DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972

Nomor: 18
Tahun: 1972
Ditetapkan: 3 Juni 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi termaksud di atas secara maksimal, effektip dan effisien serta ekonomis bagi rakyat dan Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan, ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3.Ordonansi Tahun 1890 (Staatsblad Nomor 19 Tahun 1890) sebagaimana telah berkali-kali diubah yang terakhir dengan Ordonansi Tahun 1934 (Staatsblad Nomor 63 Tahun 1934);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
5.Undang …
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 20) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 42).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM "LISTRIK NEGARA".

BAB I

KETENTUAN PENEGASAN STATUS

Pasal 1

(1). Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, dengan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama "Listrik Negara", yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan …
(2). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
c."Perusahaan" ialah Perusahaan Umum "Listrik Negara" termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini;
d."Direktur Utama" ialah Direktur Utama Perusahaan;
e."Jasa" ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen;
f."Tenaga Listrik" berarti tenaga listrik yang dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan atau dipakai untuk setiap keperluan, kecuali untuk menyalurkan komunikasi atau isyarat listrik;
g."Pusat Pembangkit" berarti setiap tempat untuk pembangkitan tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
h."Jaringan" berarti jaringan tenaga listrik dalam mana semua penghantar dan peralatan dihubungkan secara elektris atau secara magnetis;
i.“konsumen” …
i."Konsumen" ialah mereka yang mendapat tenaga listrik atau mereka yang tempat tinggalnya mempunyai sambungan tenaga listrik dari sesuatu instalasi umum atau instalasi milik Perusahaan;
j."Jalan" berarti setiap jalan raya besar-kecil, lorong, lapangan, halaman, gang atau tempat terbuka, tak terkecuali apakah merupakan jalan terusan atau buntu, di atas mana umum mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang melintasi setiap jembatan umum;
k."Keselamatan Umum" berarti penyingkiran bahaya terhadap khalayak ramai, terhadap barang milik umum dan terhadap semua jalan, jalan kereta api, terusan, galangan kapal, dermaga, pangkalan kapal, jembatan, saluran-saluran gas, saluran-saluran air dan segala perlengkapannya, kawat telepon dan telegrap dan lain-lain alat untuk komunikasi tenaga listrik yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
l."Bahaya" ialah bahaya bagi kesehatan atau bagi nyawa atau anggota badan akibat shock, terbakar atau luka lainnya yang disebabkan karena pembangkitan, transmisi, distribusi atau pemakaian tenaga listrik, juga termasuk bahaya terhadap barang milik dan bahaya kebakaran sebagai akibat tersebut;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk kepada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dianggap perlu dapat mengadakan kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Pasal 6

(1). Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:
1. a.produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
2. b.perencanaan dan pembangunan di bidang tenaga listrik;
3. c.pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik;
4. d.pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik.
(2). Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan- peraturan teknis di bidang tenaga listrik. HAK … HAK DAN WEWENANG KHUSUS SERTA TANGGUNG-JAWAB

Pasal 7

Perusahaan adalah badan hukum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberi hak dan wewenang khusus serta tanggung- jawab pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 8

Perusahaan diberi wewenang dan tanggung-jawab untuk

a.membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi milik Perusahaan, sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;
b.membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian-pembelian yang diperlukan sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;
c.merencanakan/merumuskan dan mengusulkan rancangan peraturan-peraturan untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan dan penetapannya, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, yang berupa : c.1. peraturan-pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini; c.2. peraturan … c.2. peraturan-peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, satu dan lainnya guna menjamin keselamatan umum, supply yang teratur, ekonomis dan effisien kepada para konsumen, menjamin adanya koordinasi dan standardisasi dari pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan dan sekaligus memungkinkan pengintegrasiannya ke dalam jaringan umum termasuk peraturan-peraturan mengenai kemungkinan-kemungkinannya setiap badan atau perorangan dapat menyerahkan kepada Perusahaan pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmissi dan distribusi yang mereka miliki.
d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut pada huruf c.2 Pasal ini;
e.memiliki hak intervensi terhadap pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan yang tidak menjadi milik Perusahaan, sesuai dengan tata-cara dan dalam batas-batas ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut pada huruf c.2 Pasal ini;
f.merencanakan, menentukan dan melaksanakan rencana pembangunan di bidang tenaga-listrik, sesuai dengan kebijaksanaan c.q. kebutuhan Pemerintah dan turut serta dalam pembuatan rencana-rencana umum untuk perkembangan ekonomi dan ketahanan Nasional yang menyangkut kebijaksanaan umum di bidang tenaga listrik;
g.membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pembelian dan/atau penjualan tenaga listrik;
h.menyelenggarakan …
h.menyelenggarakan latihan ketrampilan bagi pegawai- pegawainya dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh Perusahaan dan di mana mungkin untuk pegawai-pegawai Perusahaan lain yang menghasilkan tenaga listrik sendiri dan pemakai-pemakai tenaga listrik lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dan mengambil peranan dalam memberikan nasehat-nasehat teknis di bidang tenaga listrik dan menyelenggarakan penelitian (research);
i.mendirikan bengkel-bengkel untuk reparasi alat-alat tenaga listrik, menyelenggarakan jasa-jasa, antara lain pemeliharaan dan pembelian yang dapat digunakan juga oleh pihak ketiga;
j.mengadakan transaksi-transaksi sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi termaksud di atas secara maksimal, effektip dan effisien serta ekonomis bagi rakyat dan Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan, ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3.Ordonansi Tahun 1890 (Staatsblad Nomor 19 Tahun 1890) sebagaimana telah berkali-kali diubah yang terakhir dengan Ordonansi Tahun 1934 (Staatsblad Nomor 63 Tahun 1934);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
5.Undang …
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 20) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 42).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM "LISTRIK NEGARA".

