DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Nomor: 14
Tahun: 1970
Ditetapkan: 17 Desember 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan undang- undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang- undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Undang undang baru mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 24 dan pasal 25 Undang- undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. X/MPRS/1966 pasal 2 dan pasal 3,
3.Undang-undang No. 6 tahun 1969; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong,

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Pertama : Mencabut : Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedua : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2.

(1)Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
(2)Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 3.
(1)Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang.
(2)Peradilan …
(2)Peradilan Negara meneterapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pasal 4.
(1)Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2)Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
(3)Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar. Pasal 5.
(1)Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang.
(2)Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 6.
(1)Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan Pengadilan selama dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang.
(2)Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang- undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 7

Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang- undang. Pasal 8. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 9.

(1)Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
(2)Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
(3)Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih anjut dengan Undang- undang. BADAN-BADAN PERADILAN DAN AZAS-AZASNYA. Pasal 10.
(1)Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;
1. a.Peradilan Umum;
2. b.Peradilan Agama;
3. c.Peradilan Militer;
4. d.Peradilan Tata Usaha Negara.
(2)Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
(3)Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
(4)Mahkamah Agung ...
(4)Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 11.
(1)Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.
(2)Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri. Pasal 12. Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-undang tersendiri. Pasal 13. Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang. Pasal 14.
(1)Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2)Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 15.
(1)Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang- kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.
(2)Diantara para Hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim anggota sidang.
(3)Sidang ...
(3)Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
(4)Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Penuntut Umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang. Pasal 17.
(1)Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.
(2)Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.
(3)Rapat permusyawaratan Hakim, bersifat rahasia.

Pasal 18

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Pasal 20

Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 21

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 22

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 23

(1)Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2)Tiap putusan Pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta Hakim- hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.
(3)Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera.

Pasal 24

Untuk kepentingan peradilan semua Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

BAB III

HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 25

Semua Pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat- nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Peraturan turunan (31)

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Peraturan turunan (31)

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999