DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022

Nomor: 6/POJK.07/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini sektor jasa keuangan yang dalam perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan;
c.bahwa untuk menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Otoritas Jasa 2022, No.99 Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.
3.Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain 2022, No.99 nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
4.Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.
5.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
6.Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
7.Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan 2022, No.99 bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
8.Pegawai adalah semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan/atau gaji dari PUJK.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

a.edukasi yang memadai;
b.keterbukaan dan transparansi informasi;
c.perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
d.perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
e.penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri atas:

1.Bank Umum;
2.Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat;
3.Perantara Pedagang Efek;
4.Manajer Investasi;
5.Dana Pensiun;
6.Perusahaan Asuransi;
7.Perusahaan Reasuransi;
8.Perusahaan Pembiayaan;
9.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
10.Perusahaan Modal Ventura;
11.Perusahaan Pergadaian Pemerintah; 2022, No.99
12.Pergadaian Swasta;
13.Perusahaan Penjaminan;
14.Lembaga Keuangan Mikro;
15.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
16.Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang- undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 4

(1)PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
(2)PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen.

Pasal 5

(1)PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2)Untuk memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:
1. a.menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
2. b.meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau 2022, No.99
3. c.melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3)Terhadap Konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan yang meliputi:
1. a.meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen dan PUJK; dan/atau
2. b.meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 6

(1)PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
(2)Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas:
1. a.desain produk dan/atau layanan;
2. b.penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
3. c.penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
4. d.pemasaran produk dan/atau layanan;
5. e.penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
6. f.pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
7. g.penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.
(3)Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
2. b.layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
3. c.perlindungan aset Konsumen;
4. d.perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; 2022, No.99
5. e.informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
6. f.mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

Pasal 7

(1)PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:
1. a.memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
2. b.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.
(2)PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK.

Pasal 8

(1)PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.
(2)Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.
(3)Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK. 2022, No.99
(4)Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.

Pasal 9

(1)PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan literasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 10

PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini sektor jasa keuangan yang dalam perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan;
c.bahwa untuk menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Otoritas Jasa 2022, No.99 Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.
3.Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain 2022, No.99 nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
4.Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.
5.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
6.Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
7.Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan 2022, No.99 bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
8.Pegawai adalah semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan/atau gaji dari PUJK.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

a.edukasi yang memadai;
b.keterbukaan dan transparansi informasi;
c.perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
d.perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
e.penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri atas:

1.Bank Umum;
2.Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat;
3.Perantara Pedagang Efek;
4.Manajer Investasi;
5.Dana Pensiun;
6.Perusahaan Asuransi;
7.Perusahaan Reasuransi;
8.Perusahaan Pembiayaan;
9.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
10.Perusahaan Modal Ventura;
11.Perusahaan Pergadaian Pemerintah; 2022, No.99
12.Pergadaian Swasta;
13.Perusahaan Penjaminan;
14.Lembaga Keuangan Mikro;
15.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
16.Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang- undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 4

(1)PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
(2)PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen.

Pasal 5

(1)PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2)Untuk memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:
1. a.menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
2. b.meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau 2022, No.99
3. c.melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3)Terhadap Konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan yang meliputi:
1. a.meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen dan PUJK; dan/atau
2. b.meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 6

(1)PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
(2)Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas:
1. a.desain produk dan/atau layanan;
2. b.penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
3. c.penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
4. d.pemasaran produk dan/atau layanan;
5. e.penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
6. f.pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
7. g.penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.
(3)Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
2. b.layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
3. c.perlindungan aset Konsumen;
4. d.perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; 2022, No.99
5. e.informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
6. f.mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

Pasal 7

(1)PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:
1. a.memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
2. b.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.
(2)PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK.

Pasal 8

(1)PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.
(2)Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.
(3)Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK. 2022, No.99
(4)Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.

Pasal 9

(1)PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan literasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 10

PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari calon Konsumen dan/atau Konsumen.