DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 11 /POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aktivitas sekuritisasi aset dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga mempengaruhi permodalan bank;
c.bahwa aktivitas sekuritisasi aset merupakan produk keuangan global dengan kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan standar internasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2.Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset atau penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal (originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit.
3.Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur awal (originator).
4.Efek Beragun Aset Syariah yang selanjutnya disingkat EBAS adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset syariah yang dialihkan oleh kreditur awal (originator) dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5.Penerbit EBA atau EBAS yang selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS), penerbit efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP) atau penerbit efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP), entitas bertujuan khusus, atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.
6.Kreditur Awal (Originator) adalah:

a.pihak yang mengalihkan aset keuangan atau aset syariah kepada Penerbit; atau
b.pihak yang menjadi sponsor entitas bertujuan khusus dalam penerbitan surat berharga Asset Backed Commercial Paper (ABCP) atau surat berharga sejenis lain yang bertujuan untuk mengambilalih eksposur dari pihak ketiga.
1. 7.Entitas Referensi (Reference Entity) adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), termasuk:
a.Penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa surat berharga; atau
b.pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa kredit atau pembiayaan, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
1. 8.Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) untuk pembayaran kepada investor.
2. 9.Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi ketidaktepatan (mismatch) pembayaran kewajiban kepada investor.
3. 10.Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah pihak yang menyediakan Kredit Pendukung (Credit Enhancement).
4. 11.Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah pihak yang menyediakan Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility).
5. 12.Penyedia Jasa (Servicer) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan lain dalam mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan atau aset syariah yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara Penyedia Jasa (Servicer) dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada Entitas Referensi (Reference Entity) dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan.
6. 13.Investor adalah pihak yang membeli EBA atau EBAS.
7. 14.Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA atau EBAS dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. 15.Pembelian Kembali (Clean-up Call) adalah opsi untuk membeli seluruh:
a.sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying); atau
b.eksposur sekuritisasi, sebelum jatuh tempo.

BAB II

AKTIVITAS BANK DALAM SEKURITISASI ASET

Pasal 2

(1)Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat melakukan aktivitas sebagai:
1. a.Kreditur Awal (Originator);
2. b.Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
3. c.Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility);
4. d.Penyedia Jasa (Servicer);
5. e.Investor; dan/atau
6. f.Bank Kustodian.
(2)Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator), Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), Penyedia Jasa (Servicer), dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan Bank yang termasuk dalam Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4, setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
(4)Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan BUKU 3 dan BUKU 4.
(5)Bank yang melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.
(6)Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mematuhi prinsip syariah dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.
(7)Bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
(8)Aktivitas Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis dalam perjanjian Sekuritisasi Aset.

Pasal 3

(1)Bank dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat melakukan Sekuritisasi Aset atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa aset keuangan atau aset syariah yang terdiri dari kredit atau pembiayaan, tagihan yang timbul dari surat berharga atau surat berharga syariah, tagihan yang timbul pada kemudian hari (future receivables) dan/atau aset keuangan atau aset syariah lain yang setara.
(2)Aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
1. a.memiliki arus kas;
2. b.dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Awal (Originator); dan
3. c.dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit.
(3)Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aset syariah yang mendasari (underlying) wajib sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan atau aset syariah kepada Penerbit di dalam negeri.
(3)Bank umum syariah dan unit usaha syariah yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat melakukan pengalihan aset syariah kepada Penerbit di dalam negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(4)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat mengalihkan aset keuangan atau aset syariah, dalam hal memenuhi persyaratan:
1. a.pengalihan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari Kreditur Awal (Originator) kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus; dan
2. b.Kreditur Awal (Originator) bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit.
(5)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) wajib memastikan bahwa seluruh kondisi aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian Sekuritisasi Aset.
(6)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) wajib memperhitungkan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), penilaian kualitas aset, dan perhitungan batas maksimum pemberian kredit.
(7)Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset atas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah wajib menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Kredit atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam melakukan Sekuritisasi Aset dengan mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

