DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 Tahun 2021

Nomor: 11/POJK.02/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan, diperlukan sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan;
c.bahwa untuk menjaga kualitas sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi, perlu mengatur tata cara untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan kerangka kualifikasi yang telah ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.152 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.152
3.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
4.Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan level kompetensi atau keahlian dalam KKNI.
5.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
6.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
7.Skema Sertifikasi adalah pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan.

Pasal 2

Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan bertujuan untuk:

a.memberikan acuan dan pedoman bagi LSP dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran LSP di Otoritas Jasa Keuangan serta pengkinian data sertifikasi;
b.memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh LSP yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
c.membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dengan penerapan KKNI melalui mekanisme penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan. www.peraturan.go.id 2021, No.152

Pasal 3

(1)Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pada sektor:
1. a.perbankan;
2. b.pasar modal; dan
3. c.perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pemberian rekomendasi bagi LSP;
2. b.pendaftaran LSP; dan
3. c.pengkinian data sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP.

BAB II

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI LSP

Pasal 4

(1)LSP mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengajuan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi LSP untuk mendapatkan lisensi atau persetujuan dari BNSP atas:
1. a.lisensi LSP yang akan berdiri; atau
2. b.persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup lisensi LSP.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi LSP yang memenuhi kriteria:
1. a.didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.merupakan badan hukum yang terpisah dari pendirinya dan mampu bertindak secara www.peraturan.go.id 2021, No.152 profesional serta independen termasuk terhadap industri jasa keuangan;
3. c.memiliki struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dan pegawai pada industri jasa keuangan; dan
4. d.memiliki Skema Sertifikasi yang memuat:
  1. 1.struktur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP;
  2. 2.unit kompetensi sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  3. 3.jenjang Kualifikasi sesuai KKNI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam hal terdapat industri dan/atau profesi tertentu yang belum memiliki asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pendirian atas LSP dapat dilakukan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
(5)Untuk mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSP yang didirikan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(6)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi LSP yang memenuhi kriteria:
1. a.didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
2. b.memiliki perubahan Skema Sertifikasi yang memuat: www.peraturan.go.id 2021, No.152
  1. 1.struktur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP;
  2. 2.unit kompetensi sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  3. 3.jenjang Kualifikasi sesuai KKNI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus melampirkan dokumen:
1. a.surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP;
2. b.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. c.fotokopi anggaran dasar LSP;
4. d.struktur dan profil organisasi LSP; dan
5. e.Skema Sertifikasi.
(2)Pengajuan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus melampirkan dokumen:
1. a.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
2. b.fotokopi anggaran dasar LSP;
3. c.struktur dan profil organisasi LSP; dan
4. d.perubahan Skema Sertifikasi. www.peraturan.go.id 2021, No.152

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat rekomendasi atas pengajuan permohonan surat rekomendasi LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan surat rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan surat rekomendasi.
(4)Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Surat rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan memiliki masa berlaku:
1. a.1 (satu) tahun sejak ditetapkan rekomendasi untuk pendirian LSP; atau
2. b.6 (enam) bulan sejak ditetapkan rekomendasi untuk perubahan Skema Sertifikasi.
(2)LSP yang tidak melakukan permohonan pendirian LSP atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNSP, surat rekomendasi yang telah diberikan www.peraturan.go.id 2021, No.152 oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

BAB III

PENDAFTARAN LSP

Pasal 8

(1)Program Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LSP yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengajuan permohonan pendaftaran LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen:
1. a.bukti lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku;
2. b.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. c.fotokopi anggaran dasar LSP;
4. d.struktur dan profil organisasi LSP; dan
5. e.Skema Sertifikasi atau perubahan Skema Sertifikasi yang telah divalidasi oleh BNSP.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar atas pengajuan permohonan pendaftaran LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak www.peraturan.go.id 2021, No.152 permohonan pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diterima secara lengkap.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan pendaftaran.
(5)Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan kembali permohonan pendaftaran disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan, diperlukan sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan;
c.bahwa untuk menjaga kualitas sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi, perlu mengatur tata cara untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan kerangka kualifikasi yang telah ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.152 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.152
3.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
4.Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan level kompetensi atau keahlian dalam KKNI.
5.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
6.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
7.Skema Sertifikasi adalah pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan.

