DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 2/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan terkait manajemen risiko diversifikasi Efek dalam portofolio investasi reksa dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sudah tidak sesuai dengan upaya peningkatan perlindungan terhadap investor Reksa Dana sehingga perlu diubah; 2020, No.6
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF. 2020, No.6 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
1. a.Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
2. b.Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
3. c.Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
4. d.Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
5. e.Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; 2020, No.6
6. f.Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
7. g.Efek derivatif; dan/atau
8. h.Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.diterbitkan oleh:
  1. 1.Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. 2.anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. 3.Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  4. 4.Pemerintah Republik Indonesia;
  5. 5.Pemerintah Daerah; dan/atau
  6. 6.Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
2. b.memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
3. c.diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. d.informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum 2020, No.6 telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
5. e.diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
6. f.masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3)Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.diperdagangkan di:
  1. 1.Bursa Efek; atau
  2. 2.luar Bursa Efek, dengan ketentuan: a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu- waktu pada nilai wajar;
2. b.memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
  1. 1.Efek; atau
  2. 2.Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2020, No.6 a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
3. c.tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud;
(4)Reksa Dana dengan jenis Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi dilarang berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

2.Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
1. a.memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. b.memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
3. c.memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di 2020, No.6 Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. d.memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
5. e.memiliki Efek derivatif:
  1. 1.yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. 2.dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
6. f.memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
7. g.memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; 2020, No.6
8. h.memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
9. i.memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. j.memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. k.memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
12. l.membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
13. m.terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek 2020, No.6 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. n.terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
15. o.terlibat dalam transaksi marjin;
16. p.menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
17. q.memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. r.membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  1. 1.Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. 2.terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
19. s.terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
20. t.membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. 1.Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi 2020, No.6 Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. 2.Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
21. u.terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
1. a.Sertifikat Bank Indonesia;
2. b.Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. c.Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pasal II

1.Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah berinvestasi pada Efek dari calon atau pemegang 2020, No.6 Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
2.Reksa Dana terproteksi yang telah berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dilarang melakukan penambahan investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
3.Reksa Dana Terproteksi yang telah berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan terkait manajemen risiko diversifikasi Efek dalam portofolio investasi reksa dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sudah tidak sesuai dengan upaya peningkatan perlindungan terhadap investor Reksa Dana sehingga perlu diubah; 2020, No.6
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF. 2020, No.6 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
1. a.Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
2. b.Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
3. c.Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
4. d.Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
5. e.Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; 2020, No.6
6. f.Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
7. g.Efek derivatif; dan/atau
8. h.Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.diterbitkan oleh:
  1. 1.Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. 2.anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. 3.Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  4. 4.Pemerintah Republik Indonesia;
  5. 5.Pemerintah Daerah; dan/atau
  6. 6.Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
2. b.memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
3. c.diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. d.informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum 2020, No.6 telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
5. e.diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
6. f.masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3)Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.diperdagangkan di:
  1. 1.Bursa Efek; atau
  2. 2.luar Bursa Efek, dengan ketentuan: a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu- waktu pada nilai wajar;
2. b.memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
  1. 1.Efek; atau
  2. 2.Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2020, No.6 a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
3. c.tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud;
(4)Reksa Dana dengan jenis Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi dilarang berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

2.Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
1. a.memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. b.memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
3. c.memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di 2020, No.6 Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. d.memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
5. e.memiliki Efek derivatif:
  1. 1.yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. 2.dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
6. f.memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
7. g.memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; 2020, No.6
8. h.memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
9. i.memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. j.memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. k.memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
12. l.membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
13. m.terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek 2020, No.6 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. n.terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
15. o.terlibat dalam transaksi marjin;
16. p.menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
17. q.memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. r.membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  1. 1.Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. 2.terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
19. s.terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
20. t.membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. 1.Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi 2020, No.6 Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. 2.Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
21. u.terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
1. a.Sertifikat Bank Indonesia;
2. b.Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. c.Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pasal II

1.Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah berinvestasi pada Efek dari calon atau pemegang 2020, No.6 Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
2.Reksa Dana terproteksi yang telah berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dilarang melakukan penambahan investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
3.Reksa Dana Terproteksi yang telah berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023