DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 45/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan;
c.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan penyesuaian kembalipengaturan terhadap konglomerasi keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 2020, No.237

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN. 2020, No.237

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2.Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3.Pengendalian adalahsuatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
5.Piagam Korporasi adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:
1. a.total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah); dan
2. b.kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.
(2)2 (dua) atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 2020, No.237 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Konglomerasi Keuangan.
(3)Aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah) sehingga tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Konglomerasi Keuangan tetap memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.

Pasal 3

Perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4

(1)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
1. a.perusahaan anak; dan/atau
2. b.perusahaan terelasi beserta perusahaan anak.
(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi jenis LJK:
1. a.bank;
2. b.perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; 2020, No.237
3. c.perusahaan pembiayaan; dan/atau
4. d.perusahaan efek.

BAB III

PIAGAM KORPORASI

Pasal 5

(1)Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.
(2)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat paling sedikit:
1. a.tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
2. b.struktur Konglomerasi Keuangan; dan
3. c.tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
(3)Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(4)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajibditandatangani oleh:
1. a.direksi Entitas Utama; dan
2. b.direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
(5)Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat
(4)dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
(6)Dalam hal direksi Entitas Utama dan/atau direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 2020, No.237 Pasal 6
(1)Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal31 Desember 2020 untuk pertama kali.
(2)Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani.
(3)Bagi LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok yang memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan setelah tanggal 31Desember 2020, wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
(4)Dalam hal tanggal15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, dokumen Piagam Korporasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan cq pengawas Entitas Utama melalui:
1. a.Departemen atau Direktorat Pengawasan setiap Lembaga Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yangEntitas Utamaberada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
2. b.Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Konglomerasi Keuangan yangEntitas Utamaberkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
(6)Entitas Utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan Piagam Korporasi setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2020, No.237 dan/atauayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.

Pasal 8

Bagi Konglomerasi Keuangan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kewajiban penyampaian laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah beralih dari Entitas Utama menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bank yang menjadi pemegang saham pengendali atau bank yang ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Pasal 9

Bagi Konglomerasi Keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tetap merupakan Konglomerasi Keuangan dan melaksanakan seluruh kewajiban sebagai Konglomerasi 2020, No.237 Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan Desember 2020.

Pasal 10

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 5 ayat (6), dan/atauPasal 6 ayat (6) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a.Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348); dan
b.Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan;
c.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan penyesuaian kembalipengaturan terhadap konglomerasi keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 2020, No.237

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN. 2020, No.237

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2.Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3.Pengendalian adalahsuatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
5.Piagam Korporasi adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:
1. a.total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah); dan
2. b.kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.
(2)2 (dua) atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 2020, No.237 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Konglomerasi Keuangan.
(3)Aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari Rp100.000.000.000.000,00(seratus triliun rupiah) sehingga tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Konglomerasi Keuangan tetap memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.

Pasal 3

Perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4

(1)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
1. a.perusahaan anak; dan/atau
2. b.perusahaan terelasi beserta perusahaan anak.
(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi jenis LJK:
1. a.bank;
2. b.perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; 2020, No.237
3. c.perusahaan pembiayaan; dan/atau
4. d.perusahaan efek.

BAB III

PIAGAM KORPORASI

Pasal 5

(1)Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.
(2)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat paling sedikit:
1. a.tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
2. b.struktur Konglomerasi Keuangan; dan
3. c.tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
(3)Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(4)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajibditandatangani oleh:
1. a.direksi Entitas Utama; dan
2. b.direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
(5)Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat
(4)dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
(6)Dalam hal direksi Entitas Utama dan/atau direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 2020, No.237 Pasal 6
(1)Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal31 Desember 2020 untuk pertama kali.
(2)Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani.
(3)Bagi LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok yang memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan setelah tanggal 31Desember 2020, wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
(4)Dalam hal tanggal15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, dokumen Piagam Korporasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5)Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan cq pengawas Entitas Utama melalui:
1. a.Departemen atau Direktorat Pengawasan setiap Lembaga Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yangEntitas Utamaberada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
2. b.Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Konglomerasi Keuangan yangEntitas Utamaberkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
(6)Entitas Utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan Piagam Korporasi setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2020, No.237 dan/atauayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a.Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348); dan
b.Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024