DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 392/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Usulan Pembentukan UPT Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
(2)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berjumlah 4 (empat) balai; dan
b.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berjumlah 1 (satu) loka.
1. 4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disebut LRSKP NAPZA mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, LRSKP NAPZA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 7C

Organisasi dan tata kerja LRSKP NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A terdiri atas:

a.Urusan Tata Usaha;
b.Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7D

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(3)Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSKP NAPZA dan LRSKP NAPZA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Loka, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Koordinasi instalasi dan kelompok jabatan fungsional harus menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Insyaf” di Medan;
2. b.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Galih Pakuan” di Bogor;
3. c.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Satria” di Baturraden;
4. d.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Bambu Apus” di Jakarta; dan
5. e.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Pangurangi” di Takalar.
(2)Jenis, tempat, dan kedudukan UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 392/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Usulan Pembentukan UPT Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
(2)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berjumlah 4 (empat) balai; dan
b.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berjumlah 1 (satu) loka.
1. 4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pasal 7B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, LRSKP NAPZA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 7C

Organisasi dan tata kerja LRSKP NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A terdiri atas:

a.Urusan Tata Usaha;
b.Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7D

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(3)Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSKP NAPZA dan LRSKP NAPZA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Insyaf” di Medan;
2. b.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Galih Pakuan” di Bogor;
3. c.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Satria” di Baturraden;
4. d.Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Bambu Apus” di Jakarta; dan
5. e.Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Pangurangi” di Takalar.
(2)Jenis, tempat, dan kedudukan UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: