Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1965
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18 dan 20 ayat I Undang-undang Dasar;
6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
7 Drt tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Aceh Besar baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1). Pasal 2.
Pasal 3… Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun. 1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 75 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Sabang dan Daerah Tingkat II Aceh Besar masing-masing terdiri atas 15 orang anggota. Pasal 4. Bagi masing-masing Kotapraja dan Daerah Tingkat II dimaksud pada Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, mutatis- mutandis berlaku bagi Kotapraja Sabang, sampai saat ketentuan- ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6. Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar. Pasal 7.
Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Sabang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957. Pasal 9.
Pasal 10.
alat pengangkutan di darat;
Pasal 11.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 12. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 13… Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Repbulik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara. ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 56 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1O TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA.
Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Kotapraja Sabang sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
Dalam… Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat- pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.
PASAL… PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2 Lihat penjelasan umum
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu. Pasal 4, 5 dan 6 Lihat penjelasan umum
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapatan Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Cukup jelas. Pasal 9…
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang. berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan Pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pasal 10 sampai dengan 13 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2758
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)