DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Nomor: 3
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Januari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4548);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
2.Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembati dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6.Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/ kegiatan yang akan dikerjasamakan.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9.Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
10.Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11.Surat Kuasa (full power) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada Satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a.persamaan kedudukan;
b.memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
c.tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
d.menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
f.mendukung pengarusutamaan gender; dan
g.sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:

a.kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
b.kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
c.kerjasama penyertaan modal; dan
d.kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.mempunyai hubungan diplomatik;
c.merupakan urusan pemerintah daerah;
d.Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
e.tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
f.sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan
g.ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 5

Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan:

a.kesetaraan status administrasi;
b.kesamaan karakteristik;
c.kesamaan permasalahan;
d.upaya saling melengkapi; dan
e.peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 6

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

a.peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.kemampuan keuangan daerah;
c.prioritas produksl dalam negeri; dan
d.kemandirian daerah.

Pasal 7

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

a.kemampuan keuangan daerah;
b.resiko; dan
c.transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

TATACARA KERJASAMA

Pasal 8

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

a.Pemerintah Daerah;
b.Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
c.Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
(2)Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

Pasal 10

(1)Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c kepada Gubernur beserta pertimbangan.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4548);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
2.Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembati dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6.Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/ kegiatan yang akan dikerjasamakan.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9.Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
10.Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11.Surat Kuasa (full power) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada Satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a.persamaan kedudukan;
b.memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
c.tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
d.menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
f.mendukung pengarusutamaan gender; dan
g.sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:

a.kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
b.kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
c.kerjasama penyertaan modal; dan
d.kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.mempunyai hubungan diplomatik;
c.merupakan urusan pemerintah daerah;
d.Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
e.tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
f.sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan
g.ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 5

Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan:

a.kesetaraan status administrasi;
b.kesamaan karakteristik;
c.kesamaan permasalahan;
d.upaya saling melengkapi; dan
e.peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 6

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

a.peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.kemampuan keuangan daerah;
c.prioritas produksl dalam negeri; dan
d.kemandirian daerah.

Pasal 7

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

a.kemampuan keuangan daerah;
b.resiko; dan
c.transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

TATACARA KERJASAMA

Pasal 8

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

a.Pemerintah Daerah;
b.Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
c.Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
(2)Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

Pasal 10

(1)Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c kepada Gubernur beserta pertimbangan.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016