DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 46/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap 2020, No.249 ketentuan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur.
2.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur, 2020, No.249 termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
4.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 2020, No.249
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
11.Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12.Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
1. a.pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.refinancing atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; 2020, No.249
3. c.pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
4. d.kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
5. e.kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
(2)Pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk pemberian Pembiayaan dengan kriteria:
1. a.paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada; dan
3. c.dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur.
(3)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari pemerintah terhadap:
1. a.kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
2. b.pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
1. a.pemberian dukungan kredit; 2020, No.249
2. b.pemberian jasa konsultasi;
3. c.penyertaan modal dan/atau
4. d.upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
(5)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau dengan membentuk UUS.
(6)enyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
2. b.tidak mengandung hal yang diharamkan;
3. c.dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Untuk dapat melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memenuhi persyaratan:
1. a.rencana untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; 2020, No.249
3. c.memenuhi ketentuan gearing ratio; dan
4. d.tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.mekanisme;
2. b.penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
3. c.analisis prospek usaha;
4. d.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. e.contoh perjanjian yang akan digunakan, dari kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang akan ditawarkan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. c.analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur, yang diajukan.
(5)Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, 2020, No.249 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(6)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 4

(1)Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
1. a.infrastruktur transportasi;
2. b.Infrastruktur jalan;
3. c.infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. d.infrastruktur air minum;
5. e.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. f.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. g.infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. h.infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. i.infrastruktur ketenagalistrikan;
10. j.infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
11. k.infrastruktur konservasi energi;
12. l.infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. m.infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. n.infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
15. o.infrastruktur kawasan;
16. p.infrastruktur pariwisata;
17. q.infrastruktur kesehatan;
18. r.infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
19. s.infrastruktur perumahan rakyat;
20. t.infrastruktur bangunan negara; dan 2020, No.249
21. u.infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING

Pasal 5

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang dimiliki oleh pihak selain:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.warga negara asing;
3. c.badan hukum Indonesia;
4. d.badan hukum asing;
5. e.pemerintah pusat; dan/atau
6. f.pemerintah daerah.
(2)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya melalui transaksi di bursa efek. 2020, No.249

Pasal 7

(1)Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.
(2)Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
1. a.penyetoran modal pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.pembelian saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
3. c.penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 8

(1)Setiap PSP wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Calon PSP yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai PSP.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2020, No.249 mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

(1)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2)Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
1. a.bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
2. b.bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang berasal dari:
1. a.kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
2. b.pinjaman.
(4)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.
(5)Rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada saat pengajuan izin usaha.
(6)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi 2020, No.249 pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2)Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
(3)Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
1. a.tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau
2. b.terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui.
(4)Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2020, No.249

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap 2020, No.249 ketentuan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur.
2.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur, 2020, No.249 termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
4.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 2020, No.249
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
11.Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12.Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
1. a.pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.refinancing atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; 2020, No.249
3. c.pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
4. d.kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
5. e.kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
(2)Pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk pemberian Pembiayaan dengan kriteria:
1. a.paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada; dan
3. c.dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur.
(3)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari pemerintah terhadap:
1. a.kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
2. b.pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
1. a.pemberian dukungan kredit; 2020, No.249
2. b.pemberian jasa konsultasi;
3. c.penyertaan modal dan/atau
4. d.upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
(5)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau dengan membentuk UUS.
(6)enyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
2. b.tidak mengandung hal yang diharamkan;
3. c.dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Untuk dapat melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memenuhi persyaratan:
1. a.rencana untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; 2020, No.249
3. c.memenuhi ketentuan gearing ratio; dan
4. d.tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.mekanisme;
2. b.penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
3. c.analisis prospek usaha;
4. d.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. e.contoh perjanjian yang akan digunakan, dari kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang akan ditawarkan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. c.analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur, yang diajukan.
(5)Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, 2020, No.249 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(6)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 4

(1)Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
1. a.infrastruktur transportasi;
2. b.Infrastruktur jalan;
3. c.infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. d.infrastruktur air minum;
5. e.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. f.infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. g.infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. h.infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. i.infrastruktur ketenagalistrikan;
10. j.infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
11. k.infrastruktur konservasi energi;
12. l.infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. m.infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. n.infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
15. o.infrastruktur kawasan;
16. p.infrastruktur pariwisata;
17. q.infrastruktur kesehatan;
18. r.infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
19. s.infrastruktur perumahan rakyat;
20. t.infrastruktur bangunan negara; dan 2020, No.249
21. u.infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING

Pasal 5

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang dimiliki oleh pihak selain:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.warga negara asing;
3. c.badan hukum Indonesia;
4. d.badan hukum asing;
5. e.pemerintah pusat; dan/atau
6. f.pemerintah daerah.
(2)Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya melalui transaksi di bursa efek. 2020, No.249

Pasal 7

(1)Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.
(2)Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
1. a.penyetoran modal pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. b.pembelian saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
3. c.penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 8

(1)Setiap PSP wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Calon PSP yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai PSP.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2020, No.249 mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

(1)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2)Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
1. a.bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
2. b.bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang berasal dari:
1. a.kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
2. b.pinjaman.
(4)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.
(5)Rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada saat pengajuan izin usaha.
(6)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi 2020, No.249 pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2)Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
(3)Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
1. a.tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau
2. b.terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui.
(4)Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2020, No.249

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024