DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 Tahun 2022

Nomor: 5/POJK.03/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan informasi perkreditan diperlukan lembaga pengelola informasi perkreditan yang mampu menjalankan bisnis secara berkesinambungan melalui penataan kelembagaan, pelaksanaan tata kelola yang baik, penguatan perlindungan kepada para pemangku 2022, No.77 kepentingan, dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
c.bahwa dengan adanya perkembangan dinamika industri lembaga pengelola informasi perkreditan, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi lembaga pengelola informasi perkreditan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2022, No.77 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2.Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana yang diterima oleh debitur atau nasabah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Debitur atau Nasabah adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dan/atau kewajiban keuangan.
4.Data Kredit atau Pembiayaan adalah data mengenai kondisi Fasilitas Penyediaan Dana Debitur atau Nasabah.
5.Data Lain adalah data selain Data Kredit atau Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangan termasuk pola perilaku Debitur atau Nasabah.
6.Informasi Perkreditan adalah produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh LPIP secara tertulis, 2022, No.77 lisan, atau dengan metode lain, yang bersumber dari Data Kredit atau Pembiayaan dan Data Lain yang dihimpun dan diolah oleh LPIP.
7.Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan.
8.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LPIP.

BAB II

KEGIATAN USAHA LPIP

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri atas:
1. a.menghimpun dan mengolah Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain;
2. b.memberikan jasa pemeringkatan terhadap Debitur atau Nasabah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain; dan
3. c.menghasilkan Informasi Perkreditan yang memiliki nilai tambah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain.
(2)LPIP dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)LPIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan sementara kegiatan usaha tertentu; dan/atau
2. b.penghentian pemberian Data Kredit atau Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2022, No.77
(5)Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 3

Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, baik yang bersifat individu maupun agregat, paling sedikit memuat:

a.karakter dan rekam jejak Debitur atau Nasabah;
b.kemampuan Debitur atau Nasabah untuk memenuhi kewajiban;
c.informasi statistik untuk perencanaan, pengembangan usaha, dan penentuan kebijakan;
d.informasi untuk pengukuran kinerja dan pemantauan profil risiko Debitur atau Nasabah; dan
e.informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai calon Debitur atau Nasabah.

BAB III

KELEMBAGAAN LPIP

Pasal 4

(1)Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Badan hukum LPIP harus berupa perseroan terbatas.

Pasal 5

(1)Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 2022, No.77
(2)Sumber dana modal disetor untuk mendirikan LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
2. b.tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
(3)Sumber dana untuk peningkatan setoran modal LPIP dapat berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung LPIP.
(4)Selama LPIP beroperasi, LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai:
1. a.permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3).

Pasal 6

LPIP wajib menjaga nilai modal bersih sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum.

Pasal 7

LPIP wajib mencadangkan sebagian dari laba perseroan untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)LPIP wajib menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk: 2022, No.77
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
3. c.penanganan benturan kepentingan;
4. d.penerapan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, audit ekstern, dan pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota LPIP;
5. e.rencana bisnis tahunan LPIP; dan
6. f.transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi.
(3)LPIP wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagai bagian dari laporan tahunan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan cakupan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
(2)Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pihak Utama pengendali; dan
2. b.Pihak Utama pengurus.
(3)Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.
(4)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan: 2022, No.77
1. a.integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
2. b.integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Persyaratan integritas bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling sedikit:

a.cakap melakukan perbuatan hukum;
b.memiliki akhlak dan moral yang baik;
c.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LPIP yang sehat;
e.menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi Debitur atau Nasabah; dan
f.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan informasi perkreditan diperlukan lembaga pengelola informasi perkreditan yang mampu menjalankan bisnis secara berkesinambungan melalui penataan kelembagaan, pelaksanaan tata kelola yang baik, penguatan perlindungan kepada para pemangku 2022, No.77 kepentingan, dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
c.bahwa dengan adanya perkembangan dinamika industri lembaga pengelola informasi perkreditan, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi lembaga pengelola informasi perkreditan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2022, No.77 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2.Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana yang diterima oleh debitur atau nasabah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Debitur atau Nasabah adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dan/atau kewajiban keuangan.
4.Data Kredit atau Pembiayaan adalah data mengenai kondisi Fasilitas Penyediaan Dana Debitur atau Nasabah.
5.Data Lain adalah data selain Data Kredit atau Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangan termasuk pola perilaku Debitur atau Nasabah.
6.Informasi Perkreditan adalah produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh LPIP secara tertulis, 2022, No.77 lisan, atau dengan metode lain, yang bersumber dari Data Kredit atau Pembiayaan dan Data Lain yang dihimpun dan diolah oleh LPIP.
7.Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan.
8.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LPIP.

BAB II

KEGIATAN USAHA LPIP

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri atas:
1. a.menghimpun dan mengolah Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain;
2. b.memberikan jasa pemeringkatan terhadap Debitur atau Nasabah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain; dan
3. c.menghasilkan Informasi Perkreditan yang memiliki nilai tambah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain.
(2)LPIP dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)LPIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan sementara kegiatan usaha tertentu; dan/atau
2. b.penghentian pemberian Data Kredit atau Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2022, No.77
(5)Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 3

Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, baik yang bersifat individu maupun agregat, paling sedikit memuat:

a.karakter dan rekam jejak Debitur atau Nasabah;
b.kemampuan Debitur atau Nasabah untuk memenuhi kewajiban;
c.informasi statistik untuk perencanaan, pengembangan usaha, dan penentuan kebijakan;
d.informasi untuk pengukuran kinerja dan pemantauan profil risiko Debitur atau Nasabah; dan
e.informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai calon Debitur atau Nasabah.

BAB III

KELEMBAGAAN LPIP

Pasal 4

(1)Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Badan hukum LPIP harus berupa perseroan terbatas.

Pasal 5

(1)Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 2022, No.77
(2)Sumber dana modal disetor untuk mendirikan LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
2. b.tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
(3)Sumber dana untuk peningkatan setoran modal LPIP dapat berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung LPIP.
(4)Selama LPIP beroperasi, LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai:
1. a.permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3).

Pasal 6

LPIP wajib menjaga nilai modal bersih sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum.

Pasal 7

LPIP wajib mencadangkan sebagian dari laba perseroan untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)LPIP wajib menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk: 2022, No.77
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
3. c.penanganan benturan kepentingan;
4. d.penerapan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, audit ekstern, dan pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota LPIP;
5. e.rencana bisnis tahunan LPIP; dan
6. f.transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi.
(3)LPIP wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagai bagian dari laporan tahunan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan cakupan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
(2)Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pihak Utama pengendali; dan
2. b.Pihak Utama pengurus.
(3)Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.
(4)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan: 2022, No.77
1. a.integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
2. b.integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Persyaratan integritas bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling sedikit:

a.cakap melakukan perbuatan hukum;
b.memiliki akhlak dan moral yang baik;
c.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
d.memiliki komitmen terhadap pengembangan LPIP yang sehat;
e.menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi Debitur atau Nasabah; dan
f.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA LPIP

Pasal 2

Pasal 3

KELEMBAGAAN LPIP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA LPIP

Pasal 2

Pasal 3

KELEMBAGAAN LPIP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019