Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1972
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 62
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan, ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 20) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 42).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM "LISTRIK NEGARA".
BAB I
(1). Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, dengan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama "Listrik Negara", yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (2). Dengan … (2). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB II ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM
BAB II
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk kepada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
…
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dianggap perlu dapat mengadakan kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Tujuan Perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.
(1). Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:
(2). Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan- peraturan teknis di bidang tenaga listrik. HAK … HAK DAN WEWENANG KHUSUS SERTA TANGGUNG-JAWAB
Perusahaan adalah badan hukum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberi hak dan wewenang khusus serta tanggung- jawab pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Perusahaan diberi wewenang dan tanggung-jawab untuk
c.1. peraturan-pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini; c.2. peraturan … c.2. peraturan-peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, satu dan lainnya guna menjamin keselamatan umum, supply yang teratur, ekonomis dan effisien kepada para konsumen, menjamin adanya koordinasi dan standardisasi dari pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan dan sekaligus memungkinkan pengintegrasiannya ke dalam jaringan umum termasuk peraturan-peraturan mengenai kemungkinan-kemungkinannya setiap badan atau perorangan dapat menyerahkan kepada Perusahaan pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmissi dan distribusi yang mereka miliki.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)