DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 12/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan modal inti;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara OTORITAS JASA KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
3.Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan aktivitas BPR.
4.BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
5.Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
6.Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.
7.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
8.Uang Elektronik adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.
9.Electronic Banking adalah kegiatan BPR yang menggunakan sarana elektronik antara lain berupa phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking.
10.Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
11.Kartu Debet adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 2

BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti.

Pasal 3

Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:

a.BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
c.BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB II

KEGIATAN USAHA BPR

Pasal 4

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:

a.penghimpunan dana dalam bentuk: 1) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) pinjaman yang diterima;
b.penyaluran dana;
c.penempatan dana dalam bentuk: 1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; 3) Sertifikat Bank Indonesia;
d.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
e.kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: 1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); 2) penyediaan layanan Electronic Banking; 3) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; 4) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; 5) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, 6) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet, 7) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; 8) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; 9) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan 10) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Pasal 5

(1)BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.
(2)Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.BPRKU 1: 1) penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima; 2) penyaluran dana; 3) penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c) Sertifikat Bank Indonesia; 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. b.BPRKU 2: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1; 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
3. c.BPRKU 3: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
2. b.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
3. c.kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
4. d.penyediaan layanan Electronic Banking;
5. e.kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
6. f.kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
7. g.kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
8. h.kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik, wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
(2)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
2. b.layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
3. c.kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
4. d.pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
5. e.kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
6. f.menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal memenuhi kriteria:

a.tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan; atau
b.telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi persyaratan:
1. a.rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis;
2. b.tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. c.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. d.memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
5. e.tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan;
6. f.memiliki teknologi informasi yang memadai;
7. g.memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi serta layanan dan pengaduan nasabah;
8. h.menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan
9. i.tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.
(2)Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
1. a.jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
2. b.waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
3. c.tujuan Kegiatan Usaha baru;
4. d.keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR;
5. e.risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan
6. f.mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian pemenuhan persyaratan; dan
2. b.penelitian atas kelengkapan dokumen.

Pasal 10

(1)BPR yang melaksanakan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan melampirkan dokumen pendukung paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
1. a.jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
2. b.waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
3. c.tujuan Kegiatan Usaha baru; dan
4. d.keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR.
(2)Laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.
(3)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha tersebut.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan modal inti;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
3.Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan aktivitas BPR.
4.BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
5.Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
6.Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.
7.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
8.Uang Elektronik adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.
9.Electronic Banking adalah kegiatan BPR yang menggunakan sarana elektronik antara lain berupa phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking.
10.Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
11.Kartu Debet adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 2

BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti.

Pasal 3

Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:

a.BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
c.BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB II

KEGIATAN USAHA BPR

Pasal 4

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:

a.penghimpunan dana dalam bentuk: 1) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) pinjaman yang diterima;
b.penyaluran dana;
c.penempatan dana dalam bentuk: 1) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; 3) Sertifikat Bank Indonesia;
d.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
e.kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: 1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); 2) penyediaan layanan Electronic Banking; 3) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; 4) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; 5) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, 6) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet, 7) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; 8) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; 9) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan 10) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Pasal 5

(1)BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.
(2)Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.BPRKU 1: 1) penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima; 2) penyaluran dana; 3) penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c) Sertifikat Bank Indonesia; 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. b.BPRKU 2: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1; 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
3. c.BPRKU 3: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
2. b.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
3. c.kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
4. d.penyediaan layanan Electronic Banking;
5. e.kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
6. f.kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
7. g.kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
8. h.kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik, wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
(2)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
2. b.layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
3. c.kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
4. d.pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
5. e.kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
6. f.menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal memenuhi kriteria:

a.tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan; atau
b.telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi persyaratan:
1. a.rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis;
2. b.tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. c.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. d.memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
5. e.tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan;
6. f.memiliki teknologi informasi yang memadai;
7. g.memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi serta layanan dan pengaduan nasabah;
8. h.menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan
9. i.tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.
(2)Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
1. a.jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
2. b.waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
3. c.tujuan Kegiatan Usaha baru;
4. d.keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR;
5. e.risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan
6. f.mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian pemenuhan persyaratan; dan
2. b.penelitian atas kelengkapan dokumen.

Pasal 10

(1)BPR yang melaksanakan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan melampirkan dokumen pendukung paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
1. a.jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
2. b.waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
3. c.tujuan Kegiatan Usaha baru; dan
4. d.keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR.
(2)Laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.
(3)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEGIATAN USAHA BPR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEGIATAN USAHA BPR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021