DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 3

UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah 1 (satu) balai;
b.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang berjumlah 1 (satu) balai;
c.Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus sebanyak 2 (dua) balai; dan
d.Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus yang berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis, yang selanjutnya disebut BRSEGP mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSEGP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen eks gelandangan dan pengemis;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial eks gelandangan dan pengemis;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis;
g.pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSEGP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSEGP tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disebut BRS WATUNAS mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRS WATUNAS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
g.pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 3

UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah 1 (satu) balai;
b.Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang berjumlah 1 (satu) balai;
c.Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus sebanyak 2 (dua) balai; dan
d.Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus yang berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis, yang selanjutnya disebut BRSEGP mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSEGP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen eks gelandangan dan pengemis;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial eks gelandangan dan pengemis;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis;
g.pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSEGP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSEGP tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disebut BRS WATUNAS mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRS WATUNAS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
g.pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.