DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola TI BPR dan BPR Syariah, arsitektur TI BPR dan BPR syariah, penerapan manajemen risiko penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah, ketahanan dan kemanan siber, penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR syariah, aplikasi inti perbankan dan penempatan sistem elektronik, pengelolaann data dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah, pengendalian dan audit intern BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah, pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi potensi risiko terkait pemanfaatan teknologi informasi, diperlukan penguatan pengaturan aspek tata kelola, manajemen risiko, serta ketahanan dan keamanan siber dalam penyelenggaraan teknologi informasi sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3.Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5.Aplikasi Inti Perbankan adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk penginian data dalam pembukuan BPR atau BPR Syariah, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporan.
6.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
7.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8.Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar BPR atau BPR Syariah dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
9.Direksi adalah direksi bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
10.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.

BAB II

TATA KELOLA TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 2

(1)BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI.
(2)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah mempertimbangkan faktor paling sedikit:
1. a.strategi dan tujuan bisnis BPR dan BPR Syariah;
2. b.skala usaha dan kompleksitas bisnis BPR dan BPR Syariah;
3. c.peran TI bagi BPR dan BPR Syariah;
4. d.metode pengadaan sumber daya TI;
5. e.risiko dan permasalahan terkait TI;
6. f.praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional; dan
7. g.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah melakukan kegiatan paling sedikit:
1. a.perencanaan dan pelaksanaan aktivitas yang mendukung kegiatan penyelenggaraan TI;
2. b.implementasi penyelenggaraan TI secara optimal agar dapat terintegrasi dalam proses bisnis BPR dan BPR Syariah; dan
3. c.penyediaan dukungan operasional TI kepada seluruh pengguna layanan TI.

Pasal 3

BPR dan BPR Syariah wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi:

a.Direksi;
b.Dewan Komisaris; dan
c.pejabat eksekutif atau pegawai yang menangani penyelenggaraan TI, terkait dengan penerapan tata kelola TI.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit:

a.menetapkan rencana pengembangan TI dan pengadaan TI BPR dan BPR Syariah;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan TI yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI;
c.memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan TI dan upaya peningkatannya; dan
d.memastikan bahwa:
1. 1.TI yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR dan BPR Syariah;
2. 2.tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis BPR dan BPR Syariah secara efektif dan efisien;
3. 3.tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna TI; dan
4. 4.kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI diterapkan secara efektif.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit:

a.mengarahkan dan memantau rencana pengembangan TI dan pengadaan TI BPR dan BPR Syariah yang bersifat mendasar;
b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah; dan
c.mengarahkan dan memantau penerapan tata kelola TI BPR dan BPR Syariah.

Pasal 6

(1)BPR dan BPR Syariah wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI.
(2)Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
1. a.wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI;
2. b.pengembangan dan pengadaan;
3. c.operasional TI;
4. d.jaringan komunikasi;
5. e.pengamanan informasi;
6. f.Rencana Pemulihan Bencana;
7. g.audit intern TI; dan
8. h.penggunaan pihak penyedia jasa TI.
(3)BPR dan BPR Syariah wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 7

(1)BPR dan BPR Syariah wajib menunjuk satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI.
(2)Satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada fungsi operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
(3)Penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aktivitas paling sedikit:
1. a.perencanaan kebutuhan infrastruktur TI;
2. b.penyusunan atau pengembangan TI;
3. c.pengoperasian TI; dan
4. d.pemantauan atas kegiatan penyelenggaraan TI.
(4)BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital wajib memiliki satuan kerja penyelenggaraan TI yang dipimpin oleh pejabat eksekutif.
(5)Satuan kerja penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas TI BPR dan BPR Syariah.
(6)Satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, kepatuhan, dan/atau audit intern.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penerapan tata kelola TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (4), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
2. b.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
3. c.penurunan tingkat kesehatan.

BAB III

ARSITEKTUR TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 10

(1)BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital wajib memiliki arsitektur TI.
(2)BPR dan BPR Syariah dalam menyusun arsitektur TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
(3)BPR dan BPR Syariah wajib melakukan penginian terhadap arsitektur TI sesuai dengan prosedur dan kebijakan BPR dan BPR Syariah.
(4)Arsitektur TI dan perubahan arsitektur TI yang telah dilakukan penginian disetujui oleh Direksi BPR dan BPR Syariah.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

ARSITEKTUR TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

ARSITEKTUR TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 Tahun 2016