DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 7 Tahun 2020 dibentuk untuk mencabut Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, mengatur mengenai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam lingkup kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; eselonisasi, kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pendanaan, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2020, No.1353 dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1342/M.KT.01/2020, tanggal 28 September 2020, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
4.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN. 2020, No.1353

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
b.pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
c.pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
d.koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
e.pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; 2020, No.1353
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
g.penyelenggaraan pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
h.pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas:

a.Biro Data dan Informasi; dan
b.Biro Umum.

Pasal 5

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden, serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dokumentasi data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden; 2020, No.1353
b.penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
c.pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
d.pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
e.penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden;
f.pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
g.pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
h.pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 7

Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
b.penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; 2020, No.1353
c.pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
d.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
f.pengelolaaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
g.pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
h.pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
i.pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 10

Biro Umum terdiri dari atas:

a.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b.Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007