DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 665

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
b.penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
c.penetapan standar rehabilitasi sosial;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Sosial terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
d.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
e.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
h.Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
j.Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial; dan
k.Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Sosial;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Sosial;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum; dan
f.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar negeri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Isi peraturan

Teks665PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
b.penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
c.penetapan standar rehabilitasi sosial;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Sosial terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
d.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
e.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
h.Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
j.Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial; dan
k.Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Sosial;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Sosial;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum; dan
f.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar negeri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.