DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 42 /POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya untuk memperoleh dan menyediakan informasi perkreditan;
c.bahwa saat ini penyelenggaraan sistem informasi perkreditan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup data penyediaan dana yang bersumber dari lembaga keuangan dan menghasilkan informasi perkreditan yang bersifat standar;
d.bahwa untuk meminimalisasi asimetris informasi untuk mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit oleh lembaga keuangan, menurunkan potensi terjadinya adverse selection dan moral hazard dalam penyediaan dana, mengurangi kredit bermasalah, mendorong penurunan biaya akuisisi kredit, mendorong penerapan penetapan harga berbasis risiko dan jaminan reputasi (reputational collateral), serta meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif, diperlukan perluasan cakupan pertukaran dan pengelolaan data perkreditan yang juga bersumber dari nonlembaga keuangan, serta tersedianya ragam produk dan layanan informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah;
e.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan informasi perkreditan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi yang mencakup data dari lembaga keuangan dan data nonlembaga keuangan;

f.bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah diperlukan pengembangan pengelolaan informasi perkreditan yang dilakukan oleh pihak lain selain Otoritas Jasa Keuangan;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2.Informasi Perkreditan adalah produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh LPIP secara tertulis, lisan, atau dengan metode lain, yang bersumber dari data kredit dan data lain yang dimiliki oleh LPIP.
3.Data Kredit adalah data mengenai kondisi fasilitas penyediaan dana, pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank, dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
4.Data Lain adalah data selain Data Kredit yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangan.
5.Debitur atau Nasabah adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana dan/atau kewajiban keuangan.
6.Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana yang diterima oleh Debitur atau Nasabah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan.

BAB II

KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 2

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri atas:

a.menghimpun Data Kredit dan/atau Data Lain; dan
b.mengolah Data Kredit dan/atau Data Lain, untuk menghasilkan Informasi Perkreditan.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPIP dapat menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori Debitur atau Nasabah:
1. a.ritel;
2. b.komersial;
3. c.usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
4. d.lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik yang bersifat individu maupun agregat, memuat:

a.kelayakan Debitur atau Nasabah untuk memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana;
b.rekam jejak reputasi Debitur atau Nasabah dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana;
c.kemampuan Debitur atau Nasabah untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana;
d.karakter Debitur atau Nasabah; dan
e.informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan Debitur atau Nasabah.

BAB III

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 5

(1)Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bentuk hukum LPIP harus berupa perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Sumber dana untuk kepemilikan LPIP:
1. a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
2. b.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
(3)LPIP wajib mencadangkan sebagian dari laba perseroan untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
(4)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber dana kepemilikian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama LPIP beroperasi.

Pasal 7

(1)Pemegang saham LPIP harus berbentuk badan hukum Indonesia.
(2)Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
1. a.badan hukum Indonesia; atau
2. b.badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing secara kemitraan.
(3)Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan.
(4)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepemilikan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selama LPIP beroperasi.

Pasal 8

(1)Kepemilikan saham LPIP oleh setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling tinggi 51% (lima puluh satu persen) dari modal disetor.
(2)Batas maksimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.
(3)Dalam hal pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga memiliki saham di LPIP lain, total kepemilikan saham terhadap seluruh LPIP yang dimiliki paling tinggi 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 9

Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
c.tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

