DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, standar kompetensi kerja di sektor jasa keuangan, kelembagaan LSP, pemberian rekomendasi, pendaftaran LSP, kewajiban dan larangan LSP, pemantauan dan evaluasi LSP, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi penerapan prinsip tata kelola yang baik agar lembaga sertifikasi profesi beroperasi secara efisien, transparan dan akuntabel, serta untuk memastikan keputusan diambil secara andal, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi profesi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan perlu disempurnakan untuk menampung perkembangan sektor jasa keuangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran https://jdih.ojk.go.id/ Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Sertifikasi Profesi adalah kegiatan sertifikasi dalam rangka pengakuan kompetensi dan/atau pemberian gelar profesi di sektor jasa keuangan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7.Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah organisasi yang menaungi pelaku usaha jasa keuangan, lembaga pendukung di sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang https://jdih.ojk.go.id/ melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8.Asosiasi Profesi Sektor Keuangan adalah organisasi profesi yang menaungi pelaku profesi atau seseorang yang melakukan bidang pekerjaan di sektor jasa keuangan.

Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk:

a.memperkuat ekosistem Sertifikasi Profesi yang berkelanjutan di sektor jasa keuangan dengan penerapan SKKNI dan KKNI dalam penyelenggaraan Sertifikasi Profesi melalui mekanisme penatalaksanaan LSP;
b.memperkuat penerapan tata kelola LSP melalui pemantauan dan evaluasi;
c.memberikan acuan dan pedoman bagi LSP dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran, serta pemenuhan kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan;
d.mendorong LSP untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri jasa keuangan terkini; dan
e.memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Profesi oleh LSP yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Sertifikasi Profesi sesuai bidang pekerjaan masing-masing dilaksanakan dengan mengacu pada:

a.SKKNI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
b.KKNI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)SKKNI dan KKNI ditindaklanjuti oleh LSP melalui penyusunan Skema Sertifikasi sesuai bidang pekerjaan masing-masing profesi.
(2)Dalam hal terdapat pengkinian SKKNI dan KKNI, LSP wajib mengajukan penyesuaian Skema Sertifikasi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat informasi penetapan KKNI terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LSP.
(3)Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari https://jdih.ojk.go.id/ Otoritas Jasa Keuangan sebelum diverifikasi oleh BNSP.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bidang yang sama, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku apabila terdapat Skema Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.
(5)Dalam hal LSP yang melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi belum mendapatkan lisensi dari BNSP, LSP tidak dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi pada bidang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan mendapatkan lisensi penyesuaian Skema Sertifikasi dari BNSP.
(6)Dalam hal terdapat Skema Sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP namun LSP belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku setelah LSP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(7)LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(9)LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar.
(10)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada BNSP.
(11)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan dalam materi pendalaman sertifikasi kompetensi.
(2)Materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik di industri serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.ojk.go.id/

BAB III

KELEMBAGAAN LSP

Pasal 6

(1)Badan hukum LSP berbentuk perseroan terbatas.
(2)Dalam hal LSP didirikan oleh:
1. a.Kementerian Negara/Lembaga;
2. b.lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
3. c.lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga, badan hukum LSP dapat berbentuk selain perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)LSP didirikan dan/atau dimiliki oleh:
1. a.1 (satu) Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 100% (seratus persen);
2. b.1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan komposisi akumulasi kepemilikan saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan;
3. c.Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen);
4. d.lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen);
5. e.lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen); atau
6. f.Self Regulatory Organization bersama dengan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan dengan komposisi paling https://jdih.ojk.go.id/ sedikit 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan saham oleh Self Regulatory Organization dan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham oleh Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan.
(2)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih pihak perseorangan dengan akumulasi kepemilikan saham seluruh pihak perseorangan paling banyak 1% (satu persen).

Pasal 8

(1)LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki struktur organisasi kepengurusan paling sedikit terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang direksi; dan
2. b.1 (satu) orang komisaris.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab penuh atas:
1. a.pengurusan LSP untuk kepentingan LSP termasuk menjadi pelaksana LSP; dan
2. b.mewakili LSP, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.

Pasal 9

(1)LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memiliki struktur organisasi kepengurusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Struktur organisasi kepengurusan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan struktur organisasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1)Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki pengalaman kerja pada posisi manajerial paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki kompetensi bidang sektor jasa keuangan terkait yang dibuktikan dengan:
1. a.daftar riwayat hidup;
2. b.sertifikat kompetensi;
3. c.sertifikat pelatihan; dan/atau https://jdih.ojk.go.id/
4. d.dokumen lainnya.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan unsur pelaksana dibawahnya, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Periode kepengurusan LSP bagi direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 5 (lima) tahun.
(4)Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STANDAR KOMPETENSI KERJA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KELEMBAGAAN LSP

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STANDAR KOMPETENSI KERJA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KELEMBAGAAN LSP

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 Tahun 2021