DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pengawasan terfhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO), kelembagaan dan kepengurusan, penyelenggaraan usaha, sumber pendanaan, penyertaan dan penempatan dana, penilaian tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal, penerapan strategi antrifraud serta perlindungan konsumen dan masyarakat, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berlaku, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 217); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
2.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Perusahaan dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
4.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
7.Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
11.Tingkat Kesehatan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12.Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN TERHADAP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Pasal 2

Perusahaan dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan.
(2)Ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelembagaan dan kepengurusan;
2. b.penyelenggaraan usaha;
3. c.sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana;
4. d.penilaian Tingkat Kesehatan;
5. e.penetapan status pengawasan;
6. f.penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan pelindungan konsumen;
7. g.pelaporan;
8. h.aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. i.aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui:

a.pengawasan tidak langsung; dan/atau
b.pengawasan langsung.

Pasal 5

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui analisis atas:

a.laporan berkala, laporan insidental, dan/atau laporan lainnya yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b.informasi lainnya.

Pasal 6

(1)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan.
(2)Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
(2)Dalam hal Perusahaan membuka atau menutup kantor di luar kantor pusat, Perusahaan wajib melaporkan pembukaan atau penutupan kantor di luar kantor pusat secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan atau penutupan.

Pasal 8

(1)Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
1. a.keuangan, administrasi, dan akuntansi;
2. b.pemasaran, Pembiayaan, dan investasi;
3. c.manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
4. d.penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain;
5. e.pengelolaan sistem informasi;
6. f.layanan edukasi dan pelindungan konsumen; dan
7. g.pengendalian fraud.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.
(3)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
(4)Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Perusahaan wajib memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan proyek.
(6)Perusahaan dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung paling sedikit sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang pelaksanaannya wajib melalui UUS.
(2)Perusahaan wajib mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan secara terpisah.
(3)UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.melakukan pembukuan secara terpisah;
2. b.mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
3. c.mempunyai pimpinan UUS yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  2. 2.tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama;
  3. 3.mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah; dan
  4. 4.tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan, dan
4. d.mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 10

(1)Perusahaan yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan debitur dan kreditur.
(3)Dalam penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memberitahukan rencana penutupan UUS kepada debitur dan kreditur;
2. b.menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur;
3. c.menyelesaikan keberatan dari debitur dan kreditur, apabila terdapat keberatan dari debitur dan kreditur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
(5)Untuk memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.rancangan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
2. b.alasan penutupan UUS;
3. c.daftar penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama debitur, nominal berdasarkan Prinsip Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
4. d.prosedur penyelesaian hak dan kewajiban UUS.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 Tahun 2020