DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah; susunan organisasi yang terdiri a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Umum; c. Bagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Protokol; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja;jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 tentang Badan Komunikasi Pemerintah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 tentang Badan Komunikasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 150);
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Komunikasi Pemerintah adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Komunikasi Pemerintah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.koordinasi dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
d.pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
f.pelaksanaan urusan dukungan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
h.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. b.Bagian Umum;
3. c.Bagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Protokol; dan
4. d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan kinerja, dan laporan kinerja;
c.pengelolaan urusan keuangan; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bagian Perencanan dan Keuangan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dukungan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan dukungan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
b.pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c.perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
d.pelaksanaan pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi; dan
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bagian Umum.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025