DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 58/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical www.peraturan.go.id 2020, No.287 Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bkoma perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); www.peraturan.go.id 2020, No.287
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.287

a.perusahaan asuransi;
b.perusahaan reasuransi;
c.perusahaan asuransi syariah;
d.perusahaan reasuransi syariah;
e.perusahaan pialang asuransi;
f.perusahaan pialang reasuransi; dan
g.perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
2. 3.lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan;
b.perusahaan pembiayaan syariah;
c.perusahaan modal ventura;
d.perusahaan modal ventura syariah; dan
e.perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
1. 4.lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
a.perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
b.lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai www.peraturan.go.id 2020, No.287 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
d.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
e.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;
f.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
g.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
h.lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
1. 2.Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diubah, Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 5 (lima) huruf yakni h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, ayat (2) Pasal 3 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
1. a.batas waktu penyampaian laporan berkala;
2. b.pelaksanaan penilaian kemampuan dan www.peraturan.go.id 2020, No.287 kepatutan;
3. c.penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
4. d.perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
5. e.perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
6. f.pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti;
7. g.mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
8. h.biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
9. i.kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
10. j.penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
11. k.ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
12. l.kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(2)Penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati- hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. www.peraturan.go.id 2020, No.287
(3)Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
(4)Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(5)Dalam rangka pengambilan kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
1. a.5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
2. b.10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan 4 (empat) bulanan. www.peraturan.go.id 2020, No.287
(2)Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

4.Pasal 7 dihapus.
5.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)LJKNB yang melakukan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a menyampaikan laporan Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
(2)LJKNB yang melakukan restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(3)LJKNB selain lembaga keuangan mikro menyusun laporan: www.peraturan.go.id 2020, No.287
1. a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 1 dalam Lampiran II; dan
2. b.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 2 dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
1. a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format pada laporan keuangan 4 (empat) bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro; dan
2. b.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 3 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan di antara ayat
(1)dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi:
1. a.bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
2. b.bulan April, Agustus, dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.
(1a)LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa www.peraturan.go.id 2020, No.287 Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(1b)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk menyampaikan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan countercyclical selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Penyampaian laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
(3)Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.

7.Pasal 14 dihapus.
8.Pasal 18 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam perhitungan kualitas pendanaan, penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti berupa:
1. a.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
2. b.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
4. d.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, www.peraturan.go.id 2020, No.287 dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
(2)Dalam hal dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti melakukan penilaian atas investasi dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki dana pensiun.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuaria sebelumnya.
(4)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Dihapus.

11.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) pasal, yakni BAB VIIA dengan Pasal 20A dan Pasal 20B, BAB VIIB dengan Pasal 20C, BAB VIIC dengan Pasal 20D, BAB VIID dengan Pasal 20E, BAB VIIE dengan Pasal 20F, dan BAB VIIF dengan Pasal 20G, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.287 BAB VIIA MEKANISME KOMUNIKASI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 20A

(1)Pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui:
1. a.tatap muka langsung secara fisik; atau
2. b.tatap muka dengan media video conference.
(2)Rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio.

Pasal 20B

(1)Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan
2. b.tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan www.peraturan.go.id 2020, No.287 dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(2)Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik;
2. b.memiliki surat pernyataan dari:
  1. 1.penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan
  2. 2.direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a www.peraturan.go.id 2020, No.287 untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik;
3. c.memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
1. d.memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa:
  1. 1.calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  2. 2.calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan;
2. e.melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait:
  1. 1.penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan
  2. 2.pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
3. f.menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
(3)Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda www.peraturan.go.id 2020, No.287 tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
1. a.perasuransian;
2. b.transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik;
3. c.perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
4. d.anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
(5)Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik.
(6)Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis. www.peraturan.go.id 2020, No.287 BAB VIIB BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat mengalokasikan biaya pengembangan dan pelatihan pegawai kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical www.peraturan.go.id 2020, No.287 Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bkoma perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); www.peraturan.go.id 2020, No.287
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.287

a.perusahaan asuransi;
b.perusahaan reasuransi;
c.perusahaan asuransi syariah;
d.perusahaan reasuransi syariah;
e.perusahaan pialang asuransi;
f.perusahaan pialang reasuransi; dan
g.perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
2. 3.lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan;
b.perusahaan pembiayaan syariah;
c.perusahaan modal ventura;
d.perusahaan modal ventura syariah; dan
e.perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
1. 4.lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
a.perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
b.lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai www.peraturan.go.id 2020, No.287 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
d.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
e.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;
f.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
g.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
h.lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
1. 2.Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diubah, Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 5 (lima) huruf yakni h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, ayat (2) Pasal 3 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
1. a.batas waktu penyampaian laporan berkala;
2. b.pelaksanaan penilaian kemampuan dan www.peraturan.go.id 2020, No.287 kepatutan;
3. c.penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
4. d.perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
5. e.perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
6. f.pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti;
7. g.mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
8. h.biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
9. i.kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
10. j.penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
11. k.ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
12. l.kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
(2)Penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati- hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. www.peraturan.go.id 2020, No.287
(3)Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
(4)Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(5)Dalam rangka pengambilan kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
1. a.5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
2. b.10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan 4 (empat) bulanan. www.peraturan.go.id 2020, No.287
(2)Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

4.Pasal 7 dihapus.
5.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)LJKNB yang melakukan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a menyampaikan laporan Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
(2)LJKNB yang melakukan restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(3)LJKNB selain lembaga keuangan mikro menyusun laporan: www.peraturan.go.id 2020, No.287
1. a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 1 dalam Lampiran II; dan
2. b.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 2 dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
1. a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format pada laporan keuangan 4 (empat) bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro; dan
2. b.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 3 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan di antara ayat
(1)dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi:
1. a.bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
2. b.bulan April, Agustus, dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.
(1a)LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa www.peraturan.go.id 2020, No.287 Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(1b)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk menyampaikan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan countercyclical selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Penyampaian laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
(3)Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.

7.Pasal 14 dihapus.
8.Pasal 18 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam perhitungan kualitas pendanaan, penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti berupa:
1. a.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
2. b.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
4. d.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, www.peraturan.go.id 2020, No.287 dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
(2)Dalam hal dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti melakukan penilaian atas investasi dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki dana pensiun.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuaria sebelumnya.
(4)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Dihapus.

11.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) pasal, yakni BAB VIIA dengan Pasal 20A dan Pasal 20B, BAB VIIB dengan Pasal 20C, BAB VIIC dengan Pasal 20D, BAB VIID dengan Pasal 20E, BAB VIIE dengan Pasal 20F, dan BAB VIIF dengan Pasal 20G, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.287 BAB VIIA MEKANISME KOMUNIKASI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 20A

(1)Pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui:
1. a.tatap muka langsung secara fisik; atau
2. b.tatap muka dengan media video conference.
(2)Rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio.

Pasal 20B

(1)Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan
2. b.tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan www.peraturan.go.id 2020, No.287 dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(2)Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik;
2. b.memiliki surat pernyataan dari:
  1. 1.penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan
  2. 2.direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a www.peraturan.go.id 2020, No.287 untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik;
3. c.memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
1. d.memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa:
  1. 1.calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  2. 2.calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan;
2. e.melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait:
  1. 1.penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan
  2. 2.pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
3. f.menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
(3)Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda www.peraturan.go.id 2020, No.287 tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
1. a.perasuransian;
2. b.transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik;
3. c.perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
4. d.anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
(5)Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik.
(6)Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis. www.peraturan.go.id 2020, No.287 BAB VIIB BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 20C

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 20C

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020