DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022

Nomor: 17/POJK.04/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan perilaku manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi agar sesuai dengan perilaku manajer investasi yang berlaku di masyarakat pasar modal dan prinsip internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
4.Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
5.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
6.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
7.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 8.Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi tim pengelola investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
2. 9.Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
3. 10.Koordinator Fungsi Kepatuhan adalah direksi atau pegawai Manajer Investasi yang bertugas mengkoordinir hal yang terkait dengan kepatuhan Manajer Investasi.
4. 11.Rabat adalah pengembalian dalam bentuk tunai dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
5. 12.Komisi Non Tunai adalah pemberian kepada Manajer Investasi dalam bentuk barang dan/atau fasilitas dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
6. 13.Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 14.Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.
8. 15.Manajemen Risiko Likuiditas adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas portofolio investasi yang dikelola Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
9. 16.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
10. 17.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Pasal 2

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip:

a.independensi;
b.integritas;
c.profesionalisme;
d.mengutamakan kepentingan Produk Investasi;
e.pengawasan dan pengendalian;
f.kecukupan sumber daya;
g.perlindungan aset Produk Investasi;
h.keterbukaan informasi;
i.benturan kepentingan;
j.perlindungan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
k.kepatuhan.

Pasal 3

(1)Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KETERBUKAAN KEPENTINGAN, MANFAAT, SERTA RABAT DAN KOMISI NON TUNAI

Pasal 4

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

a.pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh nasabah dalam perjanjian;
b.pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
1. 1.direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya di tangan nasabah; atau
2. 2.diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi;
c.pengungkapan yang dilakukan mencantumkan atau menyebutkan risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul; dan
d.terdapat pernyataan dari Manajer Investasi dan nasabah terkait pemahaman risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul.

Pasal 5

(1)Pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi:
1. a.ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak Afiliasi-nya sejak mulai menjadi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada Manajer Investasi; dan www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
2. b.setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak Afiliasi-nya sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh Pihak dimaksud selama menjadi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada Manajer Investasi.
(2)Dalam hal Manajer Investasi telah melakukan Penawaran Umum saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama.
(3)Anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
1. a.yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.nomine atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:
1. a.melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Produk Investasi akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan, mengurangi kerugian, dan/atau menghindari kerugian;
2. b.melakukan transaksi silang dengan Produk Investasi Manajer Investasi; dan/atau
3. c.menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK

Pasal 6

Fungsi kepatuhan Manajer Investasi mengkoordinasikan:

a.pengungkapan kepentingan atau kepemilikan pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
b.pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

(1)Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite Investasi tersebut.
(2)Dalam hal seluruh anggota Komite Investasi memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi, Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelaksanaan rapat Komite Investasi.

Pasal 8

Manajer Investasi wajib mengutamakan kepentingan Produk Investasi di atas kepentingan:

a.Manajer Investasi;
b.Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
c.Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 9

(1)Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh:
1. a.Manajer Investasi kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
2. b.Pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
(2)Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas pemberitahuan secara tertulis sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

Fungsi kepatuhan Manajer Investasi mengkoordinasikan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan perilaku manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi agar sesuai dengan perilaku manajer investasi yang berlaku di masyarakat pasar modal dan prinsip internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
4.Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
5.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
6.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
7.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 8.Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi tim pengelola investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
2. 9.Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
3. 10.Koordinator Fungsi Kepatuhan adalah direksi atau pegawai Manajer Investasi yang bertugas mengkoordinir hal yang terkait dengan kepatuhan Manajer Investasi.
4. 11.Rabat adalah pengembalian dalam bentuk tunai dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
5. 12.Komisi Non Tunai adalah pemberian kepada Manajer Investasi dalam bentuk barang dan/atau fasilitas dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
6. 13.Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 14.Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.
8. 15.Manajemen Risiko Likuiditas adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas portofolio investasi yang dikelola Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah.
9. 16.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
10. 17.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Pasal 2

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip:

a.independensi;
b.integritas;
c.profesionalisme;
d.mengutamakan kepentingan Produk Investasi;
e.pengawasan dan pengendalian;
f.kecukupan sumber daya;
g.perlindungan aset Produk Investasi;
h.keterbukaan informasi;
i.benturan kepentingan;
j.perlindungan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
k.kepatuhan.

Pasal 3

(1)Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KETERBUKAAN KEPENTINGAN, MANFAAT, SERTA RABAT DAN KOMISI NON TUNAI

Pasal 4

a.pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh nasabah dalam perjanjian;
b.pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
1. 1.direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya di tangan nasabah; atau
2. 2.diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi;
c.pengungkapan yang dilakukan mencantumkan atau menyebutkan risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul; dan
d.terdapat pernyataan dari Manajer Investasi dan nasabah terkait pemahaman risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul.

Pasal 5

(1)Pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi:
1. a.ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak Afiliasi-nya sejak mulai menjadi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada Manajer Investasi; dan www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
2. b.setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak Afiliasi-nya sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh Pihak dimaksud selama menjadi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada Manajer Investasi.
(2)Dalam hal Manajer Investasi telah melakukan Penawaran Umum saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama.
(3)Anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
1. a.yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.nomine atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:
1. a.melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Produk Investasi akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan, mengurangi kerugian, dan/atau menghindari kerugian;
2. b.melakukan transaksi silang dengan Produk Investasi Manajer Investasi; dan/atau
3. c.menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari. www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK

Pasal 6

Fungsi kepatuhan Manajer Investasi mengkoordinasikan:

a.pengungkapan kepentingan atau kepemilikan pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
b.pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine, dan/atau Pihak Afiliasi-nya yang merupakan Pihak dimana pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

(1)Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite Investasi tersebut.
(2)Dalam hal seluruh anggota Komite Investasi memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi, Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelaksanaan rapat Komite Investasi.

Pasal 8

Manajer Investasi wajib mengutamakan kepentingan Produk Investasi di atas kepentingan:

a.Manajer Investasi;
b.Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
c.Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 9

(1)Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh:
1. a.Manajer Investasi kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
2. b.Pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). www.peraturan.go.id 2022, No.20/OJK
(2)Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas pemberitahuan secara tertulis sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

Fungsi kepatuhan Manajer Investasi mengkoordinasikan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KETERBUKAAN KEPENTINGAN, MANFAAT, SERTA RABAT DAN KOMISI NON TUNAI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KETERBUKAAN KEPENTINGAN, MANFAAT, SERTA RABAT DAN KOMISI NON TUNAI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015