DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 12 /POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank secara cepat;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian laporan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

PENJELASAN UMUM I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengacu pada pedoman penyusunan Laporan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.
(2)Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
(4)Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.

BAB II

LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

Pasal 4

Laporan terdiri atas:

a.Laporan harian;
b.Laporan mingguan;
c.Laporan bulanan;
d.Laporan triwulanan;
e.Laporan semesteran;
f.Laporan tahunan; dan
g.Laporan lain.

Pasal 5

Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:

a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.

Pasal 6

Bank wajib menyampaikan Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
4. d.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
(2)Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
1. a.periode I, meliputi:
  1. 1.Laporan suku bunga dasar kredit; dan
  2. 2.Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
2. b.periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
3. c.periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.
(3)Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.
(4)Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.periode II, terdiri atas:
  1. 1.Laporan liquidity coverage ratio-Bank secara individu; dan
  2. 2.Kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen);
2. b.periode IV, terdiri atas:
  1. 1.Laporan liquidity coverage ratio-Bank secara konsolidasi;
  2. 2.Rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen);
  3. 3.Rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen); dan
  4. 4.Kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen).
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
1. a.periode I yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
2. b.periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
3. c.periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

Pasal 8

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
4. d.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
5. e.untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(2)Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
1. a.periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
2. b.periode IV, meliputi:
  1. 1.Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan
  2. 2.Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
3. c.periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.
(3)Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.
(4)Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.periode I yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu; dan
2. b.periode III yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
1. a.periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
2. b.periode IV, meliputi:
  1. 1.Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;
  2. 2.Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
  3. 3.Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;
3. c.periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.

Pasal 9

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
(2)Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.
(3)Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.
(2)Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
2. b.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank secara cepat;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian laporan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

PENJELASAN UMUM I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengacu pada pedoman penyusunan Laporan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.
(2)Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
(4)Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.

BAB II

LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

Pasal 4

Laporan terdiri atas:

a.Laporan harian;
b.Laporan mingguan;
c.Laporan bulanan;
d.Laporan triwulanan;
e.Laporan semesteran;
f.Laporan tahunan; dan
g.Laporan lain.

Pasal 5

Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:

a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.

Pasal 6

Bank wajib menyampaikan Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
4. d.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
(2)Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
1. a.periode I, meliputi:
  1. 1.Laporan suku bunga dasar kredit; dan
  2. 2.Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
2. b.periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
3. c.periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.
(3)Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.
(4)Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.periode II, terdiri atas:
  1. 1.Laporan liquidity coverage ratio-Bank secara individu; dan
  2. 2.Kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen);
2. b.periode IV, terdiri atas:
  1. 1.Laporan liquidity coverage ratio-Bank secara konsolidasi;
  2. 2.Rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen);
  3. 3.Rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen); dan
  4. 4.Kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen).
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
1. a.periode I yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
2. b.periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
3. c.periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

Pasal 8

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
4. d.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
5. e.untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(2)Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:
1. a.periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
2. b.periode IV, meliputi:
  1. 1.Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan
  2. 2.Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
3. c.periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.
(3)Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.
(4)Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.periode I yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu; dan
2. b.periode III yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing- masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
1. a.periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
2. b.periode IV, meliputi:
  1. 1.Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;
  2. 2.Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
  3. 3.Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;
3. c.periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.

Pasal 9

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;
3. c.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
(2)Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.
(3)Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:
1. a.untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan
2. b.untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.
(2)Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
2. b.untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENJELASAN UMUM I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENJELASAN UMUM I.1 JENIS DAN PERIODE LAPORAN Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL II.1 LAPORAN PUBLIKASI BULANAN Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tahun 2020