Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 49
Mengingat 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Pertama Kedudukan
BAB II
Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum. Bagian Kedua Tempat Kedudukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. BAB III LINGKUP KEWENANGAN
BAB III
Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa:
1) melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok tersebut; 2) melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat pada anggota kelompok; 3) menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik; 4) memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau; 5) memindahkan dengan paksa anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan berupa perbudakan atau melakukan perbuatan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.
Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
BAB IV PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN PERKARA Bagian Pertama Penyelidikan
Membuka PDF…