DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip penggunaan TKA, tata cara penggunaan TKA, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia perbankan nasional diperlukan peningkatan pelaksanaan penugasan pegawai bank yang merupakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka pertukaran pegawai atau intra- corporate transferee;
c.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan sudah tidak sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan kebutuhan industri perbankan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
3.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
4.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah tenaga kerja warga negara Indonesia.
6.Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan/sertifikasi, dan/atau pengalaman kerja.
7.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.
8.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
9.Pimpinan KCBLN adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin KCBLN.
10.Pemimpin KPBLN adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memimpin kantor perwakilan di Indonesia.
11.Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
12.Tenaga Ahli atau Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai.
13.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14.Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
15.Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN TKA

Pasal 2

(1)Bank atau KPBLN dapat menggunakan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank atau KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 3

(1)Bank yang sahamnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat menggunakan TKA untuk jabatan:
1. a.Direksi;
2. b.Dewan Komisaris;
3. c.Pejabat Eksekutif;
4. d.jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus; dan/atau
5. e.Tenaga Ahli atau Konsultan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi KCBLN.

Pasal 4

(1)Bank yang sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria:
1. a.kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing merupakan PSP Bank; atau
2. b.terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank.
(3)Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan TKA untuk jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 5

Dalam hal Bank menggunakan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bank wajib memenuhi ketentuan:

a.mayoritas anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia;
b.50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia; dan
c.mayoritas Pejabat Eksekutif merupakan warga negara Indonesia.

Pasal 6

(1)Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris memenuhi persyaratan:
1. a.dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
2. b.memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.
(2)Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pejabat Eksekutif memenuhi persyaratan:
1. a.Kualifikasi Keahlian;
2. b.tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.diberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia;
4. d.jabatan eksekutif yang akan ditempati berada pada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan
5. e.hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank.
(3)KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pemimpin KPBLN memenuhi persyaratan dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.
(4)Bank atau KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan memenuhi persyaratan:
1. a.Kualifikasi Keahlian; dan
2. b.tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)KCBLN dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan:
1. a.Pimpinan KCBLN; dan/atau
2. b.Tenaga Ahli atau Konsultan.
(2)Dalam hal KCBLN menggunakan TKA sebagai Pimpinan KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KCBLN wajib memenuhi ketentuan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Pimpinan KCBLN merupakan warga negara Indonesia.
(3)KPBLN dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan:
1. a.Pemimpin KPBLN; dan/atau
2. b.Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 8

(1)Bank atau KPBLN dapat menggunakan TKA pada bidang tugas:
1. a.tresuri;
2. b.manajemen risiko;
3. c.teknologi informasi;
4. d.kredit atau pembiayaan;
5. e.hubungan investor;
6. f.pemasaran;
7. g.keuangan; dan/atau
8. h.audit intern.
(2)Bank atau KPBLN dilarang menggunakan TKA pada bidang tugas:
1. a.personalia; dan
2. b.kepatuhan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kantor di luar negeri yang dimiliki oleh Bank.

Pasal 9

(1)Penggunaan TKA untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dan/atau bidang tugas selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan untuk kondisi tertentu sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan TKA oleh Bank kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan Bank;
2. b.ketersediaan dan kemampuan TKI;
3. c.pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari TKI untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
5. e.upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI di internal Bank; dan
6. f.prinsip resiprositas.

Pasal 10

(1)Periode masa jabatan penggunaan TKA sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Periode masa jabatan penggunaan TKA untuk:
1. a.Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus, dan Tenaga Ahli atau Konsultan; dan
2. b.jabatan dan/atau bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal terdapat jeda waktu dalam penggunaan TKA oleh Bank atau KPBLN yang sama untuk jabatan dan bidang tugas yang sama, jangka waktu masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif.
(4)Penghitungan jangka waktu secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika jeda waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak terakhir kali bekerja di Bank atau KPBLN.
(5)Pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikuti jangka waktu dan tata cara persetujuan RPTKA yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP PENGGUNAAN TKA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRINSIP PENGGUNAAN TKA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 Tahun 2017