DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1995

Nomor: 19
Tahun: 1995
Ditetapkan: 28 Juni 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM BAB I…

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2.Benda cagar budaya adalah:

a.benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
b.benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
1. 3.Benda cagar budaya di museum adalah semua koleksi museum berupa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang disimpan, dirawat, diamankan, dan dimanfaatkan di museum.
2. 4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

(1)Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budya di museum bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan nasional.
(2)Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan melalui upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan.

BAB III

PENYIMPANAN

Pasal 3

Benda cagar budaya yang disimpan di museum dapat diperoleh dari hasil penemuan, hibah, imbalan jasa, titipan, atau hasil dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi museum.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan :
1. a.nama benda cagar budaya;
2. b.cara perolehan;
3. c.asal usul benda cagar budaya;
4. d.keterangan lain yang dianggap perlu.
(3)Tata...
(3)Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Penyimpanan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna benda cagar budaya.
(2)Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran atau gudang koleksi.

Pasal 6

(1)Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum diberi nomor dan/atau label.
(2)Tata cara pemberian nomor dan/atau label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Penyimpanan benda cagar budaya pada ruang pameran dimaksudkan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum.
(2)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup.
(3)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
(4)Tata...
(4)Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budya pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Penyimpanan benda cagar budaya pada gudang koleksi hanya dapat dilakukan pada benda cagar budya yang :
1. a.jumlah dan jenisnya banyak;
2. b.sedang dalam penelitian;
3. c.dalam proses untuk disimpan pada ruang pameran;
4. d.karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.
(2)Penempatan benda cagar budaya dalam rangka penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan benda cagar budaya menurut jenis dan/atau unsur bahan yang dikandungnya.
(3)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
(4)Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budaya pada gudang koleksi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Untuk melindungi dari kerusakan, peyimpanan benda cagar budaya di museum harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan yang meliputi persyaratan :
1. a.suhu...
2. a.suhu dan kelembaban;
3. b.cahaya;
4. c.keamanan.
(2)Ketentuan persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV

PERAWATAN

Pasal 10

(1)Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya dari kerusakan baik karena faktor alam atau karena ulah manusia.
(2)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaui pencegahan kerusakan dan/atau penaggulangan kerusakan.

Pasal 11

(1)Pecegahan kerusakan dilakukan dengan cara :
1. a.pengendalian terhadap suhu dan kelembaban;
2. b.pengaturan terhadap pencahayaan;
3. c.pengawetan.
(2)Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jenis dan unsur bahan benda yang bersangkutan.
(3)Tata...
(3)Tata cara Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Penanggulangan kerusakan dilakukan dengan cara :
1. a.mengobati penyakit atau menghilangkan kotoran yang ada;
2. b.memperbaiki kerusakan.
(2)Tata cara penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM BAB I…

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2.Benda cagar budaya adalah:

a.benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
b.benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
1. 3.Benda cagar budaya di museum adalah semua koleksi museum berupa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang disimpan, dirawat, diamankan, dan dimanfaatkan di museum.
2. 4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

(1)Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budya di museum bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan nasional.
(2)Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dilakukan melalui upaya penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan.

BAB III

PENYIMPANAN

Pasal 3

Benda cagar budaya yang disimpan di museum dapat diperoleh dari hasil penemuan, hibah, imbalan jasa, titipan, atau hasil dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi museum.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan :
1. a.nama benda cagar budaya;
2. b.cara perolehan;
3. c.asal usul benda cagar budaya;
4. d.keterangan lain yang dianggap perlu.
(3)Tata...
(3)Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Penyimpanan benda cagar budaya di museum dilakukan dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna benda cagar budaya.
(2)Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran atau gudang koleksi.

Pasal 6

(1)Setiap benda cagar budaya yang disimpan di museum diberi nomor dan/atau label.
(2)Tata cara pemberian nomor dan/atau label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Penyimpanan benda cagar budaya pada ruang pameran dimaksudkan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum.
(2)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup.
(3)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
(4)Tata...
(4)Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budya pada ruang pameran terbuka atau ruang pameran tertutup diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Penyimpanan benda cagar budaya pada gudang koleksi hanya dapat dilakukan pada benda cagar budya yang :
1. a.jumlah dan jenisnya banyak;
2. b.sedang dalam penelitian;
3. c.dalam proses untuk disimpan pada ruang pameran;
4. d.karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.
(2)Penempatan benda cagar budaya dalam rangka penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan benda cagar budaya menurut jenis dan/atau unsur bahan yang dikandungnya.
(3)Penyimpanan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.
(4)Tata cara penyimpanan dan/atau penempatan benda cagar budaya pada gudang koleksi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Untuk melindungi dari kerusakan, peyimpanan benda cagar budaya di museum harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan yang meliputi persyaratan :
1. a.suhu...
2. a.suhu dan kelembaban;
3. b.cahaya;
4. c.keamanan.
(2)Ketentuan persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV

PERAWATAN

Pasal 10

(1)Perawatan benda cagar budaya di museum dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya dari kerusakan baik karena faktor alam atau karena ulah manusia.
(2)Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaui pencegahan kerusakan dan/atau penaggulangan kerusakan.

Pasal 11

(1)Pecegahan kerusakan dilakukan dengan cara :
1. a.pengendalian terhadap suhu dan kelembaban;
2. b.pengaturan terhadap pencahayaan;
3. c.pengawetan.
(2)Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jenis dan unsur bahan benda yang bersangkutan.
(3)Tata...
(3)Tata cara Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Penanggulangan kerusakan dilakukan dengan cara :
1. a.mengobati penyakit atau menghilangkan kotoran yang ada;
2. b.memperbaiki kerusakan.
(2)Tata cara penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2014