DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Nomor: 17 /POJK.03/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.03/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

2.Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikecualikan untuk:

a.pembukaan kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
b.Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan/atau
c.Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Untuk perimbangan penyebaran Jaringan Kantor Bank, Bank yang membuka Jaringan Kantor Bank di Zona 1 dan/atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diimbangi dengan Pembukaan Jaringan Kantor di Zona 5 dan/atau Zona 6 dalam jumlah tertentu.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUKU 3 dan BUKU 4 serta pelaksanaannya wajib memenuhi ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.
(3)Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi:
1. a.Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan
2. b.Bank yang melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan penyebaran Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Bank yang membuka Jaringan Kantor Bank di Zona 5 dan/atau Zona 6 sejak peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank berlaku yaitu tanggal 2 Januari 2013, dapat menggunakan Jaringan Kantor Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Bank tersebut untuk memenuhi kewajiban perimbangan penyebaran Jaringan Kantor Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 139 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 /POJK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.03/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK I. UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit atau pembiayaan Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dimaksud difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, diperlukan kebijakan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 12A

Ayat (1) Rumah yaitu rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Ayat (2) Contoh: Sesuai Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, bagi BUKU 2 wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif paling tinggi 12% (dua belas persen) dari portofolio total kredit atau pembiayaan yang dimiliki oleh Bank. Besaran 12% (dua belas persen) dimaksud diperoleh dari 20% (dua puluh persen) x 60% (enam puluh persen). Dalam hal Bank memiliki portofolio total kredit atau pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Bank dapat memperhitungkan portofolio kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah paling banyak sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dimaksud (12% x Rp1.000.000.000.000,00). Angka 2

Pasal 25

Huruf a Kantor fungsional yaitu kantor fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah. Huruf b Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pemerintah kota. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan ekonomi daerah. Huruf c Cukup jelas. Angka 3

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pemerintah kota. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan ekonomi daerah. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 34A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6242

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.03/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

2.Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikecualikan untuk:

a.pembukaan kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
b.Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan/atau
c.Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Untuk perimbangan penyebaran Jaringan Kantor Bank, Bank yang membuka Jaringan Kantor Bank di Zona 1 dan/atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diimbangi dengan Pembukaan Jaringan Kantor di Zona 5 dan/atau Zona 6 dalam jumlah tertentu.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUKU 3 dan BUKU 4 serta pelaksanaannya wajib memenuhi ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.
(3)Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi:
1. a.Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan
2. b.Bank yang melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan penyebaran Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pasal 12A

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 34A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6242