DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu tentang : a. Kebijakan penyelesaian permasalahan sejumlah Reksa Dana melalui asset settlement dengan nasabahnya melalui mekanisme in kind redemption, serta pembubaran-likuidasi Reksa Dana. b. Ketentuan yang berkaitan dengan penerapan fitur “share class” dalam Reksa Dana. c. Ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Bagi Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri. d. Penerapan redemption Reksa Dana melalui rekening IFUA dan rekening lain sesuai peraturan perundangan. e. Penggunaan virtual account dalam transaksi elektronik Reksa Dana. f. Relaksasi penurunan peringkat portofolio investasi serta restrukturisasi Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455) diubah sebagai berikut:

1.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pelaksanaan penghitungan Nilai Pasar Wajar, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbasis Efek luar negeri berlaku ketentuan:

a.batasan waktu kewajiban penghitungan dan penyampaian Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana berbasis Efek luar negeri;
b.Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya;
c.batasan waktu kewajiban penyampaian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dilakukan Bank Kustodian Reksa Dana terbuka paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat melalui surat kabar harian berperedaran nasional sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka, tidak berlaku bagi Reksa Dana berbasis Efek luar negeri;
d.penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib:
1. 1.disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 13.00 WIB hari bursa berikutnya; dan
2. 2.diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Manajer Investasi atau Bank Kustodian pada 1 (satu) hari bursa di Indonesia berikutnya;
e.batasan waktu kewajiban penyampaian laporan Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri yang dilakukan Bank Kustodian Reksa Dana terbuka pada setiap hari bursa kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana tidak berlaku bagi penyampaian laporan Reksa Dana berbasis Efek luar negeri; dan
f.Bank Kustodian Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana berbasis Efek luar negeri kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
a.Laporan Aset dan Liabilitas Reksa Dana tercantum dalam Lampiran I;
b.Laporan Operasi Reksa Dana tercantum dalam Lampiran II;
c.Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana tercantum dalam Lampiran III; dan
d.Laporan Portofolio Reksa Dana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana setiap hari paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bank Kustodian wajib memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan atau likuidasi Reksa Dana disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
(2)Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.rekening bank;
2. b.rekening uang elektronik;
3. c.rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
4. d.rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan melalui Perusahaan Efek;
5. e.rekening Efek dalam hal serah terima aset (in kind redemption); dan
6. f.rekening lainnya.
  1. 3.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi Reksa Dana memenuhi kondisi:
1. a.mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi Reksa Dana;
2. b.menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
3. c.Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
4. d.perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
5. e.keadaan darurat;
6. f.Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
7. g.dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
8. h.turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
9. i.pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
10. j.terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
(2)Manajer Investasi atau pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset, tidak memilih jenis portofolio yang dapat diserahkan sebagai pemenuhan pembelian kembali Unit Penyertaan.
(3)Persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif atau berupa persetujuan masing-masing pemegang Unit Penyertaan berdasar dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
(4)Dalam pelaksanaan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Kustodian wajib memastikan:
1. a.terdapat persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan; dan
2. b.serah aset disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
  1. 4.Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
(2)Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Unit Penyertaan; atau
2. b.dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Unit Penyertaan.
(3)Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem pengelolaan investasi terpadu.
(4)Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
2. b.nama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Bank Kustodian;
3. c.nomor single investor identification;
4. d.tanggal penerbitan surat atau bukti konfirmasi;
5. e.tanggal transaksi;
6. f.nomor rekening Investor Fund Unit Account;
7. g.jenis transaksi;
8. h.biaya transaksi, dalam hal terdapat biaya transaksi;
9. i.Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi;
10. j.jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan;
11. k.jumlah Unit Penyertaan yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi; dan
12. l.jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Reksa Dana kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan:
1. a.paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
2. b.paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
3. c.laporan memuat informasi paling sedikit:
  1. 1.nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
  2. 2.jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
  3. 3.tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
  4. 4.tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.
(2)Penyampaian laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem pengelolaan investasi terpadu.

6.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebetan rekening bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:
1. a.virtual account yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
2. b.inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.
(4)Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
1. a.memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggunaan virtual account yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan/atau layanan transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.memastikan bahwa virtual account dibuat dengan atas nama masing-masing pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
3. c.memastikan virtual account selalu berada pada zero balance pada akhir hari bursa dengan segera meneruskan dana hasil transaksi pembelian Reksa Dana ke rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
4. d.memiliki standar operasional prosedur dan manajemen risiko yang memadai terkait penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik; dan
5. e.memiliki perjanjian tertulis dengan para pihak yang terkait dengan operasional penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit:
  1. 1.identitas masing-masing pihak;
  2. 2.hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  3. 3.jangka waktu perjanjian;
  4. 4.mekanisme penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik;
  5. 5.ketentuan dalam hal terdapat perselisihan; dan
  6. 6.ketentuan pengakhiran perjanjian.
(5)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana harus menyampaikan:
1. a.dokumen yang memuat informasi virtual account dibuat dengan atas nama masing-masing pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
2. b.dokumen yang memuat informasi virtual account selalu berada pada zero balance pada akhir hari bursa dengan segera meneruskan dana hasil transaksi pembelian Reksa Dana ke rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
3. c.standar operasional prosedur dan manajemen risiko Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memadai terkait penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik; dan
4. d.perjanjian tertulis Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan para pihak yang terkait dengan operasional penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit:
  1. 1.identitas masing-masing pihak;
  2. 2.hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  3. 3.jangka waktu perjanjian;
  4. 4.mekanisme penggunaan virtual account oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik;
  5. 5.ketentuan dalam hal terdapat perselisihan; dan
  6. 6.ketentuan pengakhiran perjanjian.
(6)Dalam memproses permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.melakukan penelaahan atas data dan informasi pada dokumen permohonan;
2. b.meminta para pihak untuk melakukan presentasi; dan/atau
3. c.meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan.
(7)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyetujui atau menolak permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8)Atas permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari bursa.
(9)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat berupa:
1. a.persetujuan;
2. b.penolakan; atau
3. c.konfirmasi permintaan tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan.
  1. 7.Diantara huruf d dan huruf e Pasal 45 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi hal sebagai berikut:

a.dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c.diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
d.total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut- turut; d1. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut- turut; dan/atau
e.Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
1. 8.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, Manajer Investasi wajib:

a.menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b;
b.menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
1. 1.dana; dan/atau
2. 2.aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b; dan
c.membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
1. 1.akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. 2.laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.
3. 9.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Manajer Investasi wajib:
1. a.mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
2. b.menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan:
  1. 1.dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  2. 2.aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. c.menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen:
  1. 1.pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. 2.laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. 3.akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
1. a.apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
2. b.pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 15A

Pasal 22

Pasal 24A

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 15A

Pasal 22

Pasal 24A

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020