DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 630 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 630

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serta diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial, pengelolaan, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

2.Ketentuan Pasal 631 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
b.pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi; dan
d.pelaksanaan administrasi Pusat.
1. 3.Ketentuan Pasal 632 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pengelolaan Data;
c.Bidang Diseminasi Data; dan
d.Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.
1. 4.Diantara Pasal 632 dan Pasal 633 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 632A, Pasal 632B, Pasal 632C, dan Pasal 632D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632A

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Pasal 632B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan; dan
c.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 632C

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 632D

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran serta keuangan.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

5.Ketentuan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 633

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

6.Ketentuan Pasal 634 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial; dan
b.pelaksanaan pengelolaan data kesejahteraan sosial.
1. 7.Ketentuan Pasal 635 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 635

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b terdiri atas:

a.Subbidang Pengumpulan Data; dan
b.Subbidang Pengolahan dan Penyajian Data.
1. 8.Ketentuan Pasal 636 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 630 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 630

2.Ketentuan Pasal 631 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
b.pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi; dan
d.pelaksanaan administrasi Pusat.
1. 3.Ketentuan Pasal 632 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pengelolaan Data;
c.Bidang Diseminasi Data; dan
d.Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.
1. 4.Diantara Pasal 632 dan Pasal 633 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 632A, Pasal 632B, Pasal 632C, dan Pasal 632D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632A

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Pasal 632B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan; dan
c.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 632C

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 632D

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran serta keuangan.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

5.Ketentuan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 633

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

6.Ketentuan Pasal 634 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial; dan
b.pelaksanaan pengelolaan data kesejahteraan sosial.
1. 7.Ketentuan Pasal 635 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 635

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b terdiri atas:

a.Subbidang Pengumpulan Data; dan
b.Subbidang Pengolahan dan Penyajian Data.
1. 8.Ketentuan Pasal 636 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: