DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/681/M.KT.01/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penangaan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
d.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
1. 2.Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b terdiri atas:

a.Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat;
b.Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna;
c.Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga;
d.Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
e.Subdirektorat Potensi Dunia Usaha; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 355 sampai dengan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kesejahteraan dan peduli keluarga.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga; dan
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga.

Pasal 357

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas:

a.Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga; dan
b.Seksi Peduli Keluarga.

Pasal 358

(1)Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan keluarga.
(2)Seksi Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peduli keluarga.

4.Ketentuan Pasal 430 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
c.penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
d.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/ terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
g.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 5.Ketentuan Pasal 431 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 431

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
c.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II; dan
d.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III.
1. 6.Judul Bagian Keempat, Bagian Kelima, dan Bagian Keenam pada BAB VII dihapus dan diubah sehingga menjadi Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Ketentuan Pasal 447 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

(1)Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III.
(2)Penetapan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

8.Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
d.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
1. 9.Ketentuan Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/681/M.KT.01/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penangaan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
d.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
1. 2.Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b terdiri atas:

a.Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat;
b.Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna;
c.Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga;
d.Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
e.Subdirektorat Potensi Dunia Usaha; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
1. 3.Ketentuan Pasal 355 sampai dengan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga; dan
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga.

Pasal 357

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas:

a.Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga; dan
b.Seksi Peduli Keluarga.

Pasal 358

(1)Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan keluarga.
(2)Seksi Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peduli keluarga.

4.Ketentuan Pasal 430 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
c.penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
d.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/ terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
g.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 5.Ketentuan Pasal 431 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 431

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
c.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II; dan
d.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III.
1. 6.Judul Bagian Keempat, Bagian Kelima, dan Bagian Keenam pada BAB VII dihapus dan diubah sehingga menjadi Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Ketentuan Pasal 447 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

(1)Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III.
(2)Penetapan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

8.Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 448

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
d.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
1. 9.Ketentuan Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: