DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 63/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, perlu dilakukan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur kelompok informasi, posisi data, periode, dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; www.peraturan.go.id 2020, No.297
d.bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN. www.peraturan.go.id 2020, No.297

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5.Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor perbankan.
6.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No.297

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 3

(1)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.
(2)Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
(4)Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Laporan terstruktur; dan
b.Laporan tidak terstruktur. www.peraturan.go.id 2020, No.297

BAB II

LAPORAN TERSTRUKTUR

Pasal 5

(1)Laporan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas 4 (empat) kelompok informasi.
(2)Kelompok informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kelompok informasi keuangan;
2. b.kelompok informasi risiko dan permodalan;
3. c.kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
4. d.kelompok informasi data pokok.
(3)Posisi data penyampaian Laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan:
1. a.harian;
2. b.mingguan;
3. c.bulanan;
4. d.triwulanan;
5. e.semesteran; dan
6. f.tahunan.

Pasal 6

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur harian secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan www.peraturan.go.id 2020, No.297 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf b dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur mingguan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
4. d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur bulanan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No.297

Pasal 9

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf d dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
4. d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; www.peraturan.go.id 2020, No.297
  2. 2.31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
5. e.periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan
6. f.periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur triwulanan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf e dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: www.peraturan.go.id 2020, No.297
  1. 1.15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur semesteran secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, perlu dilakukan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur kelompok informasi, posisi data, periode, dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; www.peraturan.go.id 2020, No.297
d.bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN. www.peraturan.go.id 2020, No.297

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5.Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor perbankan.
6.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No.297

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 3

(1)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.
(2)Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
(4)Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Laporan terstruktur; dan
b.Laporan tidak terstruktur. www.peraturan.go.id 2020, No.297

BAB II

LAPORAN TERSTRUKTUR

Pasal 5

(1)Laporan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas 4 (empat) kelompok informasi.
(2)Kelompok informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kelompok informasi keuangan;
2. b.kelompok informasi risiko dan permodalan;
3. c.kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
4. d.kelompok informasi data pokok.
(3)Posisi data penyampaian Laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan:
1. a.harian;
2. b.mingguan;
3. c.bulanan;
4. d.triwulanan;
5. e.semesteran; dan
6. f.tahunan.

Pasal 6

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur harian secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan www.peraturan.go.id 2020, No.297 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf b dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur mingguan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
4. d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur bulanan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No.297

Pasal 9

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf d dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
4. d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; www.peraturan.go.id 2020, No.297
  2. 2.31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
5. e.periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
  2. 2.15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
  3. 3.15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
  4. 4.15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan
6. f.periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur triwulanan secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan terstruktur semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf e dengan ketentuan untuk:
1. a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  1. 1.31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
2. b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: www.peraturan.go.id 2020, No.297
  1. 1.15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
3. c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
  1. 1.tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
  2. 2.akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
(2)Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan terstruktur semesteran secara lengkap dan akurat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok informasi untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

LAPORAN TERSTRUKTUR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

LAPORAN TERSTRUKTUR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 Tahun 2019