DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Nomor: 35
Tahun: 1999
Ditetapkan: 31 Agustus 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial Badan-badan Peradilan yang berada di masing-masing Departemen sbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tenang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
c.bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan-Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
(2)Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

2.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisIpkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
(2)Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

4.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 147 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN I. UMUM Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara khususnya BAB IV C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan. Peraturan perundang-undangan yang perlu diubah terlebih dahulu adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Untuk meningkatkan check and balance terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan muasi hakim serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim. Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi :

a.pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semua berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
b.pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakimabn kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas :
c.penambahan ketentuan mengenai : 1) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun, namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya; 2) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing" misalnya :
a.bagi Peradilan Militer, antara lain mengenai pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir;
b.bagi Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Angka 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama. Ayat (3) Cukup jelas Angka 3 Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang menmgadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara penyertaan, dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan justiciable tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Dalam waktu perang dimana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisis Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya. Angka 4 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3879

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial Badan-badan Peradilan yang berada di masing-masing Departemen sbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tenang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
c.bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan-Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
(2)Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

2.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisIpkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku.
(2)Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

4.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

a.pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semua berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
b.pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakimabn kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas :
c.penambahan ketentuan mengenai : 1) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun, namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya; 2) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing" misalnya :
a.bagi Peradilan Militer, antara lain mengenai pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir;
b.bagi Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Angka 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama. Ayat (3) Cukup jelas Angka 3 Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang menmgadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara penyertaan, dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan justiciable tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Dalam waktu perang dimana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisis Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya. Angka 4 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3879

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 22

Pasal 40A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (8)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 22

Pasal 40A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (8)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001