(1)Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.seluruh manfaat yang diperoleh dan/atau akan diperoleh dari aset keuangan atau aset syariah telah dialihkan kepada Penerbit;
2. b.risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) secara signifikan telah beralih kepada Penerbit;
3. c.Kreditur Awal (Originator) tidak memiliki pengendalian secara langsung dan/atau tidak langsung atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
4. d.EBA atau EBAS yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban bagi Kreditur Awal (Originator), Investor hanya memiliki hak tagih terhadap Penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
5. e.pihak yang menerima aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) merupakan Penerbit;
6. f.pemilik EBA atau EBAS memiliki hak untuk mengagunkan atau mentransaksikan EBA atau EBAS;
7. g.Pembelian Kembali (Clean-up Call) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
  1. 1.nilai sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
  2. 2.beban yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
  3. 3.dalam hal Bank juga melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Investor atau Kreditur Awal (Originator) sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
  4. 4.Pembelian Kembali (Clean-up Call) merupakan diskresi Bank sebagai Kreditur Awal (Originator);
  5. 5.Pembelian Kembali (Clean-up Call) bukan merupakan kewajiban Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) secara formal dan/atau material; dan
  6. 6.Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan sebagai Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
8. h.tidak terdapat opsi atau trigger untuk melakukan terminasi atas Sekuritisasi Aset kecuali melalui Pembelian Kembali (Clean-up Call) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
9. i.terdapat perjanjian Sekuritisasi Aset antara Kreditur Awal (Originator) dengan Penerbit.
(2)Perjanjian Sekuritisasi Aset antara Kreditur Awal (Originator) dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang memuat klausula yang mensyaratkan:
1. a.Kreditur Awal (Originator) untuk mengubah kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) agar rata-rata kualitas kredit atau pembiayaan dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) meningkat;
2. b.penambahan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) atau Kredit Pendukung (Credit Enhancement) yang disediakan oleh Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) setelah transaksi Sekuritisasi Aset telah berjalan; dan
3. c.peningkatkan imbal hasil (yield) yang terutang kepada pihak selain Kreditur Awal (Originator), dalam hal terdapat penurunan kualitas kredit atau pembiayaan dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying).
(3)Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan pendapat dari segi hukum yang independen.
(4)Dalam hal diperjanjikan kemungkinan untuk melakukan penukaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dalam perjanjian harus mencantumkan persyaratan paling sedikit:
1. a.jangka waktu penukaran aset keuangan atau aset syariah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani; dan
2. b.nilai aset keuangan atau aset syariah yang dapat dipertukarkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying).

Pasal 6

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat memberikan fasilitas Kredit Pendukung (Credit Enhancement) berupa fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) dan/atau fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility).
(2)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang paling sedikit menetapkan:
1. a.jumlah fasilitas yang diberikan; dan
2. b.jangka waktu fasilitas.
(3)Jumlah fasilitas Penyediaan Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian Sekuritisasi Aset.

Pasal 7

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) wajib memperhitungkan eksposur Kredit Pendukung (Credit Enhancement) dalam perhitungan ATMR.
(2)Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

a.membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang paling sedikit menetapkan:
1. 1.jumlah Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) yang diberikan; dan
2. 2.jangka waktu perjanjian;
b.menetapkan jangka waktu Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
c.menyediakan fasilitas yang hanya dapat ditarik dalam hal:
1. 1.aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berkualitas lancar dan bernilai paling sedikit sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility); atau
2. 2.telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung (Credit Enhancement) atas seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam hal aset keuangan atau aset syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
d.jumlah Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah jumlah terkecil antara:
1. 1.jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang berkualitas lancar;
2. 2.jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak berkualitas lancar namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung (Credit Enhancement); atau
3. 3.jumlah yang diperjanjikan;
e.memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dibandingkan dengan hak Investor;
f.hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaktepatan (mismatch) dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Investor; dan
g.tidak dapat ditarik setelah seluruh Kredit Pendukung (Credit Enhancement) digunakan.

