DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5441);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
7.Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
8.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Republik Indonesia setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

TPP pejabat/pegawai dapat diberikan kepada pejabat/pegawai pada:

a.Kementerian; dan
b.unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
1. 3.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal TPP dan/atau kartu pemegang TPP hilang, pemegang TPP dan/atau kartu pemegang TPP wajib melaporkan kehilangan kepada pimpinan unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian, unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, atau pimpinan satuan masing-masing untuk di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam hal TPP dan/atau kartu pemegang TPP rusak, pemegang TPP dan/atau kartu pemegang TPP wajib melaporkan kerusakan kepada pimpinan unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian, unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, atau pimpinan satuan masing-masing untuk di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden.
(2)Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan TPP dan/atau kartu pemegang TPP yang rusak.
(3)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan laporan kerusakan TPP dan/atau kartu pemegang TPP beserta TPP dan/atau kartu pemegang TPP yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
1. a.pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/membidangi administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi/instansi, untuk TPP pejabat/pegawai; atau
2. b.Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden untuk satuan di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden, untuk TPP Pasukan Pengamanan Presiden.
(4)Berdasarkan laporan dan bukti kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/membidangi administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi/instansi atau Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden untuk satuan di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden membuat laporan kerusakan TPP dan/atau kartu pemegang TPP yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengamanan.
(5)Kepala Biro Pengamanan memproses laporan kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan mengganti TPP dan/atau kartu pemegang TPP yang baru.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dalam hal pemegang TPP dan kartu pemegang TPP meninggal dunia atau menggunakan TPP atau kartu pemegang TPP tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian, unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, atau pimpinan satuan masing-masing untuk di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden wajib melaporkan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/membidangi administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi/instansi atau Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden.
(2)Pimpinan unit kerja yang memiliki kewenangan/membidangi administrasi kepegawaian pada masing-masing unit organisasi atau Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Pengamanan.
(3)Kepala Biro Pengamanan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Militer Presiden.
(4)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Militer Presiden berwenang untuk menarik kembali TPP atau kartu pemegang TPP. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA Œ PRASETYO HADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж BENTUK, WARNA, RFID DAN NOMOR TANDA PENGENAL PIN SERTA FORMAT KARTU PEMEGANG TANDA PENGENAL PIN A. Tanda Pengenal Pin Pejabat/Pegawai

2.Warna TPP yang dapat digunakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian dan unit, yang terdiri atas pejabat/pegawai pada Sekretariat Kementerian, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, Deputi Kementerian, Badan Teknologi, Data, dan Informasi, dan unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, berwarna emas dan perak.
3.Penomoran Penomoran TPP ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Militer Presiden mengenai penomoran Tanda Pengenal Pin Pejabat/Pegawai. MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRASETYO HADI LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…