Pasal 10

(1)Direksi dan dewan komisaris LPIP harus memenuhi persyaratan:
1. a.integritas, paling sedikit memiliki:
  1. 1.akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  3. 3.komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perseroan;
  4. 4.komitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
  5. 5.komitmen untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi;
2. b.kompetensi, paling sedikit mencakup:
  1. 1.pengetahuan di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
  2. 2.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam mengembangkan LPIP;
3. c.reputasi keuangan, paling sedikit mencakup:
  1. 1.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  2. 2.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan.
(2)Paling sedikit salah satu direksi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan.
(3)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama LPIP beroperasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya untuk memperoleh dan menyediakan informasi perkreditan;
c.bahwa saat ini penyelenggaraan sistem informasi perkreditan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup data penyediaan dana yang bersumber dari lembaga keuangan dan menghasilkan informasi perkreditan yang bersifat standar;
d.bahwa untuk meminimalisasi asimetris informasi untuk mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit oleh lembaga keuangan, menurunkan potensi terjadinya adverse selection dan moral hazard dalam penyediaan dana, mengurangi kredit bermasalah, mendorong penurunan biaya akuisisi kredit, mendorong penerapan penetapan harga berbasis risiko dan jaminan reputasi (reputational collateral), serta meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif, diperlukan perluasan cakupan pertukaran dan pengelolaan data perkreditan yang juga bersumber dari nonlembaga keuangan, serta tersedianya ragam produk dan layanan informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah;
e.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan informasi perkreditan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi yang mencakup data dari lembaga keuangan dan data nonlembaga keuangan;

f.bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah diperlukan pengembangan pengelolaan informasi perkreditan yang dilakukan oleh pihak lain selain Otoritas Jasa Keuangan;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2.Informasi Perkreditan adalah produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh LPIP secara tertulis, lisan, atau dengan metode lain, yang bersumber dari data kredit dan data lain yang dimiliki oleh LPIP.
3.Data Kredit adalah data mengenai kondisi fasilitas penyediaan dana, pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank, dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
4.Data Lain adalah data selain Data Kredit yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangan.
5.Debitur atau Nasabah adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana dan/atau kewajiban keuangan.
6.Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana yang diterima oleh Debitur atau Nasabah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan.

BAB II

KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 2

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri atas:

a.menghimpun Data Kredit dan/atau Data Lain; dan
b.mengolah Data Kredit dan/atau Data Lain, untuk menghasilkan Informasi Perkreditan.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPIP dapat menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori Debitur atau Nasabah:
1. a.ritel;
2. b.komersial;
3. c.usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
4. d.lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik yang bersifat individu maupun agregat, memuat:

a.kelayakan Debitur atau Nasabah untuk memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana;
b.rekam jejak reputasi Debitur atau Nasabah dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana;
c.kemampuan Debitur atau Nasabah untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana;
d.karakter Debitur atau Nasabah; dan
e.informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan Debitur atau Nasabah.

BAB III

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 5

(1)Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bentuk hukum LPIP harus berupa perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Sumber dana untuk kepemilikan LPIP:
1. a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
2. b.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
(3)LPIP wajib mencadangkan sebagian dari laba perseroan untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
(4)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber dana kepemilikian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama LPIP beroperasi.

Pasal 7

(1)Pemegang saham LPIP harus berbentuk badan hukum Indonesia.
(2)Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
1. a.badan hukum Indonesia; atau
2. b.badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing secara kemitraan.
(3)Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan.
(4)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepemilikan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selama LPIP beroperasi.

Pasal 8

(1)Kepemilikan saham LPIP oleh setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling tinggi 51% (lima puluh satu persen) dari modal disetor.
(2)Batas maksimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.
(3)Dalam hal pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga memiliki saham di LPIP lain, total kepemilikan saham terhadap seluruh LPIP yang dimiliki paling tinggi 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 9

Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
c.tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

Pasal 10

(1)Direksi dan dewan komisaris LPIP harus memenuhi persyaratan:
1. a.integritas, paling sedikit memiliki:
  1. 1.akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  3. 3.komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perseroan;
  4. 4.komitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
  5. 5.komitmen untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi;
2. b.kompetensi, paling sedikit mencakup:
  1. 1.pengetahuan di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
  2. 2.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam mengembangkan LPIP;
3. c.reputasi keuangan, paling sedikit mencakup:
  1. 1.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  2. 2.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan.
(2)Paling sedikit salah satu direksi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan.
(3)LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama LPIP beroperasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 Tahun 2022