Pasal 9

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) wajib memperhitungkan eksposur Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) dalam perhitungan ATMR.
(2)Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Jasa (Servicer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan
2. b.memiliki sistem administrasi yang memadai.
(2)Bank sebagai Penyedia Jasa (Servicer) dapat melakukan Pembelian Kembali (Clean-up Call).
(3)Pembelian Kembali (Clean-up Call) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aktivitas sekuritisasi aset dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga mempengaruhi permodalan bank;
c.bahwa aktivitas sekuritisasi aset merupakan produk keuangan global dengan kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan standar internasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2.Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset atau penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal (originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit.
3.Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur awal (originator).
4.Efek Beragun Aset Syariah yang selanjutnya disingkat EBAS adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset syariah yang dialihkan oleh kreditur awal (originator) dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5.Penerbit EBA atau EBAS yang selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS), penerbit efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP) atau penerbit efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP), entitas bertujuan khusus, atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.
6.Kreditur Awal (Originator) adalah:

a.pihak yang mengalihkan aset keuangan atau aset syariah kepada Penerbit; atau
b.pihak yang menjadi sponsor entitas bertujuan khusus dalam penerbitan surat berharga Asset Backed Commercial Paper (ABCP) atau surat berharga sejenis lain yang bertujuan untuk mengambilalih eksposur dari pihak ketiga.
1. 7.Entitas Referensi (Reference Entity) adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), termasuk:
a.Penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa surat berharga; atau
b.pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa kredit atau pembiayaan, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
1. 8.Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) untuk pembayaran kepada investor.
2. 9.Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi ketidaktepatan (mismatch) pembayaran kewajiban kepada investor.
3. 10.Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah pihak yang menyediakan Kredit Pendukung (Credit Enhancement).
4. 11.Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah pihak yang menyediakan Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility).
5. 12.Penyedia Jasa (Servicer) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan lain dalam mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan atau aset syariah yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara Penyedia Jasa (Servicer) dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada Entitas Referensi (Reference Entity) dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan.
6. 13.Investor adalah pihak yang membeli EBA atau EBAS.
7. 14.Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA atau EBAS dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. 15.Pembelian Kembali (Clean-up Call) adalah opsi untuk membeli seluruh:
a.sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying); atau
b.eksposur sekuritisasi, sebelum jatuh tempo.

BAB II

AKTIVITAS BANK DALAM SEKURITISASI ASET

Pasal 2

(1)Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat melakukan aktivitas sebagai:
1. a.Kreditur Awal (Originator);
2. b.Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
3. c.Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility);
4. d.Penyedia Jasa (Servicer);
5. e.Investor; dan/atau
6. f.Bank Kustodian.
(2)Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator), Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), Penyedia Jasa (Servicer), dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan Bank yang termasuk dalam Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4, setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
(4)Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan BUKU 3 dan BUKU 4.
(5)Bank yang melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.
(6)Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mematuhi prinsip syariah dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.
(7)Bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
(8)Aktivitas Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis dalam perjanjian Sekuritisasi Aset.

Pasal 3

(1)Bank dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat melakukan Sekuritisasi Aset atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berupa aset keuangan atau aset syariah yang terdiri dari kredit atau pembiayaan, tagihan yang timbul dari surat berharga atau surat berharga syariah, tagihan yang timbul pada kemudian hari (future receivables) dan/atau aset keuangan atau aset syariah lain yang setara.
(2)Aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
1. a.memiliki arus kas;
2. b.dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Awal (Originator); dan
3. c.dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit.
(3)Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aset syariah yang mendasari (underlying) wajib sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan atau aset syariah kepada Penerbit di dalam negeri.
(3)Bank umum syariah dan unit usaha syariah yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat melakukan pengalihan aset syariah kepada Penerbit di dalam negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(4)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) hanya dapat mengalihkan aset keuangan atau aset syariah, dalam hal memenuhi persyaratan:
1. a.pengalihan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dari Kreditur Awal (Originator) kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus; dan
2. b.Kreditur Awal (Originator) bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit.
(5)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) wajib memastikan bahwa seluruh kondisi aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian Sekuritisasi Aset.
(6)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) wajib memperhitungkan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), penilaian kualitas aset, dan perhitungan batas maksimum pemberian kredit.
(7)Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset atas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah wajib menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Kredit atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam melakukan Sekuritisasi Aset dengan mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