Pasal 2

Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan bertujuan untuk:

a.memberikan acuan dan pedoman bagi LSP dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran LSP di Otoritas Jasa Keuangan serta pengkinian data sertifikasi;
b.memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh LSP yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
c.membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dengan penerapan KKNI melalui mekanisme penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan. www.peraturan.go.id 2021, No.152

Pasal 3

(1)Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pada sektor:
1. a.perbankan;
2. b.pasar modal; dan
3. c.perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
1. a.pemberian rekomendasi bagi LSP;
2. b.pendaftaran LSP; dan
3. c.pengkinian data sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP.

BAB II

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI LSP

Pasal 4

(1)LSP mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengajuan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi LSP untuk mendapatkan lisensi atau persetujuan dari BNSP atas:
1. a.lisensi LSP yang akan berdiri; atau
2. b.persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup lisensi LSP.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi LSP yang memenuhi kriteria:
1. a.didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.merupakan badan hukum yang terpisah dari pendirinya dan mampu bertindak secara www.peraturan.go.id 2021, No.152 profesional serta independen termasuk terhadap industri jasa keuangan;
3. c.memiliki struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dan pegawai pada industri jasa keuangan; dan
4. d.memiliki Skema Sertifikasi yang memuat:
  1. 1.struktur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP;
  2. 2.unit kompetensi sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  3. 3.jenjang Kualifikasi sesuai KKNI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam hal terdapat industri dan/atau profesi tertentu yang belum memiliki asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pendirian atas LSP dapat dilakukan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
(5)Untuk mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSP yang didirikan oleh regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(6)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi LSP yang memenuhi kriteria:
1. a.didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau regulator atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
2. b.memiliki perubahan Skema Sertifikasi yang memuat: www.peraturan.go.id 2021, No.152
  1. 1.struktur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP;
  2. 2.unit kompetensi sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  3. 3.jenjang Kualifikasi sesuai KKNI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus melampirkan dokumen:
1. a.surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP;
2. b.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. c.fotokopi anggaran dasar LSP;
4. d.struktur dan profil organisasi LSP; dan
5. e.Skema Sertifikasi.
(2)Pengajuan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus melampirkan dokumen:
1. a.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
2. b.fotokopi anggaran dasar LSP;
3. c.struktur dan profil organisasi LSP; dan
4. d.perubahan Skema Sertifikasi. www.peraturan.go.id 2021, No.152

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat rekomendasi atas pengajuan permohonan surat rekomendasi LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan surat rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan surat rekomendasi.
(4)Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan kembali permohonan surat rekomendasi disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Surat rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan memiliki masa berlaku:
1. a.1 (satu) tahun sejak ditetapkan rekomendasi untuk pendirian LSP; atau
2. b.6 (enam) bulan sejak ditetapkan rekomendasi untuk perubahan Skema Sertifikasi.
(2)LSP yang tidak melakukan permohonan pendirian LSP atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNSP, surat rekomendasi yang telah diberikan www.peraturan.go.id 2021, No.152 oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

BAB III

PENDAFTARAN LSP

Pasal 8

(1)Program Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LSP yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengajuan permohonan pendaftaran LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen:
1. a.bukti lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku;
2. b.bukti pendirian LSP oleh:
  1. 1.asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.regulator; atau
  3. 3.lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. c.fotokopi anggaran dasar LSP;
4. d.struktur dan profil organisasi LSP; dan
5. e.Skema Sertifikasi atau perubahan Skema Sertifikasi yang telah divalidasi oleh BNSP.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar atas pengajuan permohonan pendaftaran LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak www.peraturan.go.id 2021, No.152 permohonan pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diterima secara lengkap.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan pendaftaran.
(5)Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan kembali permohonan pendaftaran disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI LSP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAFTARAN LSP

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI LSP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAFTARAN LSP

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025