Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks4PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pemberian kelonggaran perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan.
Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk-bentuk usahanya menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40), diberikan kelonggaran perpajakan dalam bentuk pembebasan dari pungutan:
Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembebasan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 9 Pebruari 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 TAHUN 1971 tentang PEMBERIAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA YANG DIALIHKAN BENTUK USAHANYA MENJADI PERUSAHAAN JAWATAN DAN PERUSAHAAN PERSEROAN. PENJELASAN UMUM. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dasar pertimbangan untuk menertibkan dan menggolongkan kembali Perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana yang didirikan atas kuasa Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59) ke. dalam ketiga bentuk usaha Negara seperti yang tersebut dalam pasal 1 jo. pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40), adalah untuk memberikan landasan berusaha yang lebih tepat kepada masing-masing usaha Negara yang bersangkutan sesuai dengan sifat bidang usahanya, sehingga dengan demikian akan dapatlah terjamin kelangsungan dan perluasan usaha dari masing-masing usaha Negara tersebut demi perkembangan ekonomi pada umumnya, pembangunan ekonomi Nasional pada khususnya. Dasar pertimbangan tersebut di atas tercermin pula dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang menetapkan bahwa kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan- perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960, yang bentuk usahanya dialihkan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), secara langsung dapat dilanjutkan kegunaannya dalam perusahaan penggantinya itu. Dalam hubungannya dengan pengalihan bentuk-usaha tersebut di atas, yang pada hakekatnya dapat pula diartikan sebagai pengalihan harta-kekayaan Perusahaan Negara yang bersangkutan kepada perusahaan penggantinya itu, dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, belum dimuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah perpajakan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan termaksud. Agar pelaksanaan pengalihan bentuk usaha tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam usaha penertiban dan penggolongan kembali Perusahaan-perusahaan Negara kedalam bentuk-bentuk usaha tersebut dalam pasal 1 jo. pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan perpajakan berkenaan dengan terjadinya pengalihan harta kekayaan dalam rangka pelaksanaan pengalihan bentuk usaha ini. Ketentuan perpajakan tersebut di atas tentunya haruslah diarahkan kepada maksud untuk membantu peningkatan permodalan dari usaha-usaha Negara yang bersangkutan, agar dengan demikian terjaminnya kelangsungan dan perluasan/peningkatan usaha dari usaha-usaha Negara tersebut yang hendak dicapai dalam usaha-usaha penertiban dan penggolongan kembali Perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat tercapai. Sesuai dengan hal ini, maka ketentuan perpajakan termaksud berupa kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang terdiri dari pembebasan pembayaran 4 (empat) jenis pajak Negara, yakni pajak perseroan atas laba likwidasi, pajak penjualan atas penyerahan barang, bea meterai modal atas penambahan modal statuter dan bea balik nama atas harta tetap dan kapal. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, maka pengaturan mengenai ketentuan perpajakan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, ditetapkan dengan suatu peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Untuk membantu peningkatan permodalan dan peningkatan usaha- usaha Perusahaan Negara yang telah dialihkan bentuk usahanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, perlu diberikannya kelonggaran perpajakan berupa pembebasan pembayaran beberapa jenis pajak yang terhutang. Pembebasan pajak tersebut meliputi:
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Pemerintah (PP)