BAB I

KETENTUAN PENEGASAN STATUS

Pasal 1

(1). Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, dengan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama "Listrik Negara", yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan …
(2). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
c."Perusahaan" ialah Perusahaan Umum "Listrik Negara" termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini;
d."Direktur Utama" ialah Direktur Utama Perusahaan;
e."Jasa" ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen;
f."Tenaga Listrik" berarti tenaga listrik yang dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan atau dipakai untuk setiap keperluan, kecuali untuk menyalurkan komunikasi atau isyarat listrik;
g."Pusat Pembangkit" berarti setiap tempat untuk pembangkitan tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
h."Jaringan" berarti jaringan tenaga listrik dalam mana semua penghantar dan peralatan dihubungkan secara elektris atau secara magnetis;
i.“konsumen” …
i."Konsumen" ialah mereka yang mendapat tenaga listrik atau mereka yang tempat tinggalnya mempunyai sambungan tenaga listrik dari sesuatu instalasi umum atau instalasi milik Perusahaan;
j."Jalan" berarti setiap jalan raya besar-kecil, lorong, lapangan, halaman, gang atau tempat terbuka, tak terkecuali apakah merupakan jalan terusan atau buntu, di atas mana umum mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang melintasi setiap jembatan umum;
k."Keselamatan Umum" berarti penyingkiran bahaya terhadap khalayak ramai, terhadap barang milik umum dan terhadap semua jalan, jalan kereta api, terusan, galangan kapal, dermaga, pangkalan kapal, jembatan, saluran-saluran gas, saluran-saluran air dan segala perlengkapannya, kawat telepon dan telegrap dan lain-lain alat untuk komunikasi tenaga listrik yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
l."Bahaya" ialah bahaya bagi kesehatan atau bagi nyawa atau anggota badan akibat shock, terbakar atau luka lainnya yang disebabkan karena pembangkitan, transmisi, distribusi atau pemakaian tenaga listrik, juga termasuk bahaya terhadap barang milik dan bahaya kebakaran sebagai akibat tersebut;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk kepada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1). Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:
1. a.produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
2. b.perencanaan dan pembangunan di bidang tenaga listrik;
3. c.pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik;
4. d.pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik.
(2). Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan- peraturan teknis di bidang tenaga listrik. HAK … HAK DAN WEWENANG KHUSUS SERTA TANGGUNG-JAWAB

Pasal 7

Pasal 8

Perusahaan diberi wewenang dan tanggung-jawab untuk

a.membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi milik Perusahaan, sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;
b.membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian-pembelian yang diperlukan sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga;
c.merencanakan/merumuskan dan mengusulkan rancangan peraturan-peraturan untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan dan penetapannya, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, yang berupa : c.1. peraturan-pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ini; c.2. peraturan … c.2. peraturan-peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, satu dan lainnya guna menjamin keselamatan umum, supply yang teratur, ekonomis dan effisien kepada para konsumen, menjamin adanya koordinasi dan standardisasi dari pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan dan sekaligus memungkinkan pengintegrasiannya ke dalam jaringan umum termasuk peraturan-peraturan mengenai kemungkinan-kemungkinannya setiap badan atau perorangan dapat menyerahkan kepada Perusahaan pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmissi dan distribusi yang mereka miliki.
d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut pada huruf c.2 Pasal ini;
e.memiliki hak intervensi terhadap pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan yang tidak menjadi milik Perusahaan, sesuai dengan tata-cara dan dalam batas-batas ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut pada huruf c.2 Pasal ini;
f.merencanakan, menentukan dan melaksanakan rencana pembangunan di bidang tenaga-listrik, sesuai dengan kebijaksanaan c.q. kebutuhan Pemerintah dan turut serta dalam pembuatan rencana-rencana umum untuk perkembangan ekonomi dan ketahanan Nasional yang menyangkut kebijaksanaan umum di bidang tenaga listrik;
g.membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pembelian dan/atau penjualan tenaga listrik;
h.menyelenggarakan …
h.menyelenggarakan latihan ketrampilan bagi pegawai- pegawainya dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh Perusahaan dan di mana mungkin untuk pegawai-pegawai Perusahaan lain yang menghasilkan tenaga listrik sendiri dan pemakai-pemakai tenaga listrik lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dan mengambil peranan dalam memberikan nasehat-nasehat teknis di bidang tenaga listrik dan menyelenggarakan penelitian (research);
i.mendirikan bengkel-bengkel untuk reparasi alat-alat tenaga listrik, menyelenggarakan jasa-jasa, antara lain pemeliharaan dan pembelian yang dapat digunakan juga oleh pihak ketiga;
j.mengadakan transaksi-transaksi sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN PENEGASAN STATUS

Pasal 1

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN PENEGASAN STATUS

Pasal 1

ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1973