiden; dan d. TPP pengamanan tamu negara; Kehilangan, kerusakan, dan penarikan TPP dan/atau Kartu Pemegang TPP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tanda Pengenal Pin Untuk Pengamanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; Mengingat . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5441);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
7.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
8.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Pengenal Pin yang selanjutnya disingkat TPP adalah suatu tanda pengenal berbentuk pin yang dikenakan pada pakaian kerja saat berdinas/bertugas sebagai tanda pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
2.Ring I adalah batas wilayah pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang ditentukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden yang terbagi dalam zona tertentu.
3.Radio Frequency Identification yang selanjutnya disingkat RFID adalah alat dan perangkat yang mampu mengidentifikasi berbagai objek dengan menggunakan gelombang radio secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung atau dalam jarak pendek.
4.Biro Pengamanan adalah unit kerja pada Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
5.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6.Menteri . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Pasal 2

(1)TPP terdiri atas:
1. a.TPP pejabat/pegawai;
2. b.TPP kunjungan ke luar negeri;
3. c.TPP Pasukan Pengamanan Presiden; dan
4. d.TPP pengamanan tamu negara.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekretariat Militer Presiden.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk, warna, RFID, dan nomor.

Pasal 3

(1)Selain mengeluarkan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Sekretariat Militer Presiden mengeluarkan kartu pemegang TPP bagi pemegang TPP pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2)Kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden.
(3)Kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas pemegang TPP;
2. b.bentuk TPP;
3. c.warna TPP;
4. d.nomor TPP; dan
5. e.foto pemegang TPP.
(4)Identitas pemegang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor induk pegawai/nomor registrasi pusat;
3. c.unit organisasi; dan
4. d.instansi. Pasal 4. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 4

Pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pemegang kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga dan memelihara TPP dan kartu pemegang TPP agar tidak hilang atau rusak.

Pasal 5

Bentuk, warna, RFID dan nomor TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta format kartu pemegang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TPP PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 6

TPP pejabat/pegawai dapat diberikan kepada pejabat/pegawai pada:

a.Kementerian;
b.Sekretariat Kabinet;
c.Dewan Pertimbangan Presiden; dan
d.Kantor Staf Presiden.

Pasal 7

(1)Pimpinan unit kerja pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPP pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi keputusan pengangkatan pada jabatan terakhir; dan
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk. Pasal 8. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/menangani bidang administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi/instansi dengan tembusan kepada untuk Kepala Biro Pengamanan.
(2)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memeriksa permohonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah memenuhi syarat, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan penerbitan TPP pejabat/pegawai kepada Kepala Biro Pengamanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja pemohon.
(4)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Biro Pengamanan melaksanakan penelitian dan/atau wawancara kepada pemohon yang mengajukan TPP pejabat/pegawai untuk menentukan berhak atau tidaknya penggunaan TPP pejabat/pegawai.
(5)Dalam hal pemohon dinyatakan berhak menggunakan TPP pejabat/pegawai, Biro Pengamanan menyiapkan TPP pejabat/pegawai beserta kartu pemegang TPP.
(6)Kepala Biro Pengamanan menyampaikan TPP pejabat/pegawai beserta kartu pemegang TPP yang telah ditandatangani oleh pimpinan satuan organisasi yang memiliki fungsi koordinasi penyelenggaraan pengamanan fisik dan nonfisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(7)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan TPP pejabat/pegawai dan kartu pemegang TPP kepada pimpinan unit kerja pemohon.

Pasal 9

Penggunaan TPP pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

a.TPP warna emas untuk pejabat/pegawai yang intensitas tugasnya sering berada di lingkungan Ring I; dan
b.TPP. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
b.TPP warna perak untuk pejabat/pegawai yang bertugas terkait langsung menangani pekerjaan atau kegiatan di lingkungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

BAB III

TPP KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPP kunjungan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b kepada Kepala Biro Pengamanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/menangani bidang administrasi kepegawaian di Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar rencana rombongan kunjungan ke luar negeri.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Biro Pengamanan menyiapkan TPP kunjungan ke luar negeri dan menyampaikan TPP kunjungan ke luar negeri kepada pimpinan unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden.
(4)Penyampaian TPP kunjungan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan berita acara serah terima peminjaman TPP kunjungan ke luar negeri yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengamanan dan pimpinan unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden.
(5)Pimpinan unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden mendistribusikan TPP kunjungan ke luar negeri yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Militer Presiden kepada pejabat/pegawai pada unit organisasi atau masing-masing unit kerja yang akan melaksanakan tugas kunjungan ke luar negeri.
(6)Pendistribusian. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(6)Pendistribusian TPP kunjungan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan tanda terima dan tanda pengembalian TPP kunjungan ke luar negeri yang ditandatangani oleh pejabat/pegawai pada unit kerja yang menangani keprotokolan pada Sekretariat Presiden dan/atau Sekretariat Wakil Presiden dan penerima TPP kunjungan ke luar negeri.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TPP PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TPP KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TPP PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TPP KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2020