(1)Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.seluruh manfaat yang diperoleh dan/atau akan diperoleh dari aset keuangan atau aset syariah telah dialihkan kepada Penerbit;
2. b.risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) secara signifikan telah beralih kepada Penerbit;
3. c.Kreditur Awal (Originator) tidak memiliki pengendalian secara langsung dan/atau tidak langsung atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
4. d.EBA atau EBAS yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban bagi Kreditur Awal (Originator), Investor hanya memiliki hak tagih terhadap Penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
5. e.pihak yang menerima aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) merupakan Penerbit;
6. f.pemilik EBA atau EBAS memiliki hak untuk mengagunkan atau mentransaksikan EBA atau EBAS;
7. g.Pembelian Kembali (Clean-up Call) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
  1. 1.nilai sisa aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
  2. 2.beban yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying);
  3. 3.dalam hal Bank juga melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Investor atau Kreditur Awal (Originator) sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
  4. 4.Pembelian Kembali (Clean-up Call) merupakan diskresi Bank sebagai Kreditur Awal (Originator);
  5. 5.Pembelian Kembali (Clean-up Call) bukan merupakan kewajiban Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) secara formal dan/atau material; dan
  6. 6.Pembelian Kembali (Clean-up Call) tidak digunakan sebagai Kredit Pendukung (Credit Enhancement);
8. h.tidak terdapat opsi atau trigger untuk melakukan terminasi atas Sekuritisasi Aset kecuali melalui Pembelian Kembali (Clean-up Call) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
9. i.terdapat perjanjian Sekuritisasi Aset antara Kreditur Awal (Originator) dengan Penerbit.
(2)Perjanjian Sekuritisasi Aset antara Kreditur Awal (Originator) dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang memuat klausula yang mensyaratkan:
1. a.Kreditur Awal (Originator) untuk mengubah kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) agar rata-rata kualitas kredit atau pembiayaan dalam kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) meningkat;
2. b.penambahan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) atau Kredit Pendukung (Credit Enhancement) yang disediakan oleh Bank sebagai Kreditur Awal (Originator) setelah transaksi Sekuritisasi Aset telah berjalan; dan
3. c.peningkatkan imbal hasil (yield) yang terutang kepada pihak selain Kreditur Awal (Originator), dalam hal terdapat penurunan kualitas kredit atau pembiayaan dari kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying).
(3)Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan pendapat dari segi hukum yang independen.
(4)Dalam hal diperjanjikan kemungkinan untuk melakukan penukaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying), dalam perjanjian harus mencantumkan persyaratan paling sedikit:
1. a.jangka waktu penukaran aset keuangan atau aset syariah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani; dan
2. b.nilai aset keuangan atau aset syariah yang dapat dipertukarkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying).

Pasal 6

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat memberikan fasilitas Kredit Pendukung (Credit Enhancement) berupa fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) dan/atau fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility).
(2)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang paling sedikit menetapkan:
1. a.jumlah fasilitas yang diberikan; dan
2. b.jangka waktu fasilitas.
(3)Jumlah fasilitas Penyediaan Kredit Pendukung (Credit Enhancement) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian Sekuritisasi Aset.

Pasal 7

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) wajib memperhitungkan eksposur Kredit Pendukung (Credit Enhancement) dalam perhitungan ATMR.
(2)Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

a.membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang paling sedikit menetapkan:
1. 1.jumlah Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) yang diberikan; dan
2. 2.jangka waktu perjanjian;
b.menetapkan jangka waktu Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
c.menyediakan fasilitas yang hanya dapat ditarik dalam hal:
1. 1.aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) berkualitas lancar dan bernilai paling sedikit sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility); atau
2. 2.telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung (Credit Enhancement) atas seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dalam hal aset keuangan atau aset syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
d.jumlah Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah jumlah terkecil antara:
1. 1.jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang berkualitas lancar;
2. 2.jumlah aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) yang tidak berkualitas lancar namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung (Credit Enhancement); atau
3. 3.jumlah yang diperjanjikan;
e.memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (underlying) dibandingkan dengan hak Investor;
f.hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaktepatan (mismatch) dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Investor; dan
g.tidak dapat ditarik setelah seluruh Kredit Pendukung (Credit Enhancement) digunakan.

Pasal 9

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) wajib memperhitungkan eksposur Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) dalam perhitungan ATMR.
(2)Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Bank yang melakukan aktivitas sebagai Penyedia Jasa (Servicer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.membuat perjanjian pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan
2. b.memiliki sistem administrasi yang memadai.
(2)Bank sebagai Penyedia Jasa (Servicer) dapat melakukan Pembelian Kembali (Clean-up Call).
(3)Pembelian Kembali (Clean-up Call) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

AKTIVITAS BANK DALAM SEKURITISASI ASET

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

AKTIVITAS BANK DALAM SEKURITISASI ASET

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011