Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2004
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 59
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB ... BAB II PENGALIHAN HAK PVT
BAB II
Hak PVT yang beralih atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicatatkan pada Kantor PVT. Bagian Kedua Syarat Pengalihan Hak PVT
Pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang- ... undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat telah membayar biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang berjalan. Bagian Ketiga Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Pewarisan
(1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena pewarisan pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada ahli waris.
Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada ahli waris atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT. Bagian ... Bagian Keempat Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Hibah
Pemegang hak PVT dapat menghibahkan hak PVT-nya kepada orang atau badan hukum lain.
(1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena hibah dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hibah.
Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hibah atau kepada pihak lain yang menerima hak PVT. Bagian ... Bagian Kelima Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Wasiat
Membuka PDF…
Keputusan Menteri (Kepmen)
Peraturan Daerah (Perda)