DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016

Nomor: 76/POJK.07/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung;
c.bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan;
d.bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
e.bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukan SALINAN OTORITAS JASA KEUANGAN pemberdayaan masyarakat dan sinergi dari Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3.Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4.Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5.Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7.Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8.Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9.Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10.Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

(1)PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
(2)Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

a.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
b.perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

a.Edukasi Keuangan; dan
b.pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
(2)Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.terencana dan terukur;
2. b.berorientasi pada pencapaian;
3. c.berkelanjutan; dan
4. d.kolaborasi.
(3)PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
(2)Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.jenis industri jasa keuangan;
3. c.produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
  1. 1.manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
  2. 2.hak dan kewajiban Konsumen;
  3. 3.cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
  4. 4.informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
4. d.perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
(3)Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:
1. a.memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;
2. b.membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan
3. c.mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.
(2)Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan database materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

(1)PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
(2)Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
1. a.nama kegiatan;
2. b.tujuan kegiatan;
3. c.bentuk pelaksanaan;
4. d.metode pelaksanaan;
5. e.materi;
6. f.sasaran dan jumlah peserta;
7. g.jadwal dan wilayah;
8. h.frekuensi pelaksanaan;
9. i.sumber dan jumlah biaya;
10. j.metode dan sarana pengukuran; dan
11. k.parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.
(3)Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) PUJK.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung;
c.bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan;
d.bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
e.bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukan SALINAN OTORITAS JASA KEUANGAN pemberdayaan masyarakat dan sinergi dari Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3.Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4.Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5.Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7.Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8.Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9.Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10.Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

(1)PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
(2)Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

a.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
b.perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

a.Edukasi Keuangan; dan
b.pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
(2)Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.terencana dan terukur;
2. b.berorientasi pada pencapaian;
3. c.berkelanjutan; dan
4. d.kolaborasi.
(3)PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
(2)Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.jenis industri jasa keuangan;
3. c.produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
  1. 1.manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
  2. 2.hak dan kewajiban Konsumen;
  3. 3.cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
  4. 4.informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
4. d.perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
(3)Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:
1. a.memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;
2. b.membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan
3. c.mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.
(2)Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan database materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

(1)PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
(2)Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
1. a.nama kegiatan;
2. b.tujuan kegiatan;
3. c.bentuk pelaksanaan;
4. d.metode pelaksanaan;
5. e.materi;
6. f.sasaran dan jumlah peserta;
7. g.jadwal dan wilayah;
8. h.frekuensi pelaksanaan;
9. i.sumber dan jumlah biaya;
10. j.metode dan sarana pengukuran; dan
11. k.parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.
(3)Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) PUJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023