DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1975

Nomor: 10
Tahun: 1975
Ditetapkan: 10 April 1975
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektivitas usaha, dipandang perlu untuk menggabungkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan Perusahaan. Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris Soetrono Prawiroatmodjo Nomor 46 tanggal 18 Mei 1972 dan diperbaiki dengan naskah Nomor 29 tanggal 22 Nopember 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Siti Kamariah Soerjowinoto, S.H. dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Penetapan Nomor Y.A.5/288/8 tanggal 1 Desember 1972; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 :23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun, 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara … Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894), tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk. Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2953);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM BAN DAN KARET PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Pelaksanaan pengalihan bentuk tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungannya dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang dinyatakan bubar pada saat pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2), dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang yang ada pada saat pengalihannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.
(2)Sebagai …
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku Anggota. seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua; dan seorang wakil dari Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang selaku Sekretaris.
(3)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/panitia tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.
(5)Hal-hal lain yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sehubungan dengan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sampai pada saat pembubarannya, dipergunakan sebagai penambahan penyertaan modal Negara dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.
(2)Nilai dari kekayaan Negara tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.

Pasal 4

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub sebagai akibat dari penambahan penyertaan modal Negara tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh Menteri Keuangan atau dilimpahkannya kepada Menteri Perindustrian dengan disertai hak subsititusi, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

…

Pasal 5

Terhitung mulai saat penggabungannya dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. lntirub serta dibubarkannya Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1971 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1975 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, S H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektivitas usaha, dipandang perlu untuk menggabungkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan Perusahaan. Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris Soetrono Prawiroatmodjo Nomor 46 tanggal 18 Mei 1972 dan diperbaiki dengan naskah Nomor 29 tanggal 22 Nopember 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Siti Kamariah Soerjowinoto, S.H. dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Penetapan Nomor Y.A.5/288/8 tanggal 1 Desember 1972; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 :23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun, 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara … Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894), tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk. Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2953);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM BAN DAN KARET PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Pelaksanaan pengalihan bentuk tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungannya dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang dinyatakan bubar pada saat pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 1 ayat (2), dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang yang ada pada saat pengalihannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.
(2)Sebagai …
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku Anggota. seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua; dan seorang wakil dari Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang selaku Sekretaris.
(3)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/panitia tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.
(5)Hal-hal lain yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sehubungan dengan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang sampai pada saat pembubarannya, dipergunakan sebagai penambahan penyertaan modal Negara dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. Intirub.
(2)Nilai dari kekayaan Negara tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.

Pasal 4

BAB IV

…

Pasal 5

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972