DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 14/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan LJKNB yang meliputi 7 aspek, yaitu: 1) batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penerapan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakancountercyclical dampak penyebaranCOVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKANCOUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Pembiayaan adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LJKNB dengan debitur, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
3.Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB.
4.Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 2

LJKNB meliputi:

1.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:

a.perusahaan asuransi;
b.perusahaan reasuransi;
c.perusahaan asuransi syariah;
d.perusahaan reasuransi syariah;
e.perusahaan pialang asuransi;
f.perusahaan pialang reasuransi; dan
g.perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
2. 3.lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan;
b.perusahaan pembiayaan syariah;
c.perusahaan modal ventura;
d.perusahaan modal ventura syariah; dan
e.perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; dan
1. 4.lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
a.perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
b.lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
d.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
e.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
f.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Pasal 3

(1)Kebijakancountercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
1. a.batas waktu penyampaian laporan berkala;
2. b.pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. c.penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
4. d.perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
5. e.perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
6. f.pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
7. g.kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(2)Penerapan kebijakancountercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
(3)Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakancountercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
(4)Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakancountercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam rangka pengambilan kebijakancountercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

BAB II

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Pasal 4

(1)Selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
1. a.14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan;
2. b.1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran; dan
3. c.2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.
(2)Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dilakukan melalui:
1. a.tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.tatap muka dengan mediavideo conference.
(2)Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan mediavideo conference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(3)Presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan mediavideo conference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi:
1. a.calon pihak utama yang tidak dicalonkan oleh LJKNB yang sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
2. b.calon pihak utama yang tidak diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
3. c.calon pihak utama yang tidak diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
4. d.calon pihak utama yang tidak pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi pihak utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas; dan/atau
5. e.calon pihak utama yang memenuhi kriteria selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perlunya klarifikasi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan pengalaman calon pihak utama LJKNB selain calon pemegang saham pengendali LJKNB dan calon pengendali perusahaan perasuransian dilaksanakan sesuai kriteria dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai:

a.pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan mediavideo conference sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
b.kriteria perlunya klarifikasi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB selain calon pemegang saham pengendali LJKNB dan calon pengendali perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PENETAPAN KUALITAS ASET BERUPA PEMBIAYAAN DAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.
(2)Teknis penilaian kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB beserta peraturan pelaksanaannya.
(3)Plafon Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Pasal 9

(1)LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
(2)Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (joint financing) dan pembiayaan penerusan (channeling);
2. b.adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau
3. c.adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
(3)Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
(4)Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.
(5)Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan
2. b.direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pasal 10

(1)LJKNB dapat memberikan Pembiayaan baru kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
(2)Pemberian Pembiayaan baru kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan analisis Pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian.
(3)Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas aset berupa Pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya.
(4)Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Pembiayaan baru dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berlaku penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
2. b.untuk Pembiayaan baru dengan plafon Pembiayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berlaku penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset beserta peraturan pelaksanaannya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tahun 2020