DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 392/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Usulan Pembentukan UPT Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(2)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah 1 (satu) balai;
b.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang berjumlah 1 (satu) balai;
c.Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus sebanyak 2 (dua) balai; dan
d.Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus yang berjumlah 2 (dua) loka.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di:
1. a.BRSEGP “Pangudi Luhur” di Bekasi;
2. b.BRS WATUNAS “Mulya Jaya” di Jakarta;
3. c.BRSODH “Bahagia” di Medan;
4. d.BRSODH “Wasana Bahagia” di Ternate;
5. e.LRSODH “Kahuripan” di Sukabumi; dan
6. f.LRSODH “Pangurangi” di Takalar.
(2)Jenis dan tempat kedudukan UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja LRSODH “Pangurangi” di Takalar di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan efektif mulai bulan Januari tahun 2020. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 763

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 392/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Usulan Pembentukan UPT Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(2)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah 1 (satu) balai;
b.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang berjumlah 1 (satu) balai;
c.Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus sebanyak 2 (dua) balai; dan
d.Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus yang berjumlah 2 (dua) loka.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di:
1. a.BRSEGP “Pangudi Luhur” di Bekasi;
2. b.BRS WATUNAS “Mulya Jaya” di Jakarta;
3. c.BRSODH “Bahagia” di Medan;
4. d.BRSODH “Wasana Bahagia” di Ternate;
5. e.LRSODH “Kahuripan” di Sukabumi; dan
6. f.LRSODH “Pangurangi” di Takalar.
(2)Jenis dan tempat kedudukan UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut: