DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; susunan organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 4

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
d.pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
h.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
i.penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
3. c.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c.perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
d.pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…