DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1979

Nomor: 20
Tahun: 1979
Ditetapkan: 30 Juni 1979
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan tidak adanya eselon pemerintahan tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang, sangat dirasakan lambatnya gerak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan baik karena faktor terbatasnya aparatur pemerintahan, transportasi maupun faktor psikologis;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN SUKAKARYA DAN SUKAJAYA DI WILAYAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II SABANG.

Pasal 1

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan Wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dibagi dalam 2 (dua) Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

a.Wilayah Kecamatan Sukakarya, terdiri dari :
1. 1.Desa (Gampong) Kota Atas.
2. 2.Desa (Gampong) Kota Bawah Barat.
3. 3.Desa (Gampong) Kota Bawah Timur.
4. 4.Desa (Gampong) Iboih.
5. 5.Desa (Gampong) Aneuk Laot.
6. 6.Desa (Gampong) Krueng Raya.
7. 7.Desa (Gampong) Paya Seunara.
8. 8.Desa (Gampong) Batee Sok.
b.Wilayah Kecamatan Sukajaya, terdiri dari :
1. 1.Desa (Gampong) Anoi Itam.
2. 2.Desa (Gampong) Ujung Kareung.
3. 3.Desa (Gampong) Ie Meule.
4. 4.Desa (Gampong) Cot Bak U.
5. 5.Desa (Gampong) Cot Abeuk.
6. 6.Desa (Gampong) Sukadamai.
7. 7.Desa (Gampong) Jaboi.
8. 8.Desa (Gampong) Beurawang.
9. 9.Desa (Gampong) Keuneukai.
10. 10.Desa (Gampong) Paya.

Pasal 2

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukakarya berkedudukan di Sabang.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukajaya berkedudukan di Balohan.

Pasal 3

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

…

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang sebagaimana dimaksud dalama Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1979 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 28

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan tidak adanya eselon pemerintahan tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang, sangat dirasakan lambatnya gerak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan baik karena faktor terbatasnya aparatur pemerintahan, transportasi maupun faktor psikologis;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN SUKAKARYA DAN SUKAJAYA DI WILAYAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II SABANG.

Pasal 1

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan Wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dibagi dalam 2 (dua) Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

a.Wilayah Kecamatan Sukakarya, terdiri dari :
1. 1.Desa (Gampong) Kota Atas.
2. 2.Desa (Gampong) Kota Bawah Barat.
3. 3.Desa (Gampong) Kota Bawah Timur.
4. 4.Desa (Gampong) Iboih.
5. 5.Desa (Gampong) Aneuk Laot.
6. 6.Desa (Gampong) Krueng Raya.
7. 7.Desa (Gampong) Paya Seunara.
8. 8.Desa (Gampong) Batee Sok.
b.Wilayah Kecamatan Sukajaya, terdiri dari :
1. 1.Desa (Gampong) Anoi Itam.
2. 2.Desa (Gampong) Ujung Kareung.
3. 3.Desa (Gampong) Ie Meule.
4. 4.Desa (Gampong) Cot Bak U.
5. 5.Desa (Gampong) Cot Abeuk.
6. 6.Desa (Gampong) Sukadamai.
7. 7.Desa (Gampong) Jaboi.
8. 8.Desa (Gampong) Beurawang.
9. 9.Desa (Gampong) Keuneukai.
10. 10.Desa (Gampong) Paya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1979

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974