DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Nomor: 23 /POJK.03/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkat risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap pengaturan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan arah kebijakan pengembangan bank pembiayaan rakyat syariah sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS.
7.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
8.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

(1)BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. d.sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
1. a.Risiko kredit;
2. b.Risiko operasional;
3. c.Risiko kepatuhan;
4. d.Risiko likuiditas;
5. e.Risiko reputasi; dan
6. f.Risiko strategis.
(2)BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 4

BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3. c.mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan 2) eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b.memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
c.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
d.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1) yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 8

Kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

a.penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS;
b.penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c.penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d.penetapan penilaian peringkat Risiko;
e.penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi; dan
f.penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Kecukupan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
2. b.dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang memadai.
(2)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.limit secara keseluruhan;
2. b.limit per jenis Risiko; dan
3. c.limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1)BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
1. a.sistem informasi manajemen yang memadai; dan
2. b.laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPRS.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkat risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap pengaturan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan arah kebijakan pengembangan bank pembiayaan rakyat syariah sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS.
7.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
8.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

(1)BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. d.sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
1. a.Risiko kredit;
2. b.Risiko operasional;
3. c.Risiko kepatuhan;
4. d.Risiko likuiditas;
5. e.Risiko reputasi; dan
6. f.Risiko strategis.
(2)BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 4

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3. c.mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan 2) eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b.memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
c.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
d.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1) yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 8

Kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

a.penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS;
b.penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c.penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d.penetapan penilaian peringkat Risiko;
e.penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi; dan
f.penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Kecukupan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
2. b.dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang memadai.
(2)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.limit secara keseluruhan;
2. b.limit per jenis Risiko; dan
3. c.limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1)BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
1. a.sistem informasi manajemen yang memadai; dan
2. b.laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPRS.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011